Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Sampai saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara aspek individu, aspek kemampuan dan aspek kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah seluruh penduduk dewasa yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan. Jumlah sampel 104 responden, tekhnik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square.Hasil: Responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 64,4%, responden terbanyak pada rentang umur 17-55 tahun sebanyak 55,4%, pendidikan responden terbanyak SMA sebanyak 38,5%, sebanyak 79,8% responden tidak bekerja, 59,6% responden menyatakan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, 60,6% responden menyatakan aksesibilitas yang mudah, 73,1% menyatakan memiliki asuransi dan 53,8% responden menyatakan tidak tahu tentang persepsi sakit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan persepsi sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,020) dengan estimasi risiko 2,875 dan pada variabel persepsi sakit juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,008) dengan estimasi risiko 3,308.

---

Background: Public Health Center is the vanguard of the government health service that aims to provide comprehensive health services, integrated, equitable and affordable. Until now the implementation of health centers have not shown that optimal results, it is reflected from the non optimal utilization of the public health centers.

Objective: This study aimed to determine image and the relationship between the individual aspects, aspects of ability and aspects of the need for utilization of health services in Sumber Rejo health centers of Balikpapan city.

Method: The study is a descriptive study, using Cross Sectional design with quantitative approach. Population and the sample is the entire adult population residing in the working area of the Sumber Rejo Health Centers, Balikpapan city. Number of samples 104 respondents, the sampling technique is random cluster sampling. The data was collected by interview using a questionnaire. Analyzed using Chi Square test.

Result: Total of Respondents who use health services in 3 last months 64.4%, most respondents in the 17-55 year age range much as 55.4%, respondents most high school education as much 38.5%, 79.8% of respondents did not work, 59 . 6% of respondents said the availability of health personnel, 60.6% of respondents said the easy accessibility, 73.1% claimed to have insurance and 53.8% of the respondents did not know about the perception of pain. The results of statistical tests showed that are significant relationship between the availability of health personnel and the perception of pain with health care utilization.

Conclusion: There was a significant association between the availability of health personnel with health care utilization (p = 0.020) with the estimated risk of 2.875 and there was a significant association between the pain perception with health care utilization (p = 0.008) with the estimated risk of 3.308."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan di Rumah Sakit atau FKRTL yang dilakukan oleh Peserta JKN di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015- 2016. Sampel yang diperoleh sebesar 41.181 peserta. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Indonesia cukup rendah yaitu sebesar 5.8% dan utilisasi rawat jalan banyak diakses oleh peserta berjenis kelamin perempuan (6.9%), memiliki status istri pada kepesertaan JKN (8.1%), kelompok umur lansia (10.6%), status pernikahan cerai (15.7%), jenis FKTP puskesmas (7.6%), kepemilikan fasilitas kesehatan pemerintah (7.6%), peserta PBPU (9%), hak kelas rawat I (7.9%), bertempat tinggal di kota (6.4%) dan di wilayah I (7.35%), serta memiliki riwayat penyakit hasil tracing utilisasi di FKTP (12.1%). Seluruh variabel yang diteliti bermakna secara statistik untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi Banten

---

This study analyzes the factors associated with the utilization of outpatients utilization using FKRTL among JKN Participants of Banten Province in 2016. This is a quantitative study with a cross sectional design that was obtained from Sample Data of BPJS Kesehatan 2016). The total sample is 41,181 participants. The relationship test was analyzed using Chi-square. The results showed that the utilization of outpatient health services in Banten was quite low (5.8%) and outpatient utilization was mostly accessed by women (6.9%), wife (8.1%), elderly (10.6%), divorced marital status (15.7%), Puskesmas as the type of health facility (7.6%), public sector (7.6%), PBPU participants (9%), nursing class I (7.9%), urban participants (6.4%) and region I participants (7.35%), also have disease condition tracked from FKTP utilization (12.1%). All variables researched are statistically significant to use outpatient health services in Banten Province"

"Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

---

Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC)."

"Infeksi mycobacterium tuberkulosis merupakan masalah besar pada kesehatan dunia. Spondilltis tuberculosis termasuk salah satu infeksi sekunder yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis. Banyak pasien spondylitis tuberkulosis datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dengan komplikasi, seperti deformitas dan defisit neurologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pencarian penyembuhan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan pada pasien Spondylitis TB. Desain penelitian menggunakan cross sectional pada 100 responden di RSUP Fatmawati Jakarta. Faktor- faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pencarian penyembuhan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah persepsi manfaat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (0,001), persepsi hambatan dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan (0,003), persepsi keparahan terhadap penyakit (0,032), dan yang terakhir adalah jenis kelamin (0,001). Faktor yang paling mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan yaitu persepsi manfaat sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan persepsi manfaat yang dirasakan pasien agar perilaku masyarakat dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

---

Mycobacterium tuberculosis infection is a big problem in the world. Spondilytis tuberculosis is one of the secondary infections caused by mycobacterium tuberculosis. Many tuberculosis spondylitis patients come to health care facilities with complications, such as deformity and neurological deficits. The purpose of this study was to determine the factors that influence health seeking behaviour to health care facilities in TB Spondylitis patients. The study design used cross sectional on 100 respondents in RSUP Fatmawati, Jakarta. Factors that significantly influence health seeking behaviour to Health Service facilities are preceptions of benefits to health care facilities (0.001), perceived barriers to seeking healing to health care facilities (0.003), preceptions of severity of illness (0.032), and the last is gender (0.001). The factors that most influence people’s behaviour in seeking to health care facilities are the perception of benefits, so that efforts are needed to improve the perception of benefits felt by patirnts so that people’s behaviour in seeking healing to health care facilities is better."

"RSU Bali Royal didirikan tahun 2009 dan mulai beroperasi pada tanggal 17 Juli 2010. Memiliki beberapa layanan unggulan Neuro Science Center, Endoscopy, Orthopaedics Therapy. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi terbaik untuk menjadikan RSU Bali Royal sebagai rujukan pelayanan kesehatan pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan pasien pariwisata. Di dalam renstra 2016-2020, dikatakan bahwa untuk pasar international ditargetkan 10 %, namun data 2018- 2019 kunjungan untuk pasien wisatawan masih sangat rendah yaitu hanya 4-5 %. Maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa strategi pengembangan kesehatan pariwisata di RSU Bali Royal dengan menggunakan analisa SWOT. Desain penelitian adalah Studi Kasus Kualitatif. Dengan Hasil pada posisi kuadran V memberikan arti strategi strategi hold and maintain. Strategi yang cocok bagi SBU (startegic bussines unit) di RSU Bali Royal, strategi yang umum dipakai adalah strategi market penetration dan product. Dari matriks TOWS didapatkan usulan rencana strategi pengembangan pelayanan kesehatan pariwisata di RSU Bali Royal dengan strategi pengembangan layanan unggulan, pengembangan kerjasama dengan lebih banyak medical agent, dan bekerjasama dengan lebih banyak klinik klinik provider. Bagi Managemen RSU Bali Royal agar melakukan kolaborasi dengan medical agent, clinic clinic provider dan melakukan promosi internal external lebih gencar melalui web, media sosial maupun kegiatan kegiatan lain di bidang kesehatan dan pariwisata. Dan Usulan rencana strategis yang telah di buat oleh peneliti bisa dijadikan masukan untuk managemen RSU Bali Royal Untuk Renstra RSU Bali Royal di tahun mendatang.

---

RSU Bali Royal was established in 2009 and began operations on July 17, 2010, has superior service are Neuro Science Center, Endoscopy, Orthopaedics Therapy. This study aims to formulate the best strategy to make Rsu Bali Royal as a reference for travel health services and increase the number of tourism patient visits. In 2016- 2020 strategic plan it is said that for the international market it is targeted at 10% but the data 2018 – 2019 visits for tourist patients is still very low at 4-5 %. Travel health services in RSU Bali Royal using SWOT analysis. A qualitative case study research design. The result in quadrant position V gives the meaning of a hold and maintain strategy. From the TOWS matrix, it is proposed that the strategy plan for developing health tourism services in RSU Bali Royal with the strategy, development of superior services, development of collaboration with more medical agents and collaboration with more clinical clinics provider. For the management of Bali Royal Hospital in collaboration with clinical agents and conducting internal and external promotion more intensively through social media web and activities in the field of travel health, and the proposed strategic plan that has been made by researchers can be used as input for the management Bali Royal Hospital for strategic planning in coming year."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS Kesehatan PBI. Dimana BPJS Kesehatan PBI merupakan salah satu perwujudan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditambah dengan banyaknya berita mengenai pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan yang tidak memuaskan. Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas layanan kesehatan yang dijabarkan ke dalam variabel bebas yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dengan kepuasan konsumen yang dijabarkan ke dalam variabel terikat yaitu kesesuaian harapan, minat menggunakan jasa kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Dalam menganalisa hasil temuan digunakan metode uji univariat dan tabel silang untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Selain itu juga, hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien.

