Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Simpedes Sebagai Jaminan Kupedes Di Bank Rakyat Indonesia, skripsi, Agustus 1994. Dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan dalam dunia perbankan dan moneter seperti Paket Juni 1983 dan Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, membawa dampak yang cukup luas dalam dunia perbankan Indonesia Dampak ini timbul karena kebijaksanaan yang dikeluarkan melalui paket-paket di atas memberi kelonggaran kepada bank-bank umum untuk menetapkan suku bunga sendiri atas jasa perbankan yang diberikannya. Dampak yang timbul dari dikeluarkannya paket-paket kebijaksanaan tersebut di atas adalah adanya persaingan di antara bank untuk menarik nasabah mereka, dengan cara mengeluarkan produk jasa perbankan yang disertai iming-iming yang menggiurkan seperti tingkat suku bunga yang tinggi untuk simpanan, hadiah berupa barang baik yang diundi atau hadiah langsung. Untuk mengahadapi persaingan ini Bank Rakyat Indonesia telah menciptakan produk jasa bank seperti Kupedes dan Simpedes. Dimana Simpedes ini memiliki keistimewaan yaitu bisa dijadikan-jaminan kredit, ada hadiah barang yang diundi setiap 6 bulan sekali dan suku bunga yang cukup tinggi. Begitu juga dengan Kupedes memiliki keistimewaan yaitu dapat dipakai untuk segala kepentingan yang bersifat produktif. Agar suatu kupedes dapat diperoleh, maka pemohon harus menyediakan jaminan, karena jaminan ini merupakan syarat untuk pemberian kredit, selain dari kelayakan usaha dan kepercayaan yang di dasarkan suatu analisa kredit. Bila yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kupedes berupa simpedes, maka cara pengikatannya dilakukan dengan secara cessie atau penyerahan piutang atas nama Disamping cara pengikatannya, banyak hal yang bisa digali dari simpedes dan kupedes seperti keuntungan-keuntungan dari kedua produk tersebut, prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kupedes dan menyimpan di simpedes, prosedur untuk menjaminkan simpedes untuk memperoleh kupedes. Untuk menjawad hal-hal tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian, baik itu dilapangan maupun di perpustakaan. Adapun penelitian lapangan, penulis lakukan di Bank Rakyat Indonesia di Sumedang, Jawa Barat."

