Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Both ecological and population changes are important factors to encourage social and cultural changes in a society. Such changes might not be absorbed and accepted if it against community cultural values and it might raises and inner obsession. Hence, it leads missing cultural ethos and identity in society. This article elaborates those problems - from historical perspective - with a case of Malay people In East Sumatera. The ecological and population changes have happened since 19th century when Dutch founded wide plantations. With coming of various ethnic groups to East Sumatera, it insisted Malays to be minority in terms of occupation, political government, business and number of population especially in urban areas. It occurred necession and indifferent attitude (apathy) of Malay towards the fast changes. "

"Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah jaluran diambil dan pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX Tentu saja hal ini menimbulkan konflik di antara mereka.Pada perkembangan selanjutnya, persoalan sengketa tanah jaluran menjadi lebih kompleks dan rumit. Karena rakyat penunggu tidak hanya berhadapan dengan PTPN IX saja. tetapi juga berhadapan dengan penggarap liar dan para pengusaha yang juga mengklaim bahwa tanah jaluran kepunyaan mereka. Untuk mengatasi persoalan yang pelik ini maka rakyat penunggu membuat organisasi yaitu BPRPI (Badan Perjuangan Penunggu Rakyat Indonesia) yang berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat rakyat Melayu.Persoalan tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah khususnya tanah jaluran tidak hanya berkisar pada persoalan pertanahan saja. Ada beberapa aspek ataupun dimensi yang menyelimutinya. Diantaranya adalah dimensi ekonomi dan hegemoni negara sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut.Untuk dapat mengembalikan tanah jaluran yang disengketakan tersebut, BPRPI menggunakan berbagai macam strategi dalam konflik tersebut. Diantara strategi yang dijalankan oleh BPRPI adalah membangun sentimen ke-Melayuan, mengembangkan wacana tanah ulayat dan hak ulayat. Selain itu BPRPI juga melobi para birokrat lokal dan nasional, mengirim surat-surat dan delegasi ke pejabat-pejabat pemerintah, protes-protes terbuka, mengdakan kerjasama dengan pihak akademisi, menarik perhatian umum melalui peta, serta membawa isu tersebut ke pengadilan. Semua itu dilaksanakan demi untuk mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah diambil oleh negara. Namun hingga saat ini hasil optimal yang diharapkan masih belum juga tercapai.Semua ini terjadi karena negara tetap bersikukuh bahwa tanah jaluran adalah hak dan milik negara sedangknn PTPN IX berhak dalam pengelolaannya. Negara menafikkan rakyat penunggu selaku pemilik syah tanah jaluran dan tidak ada sedikitpun kemauan politik untuk mengambil tindakan win-win solution untuk kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah jaluran ini, sehingga sampai saat ini konflik masih tetap saja berlanjut dan BPRPI tetap berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan yang saya anggap mengetahui benar tentang permasalahan yang ada. Selain itu sebagai data sekunder saya juga melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data yang saya dapat selama di lapangan."

"Perkembangan manusia tidak hanya ditandai dengan pertambahan, jumlah populasi, tetapi juga peningkatan kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan di mama manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya (Suparlan 1980:20). Hubungan timbal balik amat menarik untuk dipelajari. Sebagai contoh dapat dilihat di situs Trowulan yang dianggap sebagai bekas pusat kerajaan Majapahit.Penelitian yang pernah dilakukan oleh Maclaine Pont. mambawa pada kesimpulan bahwa kota Majapahit pada awalnya merupakan daerah yang senantiasa dilanda banjir. Bencana tersebut berasal dan 1uapan air dan lahar gunung berapi yang berada di selatan dan tenggara kota tersebut. Tetapi berkat pembangunan beberapa buah waduk dan saluran-saluran air yang dapat menampung, serta mengalihkan luapan air dan lahar tersebut ke tempat lain, bahaya tersebut dapat..."

"Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orangorang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama ‘raja’, yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama ‘raja’ dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu"

"Pada abed ke- 19 pantai timur Kalimantan diperintah oleh oleh raja-raja yang merdeka, yang pengaruhnya sampai ke kedaulatan Pontianak, Sambas atau Banjarmasim. Di sebelah utara berbatasan dengan Brunei terletak kerajaaan Tidung atau Tanah Tidung, dan Bul ungan. Sebelah selatan kerajaaan Bulungan adalah Gunung Tabur dan Sambaliung, terletak pada sisi Sungai Kuran, yang semua ini membentuk Kesultanan Baru, yang bersatu pada tahun 1770. Sesudah perang sipil, kedaulatan kerajaan dituntut oleh Sultan Sulu dan Banjarmasin. Di sebelah kerajaan Sambaliung terletak kerajaan Kutai, yang paling besar di pantai timur Kalimantan. Antara kerajaan Kutai dan tanah Bambu terletak kerajaaan yang lebih kecil yaitu kerajaan Pasir. Kerajaan-kerajaan pantai timur Kalimantan yang merdeka ini, kemudian menjadi kerajaan bawahan atau vazal bagi kerajaan Banjarmasin yang cukup kuat, besar dan berpengaruh di wilayah Kalimantan , letaknya di selatan Kalimantan. Sehingga pada waktu Pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dengan kerajaan Banjaramasin, disusul dengan Inggris, dan selanjutnya diserahkan kembali oleh Inggris kepada Pemerintah Belanda pada awal abad ke- 19, kerajaan-kerajaan Pantai Timur Kalimantan menjadi wilayah mereka. Tetapi kesibukan Pemerintah Belanda di pulau Jawa dengan tanam paksa dan menghadapi perang Di ponegoro, daerah-daerah pantai timur Kalimantan. yang menjadi miliknya akibat perjanjian dengan kerajaan Banjarmasin didiamkan saja atau belum ada perhatian. Selanj utnya dengan adanya penguasa Inggris di Kalimantan utara, dan ada beberapa pedagang Inggris beserta kapal - kapal nya berdagang dengan kerajaan-kerajaan di pantai timur, serta ditemukannya sumber-sumber batu bara oleh pedagang Inggris. Hal ini membuat Belanda khawatir akan perluasan Inggris di wilayahnya di Kalimantan Timur. Dengan demikian barulah Pemerintah Hindia Belanda mengirim orang-orangnya untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di sana dengan kapal perang lengkap dengan persenjataan untuk memperkuat kedudukaannya, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Inggris di Kalimantan Utara. Dengan masuknya pengaruh Belanda di kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur, hal ini membuat banyak pengaruh bagi kerajaan baik dari segi politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan. Akibatnya kerajaan-kerajaan ini tidak lagi berdaulat secara penuh, tetapi menjadi vazal bagi pemerintahan Hindia Belanda, para raja memerintah kerajaannya sebagai kerajaan yang di pinjamkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda."