Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan.

---

This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods.

This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design."

"Skripsi ini membahas proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok bersifat buttom-up. Tahapnya dimulai dari kegiatan Musrenbang Kelurahan yang turut melibatkan masyarakat hingga pembahasan dan pengesahan oleh instansi terkait di tingkat kota. Proses formulasi pengalokasian anggaran tersebut tidak memiliki perbedaan dengan sebelum adanya justifikasi earmarked di dalam Perda Kota Depok No.07 Tahun 2010. Dalam proses formulasi tersebut ditemui beberapa kendala baik yang berasal dari sektor anggaran maupun nonanggaran yang menghambat proses formulasi sehingga tidak berjalan optimal.

---

This thesis discusses about the policy formulation process of budget allocation (earmarked) of street lighting tax for public street lighting in Depok Municipality. The research is a qualitative descriptive interpretive. The results showed that the policy formulation process of Street Lighting Earmarked Tax in Depok Municipality is buttom-up process through several stages starting from ?Musrenbang? which is involving the community to the city level agencies. The formulation process does not have a difference with before any earmarked justification in Depok Local Regulation No.07, 2010. In the process of formulating encountered some constraints both derived from the budgetary sector and non-budgetary sector that inhibit the process of formulation not running optimally."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang tinggi tentu memiliki dampak negatif, sehingga Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu di revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dalam menaikan tarif progresif pada Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memperkuat fungsi regulerend guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif kendaraan bermotor.

---

The growth of motor vehicle in DKI Jakarta is certainly have many negative effect, so the local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax need to be revised. This research purposed to know how the formulation of increase progressive tariff Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta. The research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. The result of this research shows that major considerations of increased progressive tariff of local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax are to strengthen the regulerend fungtions to solve the problems due to negative effect from motor vehicle."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet serta memaparkan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di latar belakangi agar meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum rawan macet, untuk merubah penggunaan transportasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum, dan memindahkan kendaraan yang parkir ke tepi jalan umum tidak rawan macet. Proses formulasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 melalui 6 tahap yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan/Pengesahan, dan Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan.

---

The purpose of this study is to analyze the background of policy rate increase parking fees on street parking with high visit ratio in Bogor and describe the process of policy formulation parking levy rate increase fees on-street parking with high visit ratio that stated in regulation No. 4 of 2012 on public service retribution. This study uses a qualitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the background of increasing parking fees on street parking with high visit ratio is to minimize the number of vehicles parked in that street and also expected to change the use of private vehicles to public transport dan stimulate the vehicle to parked in regular street. The process of formulation of the Regional Regulation No. 4 of 2012 through 6 stages: Stage Planning, Preparation Phase, Phase Discussion, Evaluation Phase, Phase Determination / Validation, and Stage promulgation and dissemination."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman.

---

This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pemikiran kebijakan perubahan tarif kelas jalan Pajak Reklame di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dimana tarif kelas jalan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kelas jalan merupakan salah satu komponen yang terdapat pada Nilai Sewa Reklame. Kenaikan pada tarif kelas jalan akan membawa dampak meningkatnya Nilai Sewa Reklame yang akan berakibat pada meningkatnya penerimaan, dari sisi budgetair. Namun tidak semata-mata soal meningkatkan penerimaan, dari sisi regulerend, reklame pun harus dibatasi agar DKI Jakarta nantinya tidak akan menjadi hutan reklame. Oleh karena itu, dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak kebijakan perubahan tarif kelas jalan dilihat dari sisi budgetair dan regulerendnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis dari data yang ada dan juga dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam pemungutan pajak reklame baik itu dari para pembuat kebijakan sampai kepada Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan perubahan tarif kelas jalan adalah karena meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang luar biasa akan menyebabkan kemacetan parah dan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melewati jalan-jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama. Hal ini akan mengakibatkan sisi komersil suatu reklame akan meningkat karena jalan yang dulu tidak ramai sekarang menjadi ramai sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai kelas jalan yang baru. Dampak kebijakan tarif kelas jalan ini lebih berpengaruh kepada sisi budgetair ketimbang regulerend. Dari sisi budgetair, penerimaan pajak reklame telah mencapai target per tri wulan. Sementara dari sisi regulerend, tidak terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah reklame baru pada tahun 2012.

---

This paper is discussed a premise of street class tariff alteration of commercial tax in DKI Jakarta. This policy is written in a regional regulations number 12 year of 2004 of Commercial Tax where the street class tariff were having a high ascent. Street class is one of component which consisted in Commercial Contract Value. Street Class Tariff Ascent will have an impact to increase a Commercial Contract Value in which result in to rise more acceptances, if looked at from budgetary side. Nevertheless, in addition to increase more acceptance, commercial sign shall be restricted in order to avoid a massive emergence of commercial sign in DKI Jakarta if looked at from regular side.

This research is a qualitative research by analysis descriptive method. This research will also conduct an analysis from available data and by held an in depth interview as well with informants that involves in commercial tax collection either it derived from policy maker or tax payer.

Result of this research shows that The background of street class tariff alteration policy were constructed since regarding with number of vehicles are keep growing each year in DKI Jakarta. Vastly growing will induce a severe gridlock and obstructing people activity. Therefore, people are tend to pass through an alternative way in order to avoid the gridlock in the main road. Commercial side of commercial sign will enhance an income regarding to the street were then crowded so as need to be more adjusted with new street class value. The impact of Street class tariff policy had given more influence to budgetary side than regulerend. Commercial tax acceptance had reached its target per third months if looked at from budgetary. Whereas from regular side it is not too significant to be seen from new commercial sign in the year 2012 that increased."

"ABSTRAKPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu penerimaan pajak yang kurang signifikan di Kabupaten Bogor. Pengoptimalisasian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya satu dari lima kriteria. Kriteria yang belum terpenuhi adalah kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Sedangkan yang telah memenuhi adalah kriteria perataan. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan daerah untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

---

ABSTRACTNon Metal Minerals and Rocks Tax is none significant tax revenue in the Regency of Bogor, West Java. The optimization of Non Metal Minerals and Rocks Tax has caused severe environmental damages. This study is aimed to analyse the evaluation of Non Metal Minerals and Rocks Tax policy in the Regency of Bogor. This study is based on quantitative approach using several methods like data collecting and indepth interview with main sources. The study shows that Non Metal Minerals and Rocks Tax policy does not work well as it does not meet its one of five main criterias. The criterias that does not work well is effectiveness, adequacy, responsiness and appropriateness. The one that work well and meet the criteria is equity. It rsquo s need further study about Governor Regulations that organize about the implementation od Non Metal Minerals and Rocks Tax."

"Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal

---

The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the "