---

This research aims to analyze the influence of the quality of health services on BPJS Kesehatan PBI users. Whereas BPJS Kesehatan PBI is one of the manifestations of the Indonesian government in organizing health access programs for all Indonesian people, especially for those who have economic problems, through the National Health Insurance (JKN). This is coupled with a lot of news about services to BPJS Health patients that are unsatisfactory. This research examines the correlation between the quality of health services which has independent variables, which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty, and patient satisfaction which has dependent variables, including the suitability of expectation, the desire to reuse, and the intention to recommend. The results is analized using univariate test methods and cross tables to measure the level of correlation between variables. The result of this research is that there is a strong correlation between quality of health services and patient satisfaction. In addition, the results of the study prove that there is a strong influence between the quality of health care and patient satisfaction."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Penelitian ini berjudul "Mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam pemenuhan hak atas kesehatan peserta askes (studi kasus di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta)". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis, dimana pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta diindikasikan mutu kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi pesrta Askes kurang memenuhi harapan pasien. sehingga diperlukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi peserta Askes.Lokasi penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan metode penelitian penelitian kualitatif dengan menggaii informasi dari 54 respondenlinforman. Beranjak dari latar belakang tersebut di atas rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Bagaimana tanggapan pasien rawat inap (Pasien peserta Askes) atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta?.Hasil penelitian menunjukan bahwa 42.6 % responden menyatakan tidak puas atas pelayanan administrasi pendaftaran dengan alasan birokrasi pendaftaran terlalu panjang. 46,3 % responden menyatakan tidak puas alas sikap petugas dalam melayani, karena bersikap kurang ramah. Sikap petugas tersebut terjadi karena jumlah petugas yang relative sedikit, sehingga mereka merasa kerepotan dalam rnelayani pasien.Terdapat 38.9 % responden merasa tidak puas atas pelayanan petugas medis pada saat masuk UGD. Bagi yang tidak puas (38.9 %) terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab diantaranya pada saat mereka datang ke UGD (rata diluar jam kerja) banyak pasien yang harus ditangani, sehingga terkesan diabaikan oleh petugas medis UGD.Terdapat 46.3 % responden merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan pada pasien gawat darurat, kerena petugas medis dinilai kurang cekatan dalam menangani pasien gawat darurat. Pada umumnya sikap dokter cukup ramah dan penuh perhatian pada pasien. Namun demikian terdapat 48.1 °Io responden yang menyatakan tidaklkurang puas terhadap pelayanan dokter, karena dokter yang melayani pasien bersikap kurang ramah dan kurang perhatian. secara umum pelayanan yang diberikan oleh perawat cukup baik. Namun demikian masih terdapat pasien yang merasa kurangltidak puas terhadap pelayanan yang diberikan susterlperawat.Terdapat 55.5 % responden merasa tidak puas atas menu yang dihidangkan, karena merasa kurang berselera terhadap menu yang dihidangkan. Terdapat 48.1 % responden merasa kurang/tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena tidak ada kipas angin. Terdapat 83.3 % responden menyatakan bahwa obat-obatan yang diberikan dokter tidak termasuk ke dalam daftar obat yang direkomendasikan PT Askes, sehingga membuat banyak pasien menjadi kecewa.Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi pelayanan kesehatan di lingkungan RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, maka terdapat beberapa faktor kendala yang harus segera diatasi diantaranya : Untuk mempermudah/memperlancar pelayanan administrasi bagi peserta Askes yang ingin menggunakan jasa Rumah Sakit diperlukan sistem on line antara pihak Rumah Sakit dengan PT Askes sebagai penjamin klaim.Kurangnya tenaga paramedis terutama yang melayani pendaftaran peserta Askes menumbuhkan dampak kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan. Sistem pendidikan dan latihan bagi tenaga medis belum dilaksanakansecara optimal. Kurangnya tenaga perawat baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi kendala bari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan.Terbatasnya tenaga juru masak dan tats boga menjadi kendala dalam menyajikan menu makanan. Keterbatasan dana untuk menyediakan tenaga kebersihan ruang rawat inap yang dapat senantiasa membersihkan ruangan setiap diperlukan. Manajemen Askes yang mensyaratkan standar harga obat bagi pada dokter yang relatif rendah, merupakan kendala bagi para pasien. Kondisi demikian sangat memberatkan pasien.

---

This research titled "The Quality of Hospital Health Services in the Fulfillment of Rights of Health for the Health Assurance (ASKES) Participant" (Case Study in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta)." Background of this title selection is based on empirical and theoretical phenomenon, which is Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta, indicated that health service quality especially for ASKES participant less than what the participant hope for. Therefore need a of health service renewal especially for the ASKES participant.

Research located in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, with qualitative method of research through collecting information from 54 respondents. From the background mentioned above, issues that come ahead are : (I) How is the response of hospitalized patient (ASKES participants) for the health services given by Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta?, (2) What kind of factors that affecting the quality of health service in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta?

