Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal bagi industri pelayaran nasional untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Pembahasan berdasarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah kebutuhan armada angkutan laut saat ini sedang tinggi, kekurangan armada angkutan laut yang belum bisa dipenuhi kebutuhannya oleh industri galangan kapal nasional, dan demi melaksanakan asas cabotage. Kebijakan ini menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait; banyaknya kontrak dengan jangka pendek; kurangnya dukungan pada sektor pembiayaan; banyaknya biaya tambahan dalam mengoperasikan kapal; buruknya kualitas pelabuhan di Indonesia; dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

This thesis discusses the policy of tariff reduction on ships for national shipping industry to improve the competitiveness of the national shipping industry. The discussion is based on the background of policy formulation in the tariff on ships and the obstacles in implementing of the policy. This study is a qualitative descriptive research design. The results stated that background given the public policy of tariff reduction on ships are the need for ships is currently high, lack of ships that can not be fulfilled by a national shipbuilding industry, to implement the cabotage principle consistently, and to carry out Presidential Instruction No. 5 Year 2005 about the National Sailing Industry Empowerment and the Law No. 17 Year 2008 about Shipping Industry. The policy of tariff reduction on ships for the shipping industry faces several obstacles, such as short-term contracts, the problems in the financing sector, additional costs in operating the ships, and the problems in the port of Indonesia."

"Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan.

---

The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This research aims to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodology employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation has undergone several stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvements in the administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute process should be abolished."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan penurunan tarif Bea Masuk atas Mobil terkait perjanjian IJEPA yang diturunkan secara bertahap dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2008 s/d 31 Desember 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) barang harus dilampirkan sebagai syarat utama memanfaatkan penurunan tarif bea masuk impor mobil dalam perjanjian IJEPA ini. Faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini adalah terjadinya keterlambatan penerimaan SKA dari Jepang kepada importir di Indonesia.

---

This thesis discusses the implementation of tariff reduction policies of import duties for Cars related treaty-derived IJEPA gradually and took effect since July 1, 2008 until December 31, 2012. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research describes the implementation mechanisms that Certificate of origin (C/O) items should be attached as a condition of the main tariff reductions in import duties utilizing imported cars in the Treaty of IJEPA. Factors restricting the implementation of this policy is the delay acceptance of C/O from Japan to the importer in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk untuk impor barang kiriman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan sesuai arahan para pelaksana, dimensi disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen penuh untuk mencapai tujuan kebijakan , dan struktur birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pelaksana. Namun, pada dimensi sumberdaya masih mengalami kendala dengan keterbatasan jumlah staf dalam pelaksanaanya.

---

This study aims to analyze the Implementation for Decreasing of De Minimis Value Import Duty Exemption for Imported Goods in Indonesia. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques of literature studies and in-depth interviews. This study uses the theoretical basis put forward by Edward III with four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that policy implementation is based on Edward III's theory that the communication dimension has been carried out according to the executors' directions, the disposition dimension shows that the executors are fully committed to achieving the policy objectives, and the bureaucratic structure has been carried out by the functions and authority of each executor. However, the resource dimension is still experiencing problems with the limited number of staff in its implementation."

"ABSTRAKPerjanjian AANZF TA telah dinegosiasikan sejak tahun 2005 dan mulai diratifikasi oleh beberapa negara pada tahun 2009. Indo nesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pe mberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi da lam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeka tan deskriptif. Hasil pe nelitian ini jika diliha t dari perke mba ngan volume ekspor-impor Indo nesia de ngan Australia sebe lum da n setelah perjanjian ini diratifikasi, Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Terlihat dari kecenderungan ekspor Indonesia yang mengalami necara perdagangan defisit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, namun juga dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar pemanfaatan skema penurunan bea masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

ABSTRACTAANZFTA Agreement has been negotiated since 2005 and ratified by several countries began in 2009. Indonesia itself has ratified this treaty in 2011. This study focuses on the provision of basic policy considerations, the application implementation, achievement of goals and objectives of the provision of facilities and obstacles encountered in the implementation of the policy. This research is qualitative descriptive approach. The results of this study when viewed from the development of export - import volume of Indonesia and Australia before and after the treaty is ratifie , Indonesia does not use it to the fullest. Seen from the tendency of Indonesian exports are experiencing balance of trade deficit. Therefore, this study suggests government needs to get other policies not only taxation sector, but also in order to increase the utilization of domestic production of import duty reduction scheme can be used optimally."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/ PMK.011/2013. Pertanyaan penelitian ini ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dan bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dalam upaya stabilisasi harga kacang kedelai dalam negeri. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penurunan tarif bea masuk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama, adanya kenaikan harga kacang kedelai dalam negeri. Kedua, adanya kelangkaan pasokan kacang kedelai dalam negeri. Ketiga, adanya ketidakseimbangan pasar kedelai dalam negeri. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan pangan yang menjamin ketersediaan kacang kedelai dalam negeri, menjaga stabilisitas harga dan melindungi produksi kedelai dalam negeri.

---

This study aims to analyze the policy implemented tariff on the form of the change the import tariff from 5 percent to 0 percent related with implementation the Minister of Finance Regulation No. 133 / PMK.011/2013. The research questions are the factors in determining the decrease on import tariff and how the implementation of the decreasing import soya bean tariff policy to effort a stability of soya bean price in domestic. The approach used for the research is qualitative and the purpose is descriptive.

Based on the results of the research, a decrease in tariffs is caused by several factors: first, the increase in the domestic price of soybeans. Second, the scarcity of soybean supply. And third, the domestic market of soya bean getting imbalance. These results suggested that the government should have food policy can effort to have a stock in soya bean supply from domestic , maintain the soybean domestic price and protect the domestic soybean production."

"ABSTRAKMaraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.

---

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents."