Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam bidang dunia usaha, khususnya sektor swasta yang diwakili dan dipimpin oleh para direkturnya akan menghadapi berbagai macam risiko yang arus diperhitungkan. Didalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang di rektur harus dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan, keputusan dan kepemimpinannya dalam mengurus perusahaan. Namun Kadangkala sebagai seorang manusia dalam melakukan tugas dan kewajibannya, direktur-direktur tersebut juga dapat berbuat suatu kesalahan dan/atau kelalain yang akibatnya dapat merugikan pihak lain, sehingga akan menimbulkan gugatan untuk meminta ganti kerugian akipat dari kesalahan dan/atau kelalaian direktur tersebut. Dengan adanya berbagai risiko dan juga tuntutan tanggung jawab yang besar dari seorang direktur serta kemungkinan dapat digugat oleh pihak lain itulah, maka tanggung jawab direktur perlu untuk diasuransikan didalam asuransi tanggung jawab direktur. Skripsi ini akan meninjau dari segi hukum mengenai perjanjian asuransi tanggung jawab direktur dan sejauhmana risiko yang ditanggung oleh direktur dan cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian asuransi tanggung jawab direktur."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi engineering yang merupakan hal yang relatif masih baru dalam dunia perasuransian di Indonesia. Dalam usaha perasuransian terlibat dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, pihak penanggung berhak menerima pembayaran premi dari tertanggung sedang pihak tertanggung berhak menerima penggantian kerugian atas obyek benda yang dipertanggungkan apabila telah terjadi hal-hal yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi tersebut. Perjanjian asuransi engnineering termasuk dalam perjanjian yang bersifat konsensual, karena tidak dimintakan suatu syarat formalitas tertentu, sehingga untuk terjadinya suatu perjanjian cukup bila telah ada persetujuan kehendak (kesepakatan) antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan usaha perasuransian yaitu harus memenuhi beberapa prinsip yaitu itikad baik, ganti rugi, kepentingan yang dapat dipertanggungkan dan subrogasi."

"Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku."

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah tangan.

---

Empowering is an indentured where a person gives power to other person to do utilized thing something powers giving behalf. With that empowering is evoked engagement among power giver and power receiver. In that empowering the parties what do most gird upon it has to qualify that specified Statute and each party has the right and obligation who shall be accomplished and is abode by since if not therefore that empowering is illegitimate and gets to be cancelled.

Agreement among giving power and power receiver shall explicit and clear to avoid disadvantages that doesn't be expected by both of clefts party that struck hands empowering and that power may not go behind rights and authority by Power giver and Power giver shall also pay all cost that spent by power receiver in carry on such power. To avoid aforesaid thing, therefore empowering should be done in writing which could be done in otentic's deed form; and or in form under-the-counter's deed."

"Profesi dokter dalam melaksanakan pekerjaannya dihadapkan pada resiko, pihak asuransi menyediakan asuransi tanggung jawab profesi dokter, dimana dokter sebagai tertanggung dapat mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan membayar sejumlah premi tertentu, dan pihak perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada pasien yang mengajukan gugatan tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas perjanjian dan asas-asas hukum asuransi, rentang batas tanggung jawab antara Tertanggung dan Penanggung dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan hukum apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter. Penerapan asas-asas hukum perjanjian yang telah diterapkan dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter telah sesuai demikian juga dengan asas-asas hukum asuransi terkecuali asas subrogasi tidak berlaku dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter. Rentang batas tanggung jawab hukum antara para pihak juga sudah seimbang antara satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan fact finding.

---

Medical Doctor’s Profession always facing with risk in their duty, insurance company provide medical doctor’s liability insurance, where the doctor’s can transfer the risk to the insurance company with agreed payment and assure the lost of third party liabilities as their proposed. The purpose of this mini thesis is how to applied the agreement and insurance doctrine, limitation liabilities of each party and also want to know how good the insurance process applied and what’s the weak point of low within the process of medial doctor’s professional liability insurance. The application of agreement law and insurance law doctrine which has been applied in medial doctor’s professional liability insurance has been good enough applied, except subrogation doctrine of insurance law cannot applied in medial doctor’s professional liability. Limitation of liabilities of each party has been applied with equal position. The method of research in this mini thesis is normative law research, with description typology and fact finding."

