Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor nonpemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.

---

Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance’s perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact."

"Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana Korupsi sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Masalah pokok dalam tesis ini adalah masalah kebijakan hukum pidana dalam formulasi aturan pemidanaan (Pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. dalam perkara Wisma Atlit yang perkaranya banyak menarik perhatian di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta metode penelitian kepustakaan dan penelitian empiris.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan yang sebenarnya tetap bisa disiasati sehingga penegakkan hukum tidak seperti bersifat tebang pilih. Namun kedepan diharapkan banyak pembaruan dan penambahan atau penyempurnaan aturan sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya oleh para penegak hukum.

---

Corporate developments in Indonesia in a short time became very quick and fast because it is very expansive reach all areas of the business that has the ability to thrive and be profitable. Another thing is also characterized by the role of government through regulations that provide ease of doing business and other facilities.Corporations as criminals and corruption as a criminal offense must be viewed within the framework of sustainable development. Corruption influenced state life and destructed economic and society system in a large scale, hence, no longer it may be grouped as an ordinary crime but should be granted as an extraordinary crime.Main problem of this theses are the problem of criminal law policy incriminal regulation formula (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, committed by PT. Duta Graha Indah Tbk. in the case of "Wisma Atlit" that this case attracted much attention in Indonesia, so this thesis is conducted by normative juridis which based on secondary data source that is including primary legal materials, secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach, as well as the method of literature research and empirical research.Research resulted that there are some weaknesses on the formulation ofcriminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption that are actually still be circumvented so that law enforcement is not as discriminately. In the future we expected a lot of updates and additions or improvements rules so as to avoid the confusion of interpretation, which will affect the application by law enforcement."

"ABSTRAKKorupsi menjadi permasalahan utama di Indonesia. Hampir setiap linikehidupan di negeri ini tidak terlepas dari praktik korupsi yang berkelindandengan perilaku kolusi dan nepotisme. Korupsi jelas memberi pengaruh negatifterhadap kehidupan manusia karena mengakibatkan munculnya ketidakadilanyang mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat, terutama kelasmenengah ke bawah yang tidak memiliki akses terhadap kekuasan. Upayapencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah dilakukansejak Orde Lama. Namun, usaha untuk menanggulangi korupsi belum jugamenuai hasil maksimal, bahkan pada masa Orde Reformasi yang diasosiasikansebagai Orde Perubahan dengan salah satu semangatnya adalah memberantasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada sisi lain, sejak Reformasi bergulir,Indonesia juga melakukan pembaharuan hukum dengan lahirnya Undang-UndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudiandiubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Keberadaan undangundangtersebut sebagai penanda lahirnya rezim anti pencucian uang di manaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi institusiutamanya (focal point). Undang-undang anti pencucian uang kemudianmengalami sejumlah perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang. Undang-undang ini mengakomodir sejumlah terobosan hukumpenting dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal(predicate offence). Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuatrezim anti pencucian uang di Indonesia sehingga membuka peluang bagipenegakan hukum, tidak hanya dalam memerangi kejahatan pencucian uang,tetapi juga korupsi sebagai tindak pidana asal utama dari pencucian uang. Disadariatau tidak, korupsi dan pencucian uang memiliki keterkaitan erat. Kedua tindakpidana ini sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) karena memberi dampak serius terhadap perekonomian sebuah negara.Sebagai kejahatan yang memiliki keterkaitan erat, upaya memerangi korupsi bisamemanfaatkan rezim anti pencucian uang dengan PPATK sebagai locusutamanya. Dengan melibatkan PPATK, upaya pencegahan dan pemberantasankorupsi bisa lebih optimal.

---

ABSTRACTCorruption is a major problem in Indonesia. Almost every line of life inthis country can not be separated from the corrupt practices that intertwined withcollusion and nepotism behavior. Corruption is clearly has a negative influence onhuman life since it brings an injustice impact that affects individuals in thecommunity, especially the lower middle class who do not have access to thepower level. Prevention and eradication of corruption has actually been done sincethe Old Regime. However, the efforts to tackle corruption have not reached yetthe maximum results, even during the Reform Era which is associated with theChange Era with has one passion is to eradicate corruption, collusion, andnepotism. On the other hand, since the Reformation occur, Indonesia has alsodone the law reform with the enactment of Law Number 15 Year 2002 concerningthe Criminal Act of Money Laundering is then amended by Law Number 25 Year2003. The existence of the law assumed as a marker of the birth of the anti-moneylaundering regime in which the Indonesia Financial Transaction Reports andAnalysis Center (INTRAC) became the main institution (the focal point). Antimoneylaundering Law then experienced numbers of significant changes with thepassage of Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradicationof the Criminal Act of Money Laundering. This law accommodates numbers ofimportant legal breakthrough in fighting against money laundering and predicateoffenses. The enactment of Law No. 8 Year 2010 is to strengthen the anti-moneylaundering regime in Indonesia then opening up the possibility for lawenforcement, not only in fighting against money laundering, but also corruption asthe main predicate offenses of money laundering. Realizing or not, corruption andmoney laundering has a close relationship. Both of these offenses are categorizedas an extraordinary crime, it cause a serious impact on the economy of a country.As a crime which has close links, the efforts to fight against corruption is in linewith the passion of the anti-money laundering regime by INTRAC as the mainlocus. Involving INTRAC in preventing and eradicating of corruption can beoptimized."

"Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pencegahan masih ditemukan tidak terlaksana atau memiliki kelemahan merujuk penerapan Prinsip Good Governance dalam upaya Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Koordinasi dan Supervisi. Sehingga, dalam mengoptimalkan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan pertanggungjawaban serta secara berkala memberikan akses keterbukaan dan perlibatan pada masyarakat di dalam melaksanakan tugas pencegahannya. Diharapkan menjadi perubahan agar meningkatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi hingga layak memenuhi Prinsip Good Governance.

---

In this research, there are two problems, namely: 1) How is the regulation of the Corruption Eradication Commission on the prevention in optimizing the principles of good governance? 2) How is the implementation of the principles of Good Governance in the implementation of the Corruption Eradication Commission's duties and functions on the prevention? This research uses normative legal research. It concludes that according to the provisions of Article 5 of Law Number 19 of 2019 concerning the duties of the Corruption Eradication Commission, about the principles of Accountability, Transparency and Participation. But the implementation of duties and functions on the prevention is still not carried out or have a weaknesses of the Principles of Good Governance in managing Public Official’s Wealth Reports (LHKPN), Gratuities, Education and Community Services, and Coordination and Supervision. Thus, in optimizing the Principles of Accountability, Participation, Transparency, it is important for the Corruption Eradication Commission to strengthen accountability and periodically provide access to transparency and public involvement for doing the prevention duties. These changes are expected to improve the integrity of the Corruption Eradication Commission so that is worthy of fulfilling the Principles of Good Governance."