"Perubahan peran BRI Unit yang semula sebagai penyalur kredit BIMAS yang bersifat supply leading menjadi lembaga keuangan yang bersifat self financing menuntut BRI Unit untuk mampu secara mandiri melakukan mobilisasi dana dan menyalurkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi dan variabel yang paling dominan terhadap besarnya penghimpunan dana Simpedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Data penelitian ini adalah jumlah pekerja di BRI Unit, suku bunga Simpedes dan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran dan krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 (variabel dummy) sebagai variabel bebas, serta besamya penghimpunan dana Simpedes sebagai variabel terikat. Periode data adalah tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 dan diperoleh dari sumber intern BRI, Badan Pusat Statistik, BI maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat; mengunakan regresi linier berganda dengan metode GLS untuk data kelompok Kanwil BRI dan OLS untuk data seluruh Indonesia dan menggunakan bantuan software Eviews. Untuk pengujian kelompok Kanwil BRI menggunakan metode pool data dengan data cross section yaitu data Kanwil BRI di Jawa dan Kanwil BRI di Luar Jawa, sedangkan data nasional menggunakan data time series. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi dengan tingkat kepercayaan 95 %. Pengujian dilakukan terhadap 3 model, yaitu model variabel-variabel yang mempengaruhi penghimpuan dana Simpedes di BRI untuk Kanwil BRI di pulau Jawa, Kanwil BRI di luar pulau Jawa dan model seluruh Indonesia (nasional).Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja di BRI Unit mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat elastis. Peningkatan suku bunga Simpedes tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes. Perbedaan suku bunga di BRI Unit dimana suku bunga Simaskot lebih tinggi dibandingkan suku bunga Simpedes mengakibatkan terjadinya proses substitusi dari Simpedes ke Simaskot. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat inelastis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 mempunyai pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana Simpedes. Hasil uji-F statistik, menunjukkan bahwa ketiga model tersebut signifikan menjelaskan penghimpunan dana Simpedes. Ketiga model mempunyai koefisien determinasi 99.97 % untuk Kanwil BRI di Jawa, 99.97 % untuk Kanwil BRI di Luar Jawa dan 99.41 % untuk data nasional.Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen BRI dalam merumuskan kebijakan untuk BRI Unit khususnya kebijakan yang menyangkut instrumen Simpanan di BRI Unit."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh tentang praktek penggadaian saham sebagai jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan alat pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia dan Ruang Arsip Bagian Hukum Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan wawancara di laksanakan dengan pihak Bank Rakyat Indonesia di Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia di jalan Jenderal Sudirman, dan di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Jatinegara. Di dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan jaminan kredit terus berkembang. Saham, baik saham atas nama (op naam), saham atas unjuk/blangko (aan toonder) maupun saham sebagai efek (saham dari Perseroan Terbatas yang sudah go public, dan diperjualbelikan di Bursa Efek), adalah salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit di bank. Berdasarkan pasal 511 KUH Perdata, saham dari suatu Perseroan Terbatas adalah termasuk dalam golongan benda bergerak yang tidak berwujud, dan karenanya saham dapat dijadikan jaminan kredit. Di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah-nasabahnya, Bank Rakyat Indonesia akan meminta suatu jaminan kredit pada nasabah tersebut. Hal ini untuk menjamin kedudukan Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan akibat debitur tidak dapat, memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Jaminan kredit itu dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Dalam prakteknya di Bank Rakyat Indonesia, saham hanya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan. Subyek yang dapat menerima fasilitas kredit Bank Rakyat Indonesia dengan saham sebagai jaminan tambahan adalah terbatas pada Perseroan Terbatas yang membutuhkan kredit modal kerja, dalam rangka ekspansi dan akuisisi. Saham yang dijadikan jaminan kredit haruslah saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas (debitur) itu sendiri, dan tidak boleh saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas lain. Pengaturan mengenai hal ini terdapat di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1991 tentang kredit kepada Perusahaan Sekuritas dan kredit dengan agunan saham. Karena saham adalah tergolong ke dalam benda bergerak yang tidak berwujud, maka pengikatan saham sebagai jaminan kredit adalah dengan gadai. Gadai adalah lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak. Dalam prakteknya di Bank Rakyat Indonesia terdapat perbedaan tata cara penggadaian, waktu lahirnya hak gadai dan tata sara eksekusi (apabila debitur wanprestasi) dalam hal penggadaian saham atas nama, saham atas unjuk/blangko dan saham sebagai efek, sebagai jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia."

"Surat Keputusan (S.K) Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pension di Bank Rakyat Indonesia Cimahi, Bandung, skripsi, Januari 1995. Dengan telah banyak dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan serta keputusan dalam dunia perbankan dan bidang moneter. Mengakibatkan terbukanya peluang dan kelonggaran kepada bank-bank umum untuk menetapkan suku bunga sendiri atas lasa perbankan yang diberikannya. Dampak lain yang timbul adalah banyak munculnya produk jasa perbankan yang dipasarkan kepada masyarakat dengan maksud menarik nasabah sebanyak-sebanyaknya. Namun dilain pihak bank juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan bersifat 'instant' (cepat). Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank umum milik negara, selain berfungsi sebagai bank pada umumnya juga merupakan alat pemerintah dalam bidang ekonomi perbankan khususnya di daerahdaerah. Sehingga produk jasa perbankannya langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijaksanaan pemerintah khususnya didalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Salah satu produk jasa perbankan yang dipasarkan kepada masyarakat adalah Kredit Pensiun. Walaupun Kredit Pensiun ini bukan tergolong jasa perbankan yang termasuk dalam Kredit Program, namun keberadaannya lahir karena adanya kebijaksanaan pemerintah. Yang menarik dari Kredit Pensiun ini adalah masalah jaminan yang digunakan yaitu Surat Keputusan (S.K) Pensiun, dapat memberi keamanan bagi bank dalarn terjadinya kredit macet. Disamping tentunya faktor-faktor lainnya yang menarik. Adapun tujuan pemerintah mendorong terselenggara Kredit Pensiun adalah untuk menanggulangi praktek rentenir didaerah khususnya daerah-daerah kantong pensiun."