"Indonesia merupakan suatu rangkaian kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang besar dan kecil di mana letak geografisnya yang sangat menguntungkan dan memiliki sumber-sumber alam hayati dan non hayati yang terdapat di atas permukaan bumi, sumber daya manusia, serta sumber-sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata yang merupakan modal bagi pengembang kepariwisataan di Indonesia.Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang di tujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakvat dan mempererat persahabatan antar bangsa. yang dalam mewujudkannya diperlukan adanya peran serta baik dari Pemerintah maupun dari pihak Swasta. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Tahun Kunjungan Wisata 1991 (Visit Indonesia Year 1991) dan Tahun Kunjungan Asean 1992 (Visit Asean Year 1992) yang merupakan program bersama antara negara-negara Asean dalam menarik minat wisatawan mancanegara maupun domestik. Suksesnya penyelenggaraan Visit Indonesia Year 1991 dan Visit ASEAN Year 1992 tidak lepas dari peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Badan Usaha. Suksesnya program Pemerintah salah satunya adalah adanya rasa aman dan nyaman. bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No. 16/U/II/1988 tanggal 25 Februari 1988 maka diadakan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dalam peninqkatan pelayanan kepada wisatawan dimana PT. Asuransi Jasa Indonesia menyediakan suatu plan asuransi dan mempublikasikan kepada masyarakat dan AS ITA harus mengupayakan agar seluruh Perusahaan Perjalanan anggota ASITA mempergunakan Asuransi Wis atawan sebegai satu-satunya plan dalam memberi perlindungan bagi diri dan kepentingan wisatawan. Adanya perjanjian kerjasama ini merupakan bukti nyata peran serta pihak swasta dalam menunjang suksesnya program Pemerintah di bidang Pariwisata.Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini maka diadakan perjanjian asuransi bagi wistawan antara Perusahaan Perjalanan anggota ASITA dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Asuransi Wisatawan adalah perjanjian antara Perusahaan Perjalanan dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia yang mempertanggungkan diri dan kepentingan wisatawan yang mengadakan perjalanan baik di dalam dan keluar wilayah Indonesia melalu seluruh Perusahaan Perjalanan yang tergabung dalam ASITA. Asuransi Wisatawan merupakan bukti perkembangan dalam dunia hukum perasuransian pada umumnya dan merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk asuransi yang sudah ada pada khususnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul Aspek. Hukum Perjanjian Asuransi Perjalanan Bagi Wisatawan didalam penyusunan skripsinya. Hal-hal yang akan dibahas antara lain mengenai apakah perjanjian asuransi bagi wisatawan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya sehingga perjanjian ini sah dan mengikat apakah asuransi ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata sampai sejauh mana perlindungan dan ganti kerugian yang di berikan terhadap wisatawan apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi persengketaan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi wisatawan baik antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Perusahaan Perjalanan maupun antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Wisatawan yang berada dalam penqurusan Perusahaan Perjalanan."

"ABSTRAKEfektivitas dan atau harmonisasi Hukum Lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional. Kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan melalui aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti Mekanisme Jasa Asuransi. Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimal dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan; 2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penaatan, antara lain adalah Mekanisme Jasa Asuransi; 3. Bahwa penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan; 4. Bahwa terwujudnya penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensi Ketahanan Nasional yang diperlukan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; dan 5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif. Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan? 2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan pada Sistem Hukum Nasional? 3. Bagaimana asosiasi korelasi hukum antar aspek hukum Mekanisme Jasa Asuransi dengan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 5. Bagaimana konsep strategi pelembagaan Jasa Asuransi Lingkungan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup? 6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan Jasa Asuransi Lingkungan? Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut: 1. Teori tentang Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility dari Jeremy Bentham (1823); 2. Teori tentang The Reason of The Validity of Legal Order dari Hans Kelsen (1967) ; 3. Teori tentang The Concept of Law dari H.L.A.Hart (1961); 4. Teori tentang Law in a Changing Society dari W. Friedmann (1959); dan 5. Teori tentang Theory or Concept of Justice dari John Rawls (1962). Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto. Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Berbagai model pendekatan dan pola sikap yang perlu diwujudkan pada tata kehidupan masyarakat dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; 2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur Hukum Nasional dalam proses Pembangunan Nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau Aspirasi Bangsa untuk dilakukan informasi politik, hukum, dan ekonomi; 3. Wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 4.Bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

---

AbstractMechanism of Insurance Services as Supporting Infrastructure For Application The Strict Liability Principle in Environmental LawEffectivity and or harmonization of Environmental Law in fact still need to be optimalisationized and dynamisationized, this matter seems to be needed in the application of many legal aspects which not being perform yet within community environmental living in reality, if this condition is remain it will give a negative impact and or an unexpected condition for the sustainability of National Development. The law research and analysis in this dissertation is aim to optimalization and dynamization the application in legal aspect of Strict Liability Principle in environmental law system through the environmental law compliance and environmental management aspect using Insurance Service Mechanism tools. Research of its law in this paper directed to ius operatum assessment uses exploratory research typology; through descriptive research method, which based on various assumptions as follows: 1. That the application of legal aspect of Strict Liability Principle in Environmental Law System is a law condition which must be applied in an optimal way in the environmental law compliance and environmental management; 2. That to optimalization and dynamization the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management need to be supported by several tools and or compliance policy which is one of the alternatives is Mechanism of Insurance Service; 3. That the application of Mechanism of Insurance Service as a tool to apply the Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management is not only the supporting for insure guarantee aspect but also the readiness of fund to manage the environmental risks; 4. That the perform of applying Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management not only can perform the environmental law effectivity and or harmonization in community live system but also the possibility to create the condition and potential of National Resilience in continuity of National Development with sustainable pattern; and 5. That to perform the application concepts of Mechanism of Insurance Services as a tool in the application of Strict Liability Principle needs research, assessment, and comprehensive law analysis. From the above assumption, therefore the problem formulation in this research of law dissertation is as follow: 1. How are the contours, content, and conduct of the application of Strict Liability Principle as legal aspect in Environmental Law System? 2. How is the performance of optimalizationing and dynamizationing for application of legal aspect of the Strict Liability Principle in Environmental Law as a Positive Law substance on the unity of National Law System? 3. How to associate the law correlation between legal aspect of the application of Mechanism of Insurance Service and the application of Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management activities? 4. What is the basic and legal aspect of application of Insurance Service Mechanism as tool in the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management? 5. How is the strategically concept for institutionalization of Environmental Insurance Service which is able to act stand as insurer and funding guarantor for environmental risks management? 6. What is the benefit target, which is expected in the Environmental Insurance Service institutionalization and management? The law research and analysis in this dissertation is based on several term of reference theories as follow: 1. Theory of Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility from Jeremy Bentham (1823); 2. Theory of The Reason of The Validity of Legal Order from Hans Kelsen (1967); 3. Theory of The Concept of Law from H.L.A. Hart (1961); 4. Theory of Law in a Changing Society from W Friedmann (I959); and 5. Theory of Theory or Concept of Justice from ikon Rawls (1962). The law research and analysis process used the legal socio anthropology approach, which directed to multi-application of the Strict Liability Principle and the environmental law compliance and environmental management aspect by in abstracto as well as in concreto. From the law research can be known many juridical aspects as follow: 1. The approach models and attitude patterns which is need to be applied in community live system in environmental law compliance and environmental management particularly, in order to create condition and potential of continuity of National Sustainable Development; 2. The law information which can be a reference in various efforts to perform effectivity and harmonization of National Law System substance, especially to fulfill reformation demand in the field of politic, law and economic at once which is being aspiration of the nation on National Development process at this time; 3. The patterns of strategy and perception to build many concepts of optimalization effort and dynamization of environmental law compliance and environmental management; and 4.The types of effort to perform law assurance condition, social justice, democratization situation, enforce of human right, and development benefit in community live through the development activities within environmental management sector."