Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan persampahan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of sewage charge in Bogor municipality. In this study, researcher analyzed revenue administration of sewage charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of sewage charge in Bogor municipality, problems faced during the process of sewage charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation.

The result showed that revenue administration of sewage charge in Bogor municipality have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the surcharge (progressive) and penalties have not applied. Moreover, user charge payers don?t accept the actual receipt for the collection."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan kesehatan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pelayanan kesehatan dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of health charge in Bogor regency. In this study, researcher analyzed revenue administration of health charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of health charge in Bogor regency, problems faced during the process of health charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of health charge in Bogor regency have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the health charge and penalties have not applied. Moreover, user charge payers do not accept the actual receipt for the collection."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif

---

.This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation.

This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

" ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan perubahan kelembagaan.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untukmenganalisis otonomi administrasi pajak dalam rencana menerapkan SemiAutonomous Revenue Authority (SARA) pada DJP. Penelitian ini menggunakanteknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan (wawancaramendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa otonomi administrasi pajakdalam rencana penerapan SARA sudah dilakukan dalam beberapa hal, diantaranyaotonomi dalam mendefinisikan tujuan administrasi pajak, otonomi sumber dayamanusia dan organisasi, otonomi anggaran dan otonomi kebijakan insentif. Semuaotonomi tersebut akan diberikan untuk meminimalisir rantai birokrasi, ABSTRAKsehinggalembaga penerimaan pajak fokus terhadap pengelolaan administrasi pajak.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional change. By using qualitativeapproach, this research conducted to analyze tax administration autonomy on theimplementation plan of SARA on Directorate General of Taxes. This research isusing data collection of literature study and field research (depth interview). Theresult shows that the tax administration autonomy on the implementation plan ofSARA has been carried out in several ways, including autonomy in defining theaim of the tax administration, autonomy of human resources and organization,autonomy of budgets, and autonomy of incentive policies. All the autonomy will begiven to minimize chain bureaucracy, so the institutions tax revenue focus on thetax administration."

"ABSTRAKPemerintah melalui program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk melakukan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Dalam program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota merupakan target sasaran dalam kebijakan ini termasuk Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kendala ndash; kendala yang dihadapi dalam pengalihan kewenangan, serta implikasinya pada penerimaan di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Semarang sudah dilaksanakan walaupun mengalami keterlambatan yang dikarenakan proses pembentukan Peraturan Daerah retribusi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya penera yang dimiliki oleh Kota Semarang.

---

ABSTRACTAuthority decentralization on calibration re calibration service charge program based on Consolidation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance which held by Indonesia Government is aimed to gain consumer protection and metrology services in the form of calibration re calibration services to citizens. The purpose of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, has the target groups which is regencies cities including Semarang. This thesis explains the analysis of the implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, the constraints which are existed at the process of the program implementation, and its impact on local revenues in Semarang. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. Results of this study indicate that the program implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge in Semarang has been implemented despite the delay of the process including the constraints, such as formulating local regulation, budget limitation, and human resources deficiency in Semarang."

"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.

---

The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman.

---

This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas administrasi pendapatan asli daerah dengan menyoroti retribusi pasar Kabupaten Sragen dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kemudian mengerucut pada tahapan-tahapan administrasi pendapatan asli daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi pendapatan asli daerah dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan meninjau faktor-faktor penyebabnya.Teori yang digunakan adalah teori pemungutan, retribusi daerah, administrasi pendapatan asli daerah, dan retribusi pasar.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan administrasi pendapatan asli daerah; Identifikasi, penetapan, dan pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi dan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen. Kesalahan bukan sepenuhnya pada pihak pemungut retribusi, namun juga pola perilaku wajib retribusi yang tidak sadar membayar retribusi, ditambah dengan permasalahan lain yang dilakukan oleh para wajib retribusi seperti tunggakan pedagang yang tidak mau membayar retribusi, pelanggaran pengurusan surat izin perpanjangan dan surat peralihan hak pemakaian tempat dagangan, dan pengosongan kios yang dilakukan oleh pedagang sampai berbulan-bulan.

---

ABSTRACT This thesis investigated local revenue administration by highliting market charges in sragen regency and problems of implementation of market fee collection which was then narrowed to the stages of local revenue administration. This study aimed to describe the area of local revenue administration in market charges of Sragen Regency and respondproblems of implementation of market fee collection by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were theory of collection, charges fees, local revenue administration and market market charges. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Result of this study showed that all stages local revenue administration; identification, assessment and collection have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification and assessment market charges by agency of commerce sragen regency. The fault did not morely fall on the fees collector, but also on the patern of feespayers behavior who were not aware of paying fees. Moreover, wish other problems made by the feespayer such debt traders who dont want to pay the charges, breach of license renewal application and the shift pont where trade, and emptying stand who performed by traders for months."

"Skripsi ini membahas tentang Administrasi dari Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bogor dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif positivis. Penelitian ini memaparkan tentang mekanisme pelaksanaan dari pemungutan retribusi parkir di Kota Bogor yang dikelola oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengelolaan retribusi parkir tersebut akan dijelaskan mulai dari tahap pemungutan, penetapan hingga pembayaran. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga memaparkan tentang hambatan-hambatan apa saja yang ditemui selama proses pemungutan retribusi parkir tersebut.

---

This thesis discusses about Revenue Administration of Parking charges in Bogor using descriptive methods and quantitative positivist approach. This study describes about the implementation mechanism of the parking charges in the city of Bogor managed by the Office of Traffic and Transportation (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Management of parking charges will be explained starting from the stage collection, fixing the charges stage and payment stage. Furthermore, this study also describes about any obstacles encountered during the process of collecting the parking fees."