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998). Berdasarkan pasal 511 KUHPer deposito termasuk salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam perkembangannya deposito dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Oleh karena deposito termasuk benda bergerak yang tidak berwujud maka lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai (Pasal 1150 KUHPer). Dalam prakteknya di BRI dikenal cash collateral credit (kredit dengan agunan kas) yaitu fasilitas kredit yang seluruh atau sebagian jaminan tambahannya berupa agunan kas sehingga jika debitur wanprestasi agunan kas tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melunasi/mengurangi kewajiban debitur. Salah satu bentuk agunan kas tersebut adalah deposito. Penggadaian deposito di BRI dilakukan melalui tahap-tahap yaitu penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian gadai dan kemudian dengan penandatanganan perjanjian cessie. Perjanjian cessie ini dilakukan untuk mengantisipasi jika debitur wanprestasi. Setelah tahap-tahap pengikatan deposito dilakukan maka para pihak yaitu BRI (pemegang gadai) dan debitur (pemberi gadai) akan mempunyai hak dan kewajiban asing-masing. Dalam prakteknya penggadaian deposito ini tidak mengalami kendala dalam hal jaminan untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan melainkan kendala pelaksanaan dari sisi debitur. Selain itu kredit dengan jaminan deposito ini tidak akan sampai mengalami kredit macet akibat tindakan wanprestasi debitur. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya di BRI dipersyaratkan bahwa jika debitur 1 bulan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga maka depositonya akan dicairkan."

"Eka Purwanti; 0587000511; Fiducia Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Rakyat Indonesia; Skripsi; 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menguraikan mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fiducia dalam kredit sindikasi serta menguraikan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini digunakan dua macam metode penelitian yakni Library Research (pene litian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan) meliputi observasi dan wawancara . Untuk menyelesa ikan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bagian Divisi Hukum Bank Rakyat Indonesia.Pada saat ini, bank sebagai lembaga pemberi kredit telah mengalami kemajuan pesat ,hal ini sesuai dengan semakin pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu maka makin berkembang pula jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank. Salah satunya adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi (Syndicate Loan), secara sederhana diartikan sebagai kredit/pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur (bank) kepada seorang debitur (perusahaan) untuk membiayai proyek-proyek milih debitur. Manfaat kredit sindikasi ini semakin dirasakan, terutama oleh pengusaha yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Fiducia atau fiduciaire eigendom overdracht disebut pula sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Pada mulanya fiducia digunakan sebagai jaminan untuk benda-benda bergerak. Namun sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesias Dewasa ini maka obyek fiducia telah diperluas. benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dalam bentuk hipotik maupun crediet-verband. Jika dalam kredit sindikasi terjadi kredit macet maka untuk mengeksekusi benda-benda yang dijaminkan secara fiducia tidaklah mudah, karena jaminan pada kredit sindikasi adalah jarninan paripasu ( jaminan bersama untuk para kreditur). Kreditur dalam kredit sindikasi dapat terdiri dari bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing. Oleh karena itu untuk rnemudahkan eksekusinya dibuatlah tiga macam sindikasi yaitu Perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank pemerintah, eksekusi harus dilaksana kan di PUPN, perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank swasta nasional dan perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank asing, eksekusi di laksanakan di Pengadilan Negeri ( Eka Purwanti)."

"Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, manusia sebagai makhluk Homo Economicus yang mempunyai kemampuan terbatas tentunya membutuhkan dana pula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Dana yang dimaksud adalah dalam bentuk permodalan dari bank yang disebut dengan kredit. Penulis membahas langkah hukum apa saja yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. Risiko-Risiko apa saja yang akan diterima oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data sekunder, tipologi penelitian eksploratoris. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang didukung wawancara dengan informan, serta metode pendekatan kualitatif dalam menganalisa data. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka diupayakan sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai (musyawarah). Bila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan somasi. Bila tetap tidak ada tanggapan dari debitur, maka dapat diajukan ke pengadilan (untuk bank-bank swasta), sedangkan untuk bank-bank milik pemerintah diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kini telah berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan, meskipun resiko akan diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur), namun debitur yang merasakan dampak paling besar. Hal ini karena harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) beralih kepada kreditur."