Result of the research showed that 42.6% respondent express unsatisfied for the administration service in registration because of long administration bureaucracy. Approximately 46.3% of respondents stating unsatisfied of officer behavior in giving service because of impolite attitude. This behavior happens because there are inadequate officer must handle many patients.

There are 38.9% respondents felt unsatisfied of medical officer services in handling ICU. One indicator for the disappointment is felt of ignored when they come to ICU after working hours, because of too many patients that have to be handled by the ICU officer.

There are 46.3% of respondents said unsatisfied for services given to the ICU patient, because the medical officer not adept in handling the ICU patient. Generally, doctor behaviors are friendly enough and give sufficient attention to the patient. However there are 48.1% respondents expressing not I less satisfied for doctor services. Respondents in general felt satisfy for the nurse gives an adequate service, even though some respondents still felt disappointed for the nurse services.

There are 55.5% respondents felt disappointed for the meal menu given, because they felt not interested for the menu served. Meanwhile 48.1% respondents said that they can not sleep well because there is no ventilator in the room. 83.3% respondents stated that medicine given by doctor sometime is not inclusive to the medication list that recommended by PT. ASKES, which is upset many patients.

Taking into consideration the end result of this research about the health services condition in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta, there are many obstacles factors that must be straighten out, those are: makes the administration process easier for the ASKES participants that want to use the hospitals service, such as through the on line system between the hospitals and PT ASKES as a claim guarantor.

The inadequacy of paramedic official especially that provides the registration services for the ASKES participant, resulted in insufficient services is given. Education system and training for paramedic also implemented not optimal. Lack of nurses, in quality and the quantity, also become a problem for Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital in maximizing the health services.

Insufficient chef and food science becomes problem in serving the meal menu. Other problem is limited funding to provide cleaning officer in hospitalize room that can clean the room in any time needed. ASKES management set a relatively low price of medicine as a requirement to the doctor, and this condition is very burdening patient."

"Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai salah satu kunci menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan karena sudah merupakan tugas, tanggungjawab dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan (public servant). Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh rakyat. Pemerintah dalam pelaksanaannya telah menyediakan puskesmas dan jajarannya (Puskesmas induk, Puskesmas pembantu, dan Polindes) sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok berdasarkan Model Servqual yang merupakan suatu model pengukuran kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Model SERVQUAL menyebutkan ada lima dimensi kualitas pelayanan yang sensitif untuk mengukur pengalaman konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yaitu: Tangible (nyata/berwujud), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan kepastian), Emphaty (perhatian).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode survei (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengunjung Puskesmas yang menggunakan pelayanan kesehatan di tiga Puskesmas Depok, yaitu Puskesmas Pancoran Mas, Puskesmas Tugu, dan Puskesmas Kemiri Muka dimana telah melakukan kunjungan puskesmas ke puskesmas tersebut dua kali atau lebih. Sampel diambil berdasarkan tehnik sampling non probabilitas, secara accidental/convenient.Berdasarkan hasil analisa data pada setiap dimensi Service Quality(servqual) didapatkan hasil skor kesenjangan pada semua dimensi yaitu negatif. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kualitas pada masing-masing dimensi, walaupun secara keseluruhan masyarakat telah menganggap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di Kota Depok telah cukup baik.

---

Providing of the public's quality services it was considered as one of keys to good governance. Organizing public service to community by government is already done because of being their tasks, responsibilities and the functions of government as the services giver (public servant). One forms of the public's service that should be provided by local government for community was the service in health field. The government must provide health services, in view of fact that health service was one of basic rights which are owned by people. The government in his implementation has provided public health centre and his rank (the parent Public Health Centre, the auxiliary Public Health Centre, and Polindes) as the spearhead of local government to provide health care service.This research had the aim of learning quality of health service in Public Health Centre at Depok City was based on Servqual Model which is a measurement model of quality service that was developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The SERVQUAL model mentioned had five dimensions of quality of service that was sensitive to measure consumer's experience towards the quality of service that was accepted, that is: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty.This research was the descriptive study using quantitative approach. The method of data collection in this research was used survey method (questionnaire). The population in this research was visitor's Public Health Centre in three Public health Centre at Depok City, that are Pancoran Mas's Public Health Centre, Tugu's Public Health Centre, and Kemiri Muka?s Public Health Centre which has made visit to this public health centre twice or more. The sample taken based on non-probability sampling techniques, in an accidental manner/convenient.Based on the results analysis of data in each dimension Service Quality (servqual) was obtained by results score of gap in all dimensions that is negative. Because of that need to be improving the quality of each dimension, although on the whole community regarded the quality of health service that was provided by Public Health Centre in the Depok City was good enough."