Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun sumber pembiayaan pembangunan nasional ini salah satunya adalah dari penanaman modal asing sehingga banyak orang asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat orang asing membutuhkan tepat tinggal di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya itu. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, di mana pada prinsipnya orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun, sepanjang rumah tersebut di bangun di atas tanah Hak Pakai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif empiris dan data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun maksud diadakan peneiitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian apa saja yang melandasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia , wanprestasi yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian itu serta bagaimana penyelesainnya ."

"ABSTRAKMasalah Pokok : Masalah Penanaman Modal Asing merupakan topik yang menarik untuk dipelajari, dibahas dan dianalysa, baik oleh Negara- negara maju maupun Negara-negara berkembang, dengan meng gunakan kacamata ataupun tendensi kepentingan masing - masing Negara. Berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam peninjauan terhadap masalah Penanaman Modal Asing ini di antaranya, pendekatan dari segi ekonomi, hukum, sosial budaya, keamanan, hubungan In ternasional dan segi lainnya yang kesemuanya dari hasil penelitian tersebut dapat dipergunakan di dalam praktek untuk pengembangan, kemajuan serta manfaat/keuntungan baik bagi si Pemilik Modal maupun Negara si penerima penanaman modal tersebut. Makna dan inti Penanaman Modal Asing bagi Indonesia adalah memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri untuk diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat. Penanaman modal asing itu sendiri hanyalah sebagai pelengkap dan penunjang bagi pembangunan (pertumbuhan) ekonomi Indonesia, sehingga nantinya secara ber tahap peranan modal asing semakin diperkecil dan akhirnya dengan kemampuan modal dalam negeri sendiri yang cukup tangguh dapat menggantikan sepenuhnya bero perasinya modal asing di Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang masih harus digali dengan menggunakan modal, tekhnologi-skill serta management pengusahaan yang tinggi, dan sudah dilakukannya promosi yang cukup memadai, agar modal asing mengalir untuk ditanam di Indonesia, akan tetapi Investor-investor Asing tidak begitu saja beramai-ramai menyerbu Indonesia untuk menanamkan modalnya, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi/menentukan minat Investor-investor Asing untuk menanam modalnya di Indonesia, faktor-faktor tersebut adalah: - adanya stabilitas politik dan keamanan yang mantap ; - luasnya pasaran Indonesia ; - pertumbuhan ekonomi ; - rencana pembangunan Pemerintah ; - biaya produksi yang murah ; - tersedianya bahan baku ; - Incentif yang berupa fasilitas perpajakan. Di dalam Penanaman Modal Asing aspek-aspek ataupun segi-segi perjanjian yang termasuk dalam bidang Hukum Perdata memiliki peranan yang besar untuk proses berlangsungnya Penanaman Modal Asing, sehingga Penulis mencoba membahas masalah tersebut dengan mengemukakan judul skripsi Aspek-aspek Perjanjian di dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Metode yang digunakan adalah ; Metode yang digunakan adalah : - Metode pengumpulan data dengan observasi ; - Metode pengumpulan data dengan interview ; - Metode pengumpulan data dengan study kepustakaan. Data-data tersebut, dikumpulkan di kualifisir serta di olah sedemikian rupa sehingga dapat tersusun basil karya tulis ilmiah (skripsi) ini. Hal-hal yang ditemukan : Di dalam pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia sejak Tahun 1975 , bentuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh (100% terdiri modal asing) tidak diperbolehkan lagi, sehingga dalam penanaman modal asing harus diusahakan atas dasar kerjasama antara modal asing- dan modal nasional. Di dalam kontrak/perjanjian Penanaman Modal Asing dila kukan dalam beberapa tahap yaitu : - tahap pertama adalah mengadakan perjanjian kerja sama anta ra calon penanaman modal asing dan calon penanaman modal nasional ; tahap kedua adalah proses pengurusan dan penyelesaian administrasi guna memenuhi persyaratan dan data yang diperlukan; - tahap ketiga/terakhir dengan di keluarkannya Persetujuan tap Pemerintah (Presiden) maka terciptakan Kontrak/Perjanjian Penanaman Modal Asing. Kontrak/perjanjian penanaman modal asing dapat diartikan suatu peristiwa dimana disatu pihak (pemilik modal asing) berjanji untuk melakukan suatu usaha menurut ketentuan-ketentuan yang telah disetujui pihak lain (Pemerintah Indonesia) . Berbagai penyebutan tentang Kontrak/perjanjian penanaman modal asing ini ada yang menyebut economic development agreement, dikenal pula dengan quasi internasional contract sedangkan Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono SH, menyetujui dengan sebutan Perjanjian Transnasional. Kesimpulan : - Penggolongan Penanaman Modal Asing ke dalam penanaman modal asing langsung dan kriteria kredit yang dianggap tidak termasuk dalam pengertian (peraturan) Undang-undang Penanaman Modal Asing. adalah kurang tepat, di dalam kenyataan (praktek), usaha penanaman modal raerupakan kombinasi atau variasi tertentu daripada gabungan kedua unsur "direct investment" dan "kredit" sehingga pemisahan yang tajam ter hadap kedua bentuk ini adalah kurang realistis. - Kontrak/perjanjian Penanaman Modal Asing merupakan perjanjian yang termasuk dalam bidang Hukum Perdata, tetapi juga merupakan suatu tindakan administratif yang dikuasai oleh Hukum Publik Nasional. Perjanjian/kontrak penanaman modal asing juga merupakan suatu perjanjian di dalam Hukum Perdata Internasional yang mempunyai sifat quasi Internasional. Saran-saran : Untuk memberikan kepastian hukum dan dapatnya mengikuti perkembangan yang diperlukan dalam usaha penanaman modal diperlukan perbaikan-perbaikan di lapangan hukum perjanjian, hukum perseroan, dan lain lapangan.hukum yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut penanaman modal. Juga diperlukanpenyempurnaan/perubahan pasal-pasal tertentu mengenai apa yang telah diatur dalam Undang-undang .-Penanaman Modal Asing yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang penanaman modal."

"Sepanjang periode 1967 ? 1988, Indonesia telah menghasilkan tujuh generasi Kontrak Kerja dalam investasi modal asing untuk bidang pertambangan umum non batubara, diikuti oleh tiga generasi Kontrak Batubara. Analisis terhadap rincian Kontrak Kerja tersebut memperlihatkan perubahan persyaratan kontrak dari waktu ke waktu. Pada fase pertama, Kontrak Kerja menawarkan fasilitas bebas pajak (tax holiday). Hal ini tidak berlaku lagi pada Kontrak Kerja selanjutnya, sebagaimana dikeluhkan perusahaan-perusahaan tambang. Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari keuntungan tambahan (windfall profit) akibat kenaikan harga minyak"

"Skripsi ini membahas mengenai masalah dalam bidang pertanahan yang aktuil terjadi di masyarakat saat ini yaitu maraknya kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. WNA bukan merupakan subyek hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia, namun dalam prakteknya banyak WNA yang memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan Trust dimana WNA yang bersangkutan meminjam nama WNI untuk dimasukan sebagai pemilik dari tanah tersebut. Trust sendiri sebenarnya tidaklah dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia, karena itu perlindungan hukum kepada WNA yang memilih trust untuk dapat memiliki tanah dengan hak milik menjadi tidak ada. Skripsi ini ingin melihat bagaimana praktik trust tersebut terjadi dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya melalui analisa Putusan Mahkamah Agung No. 2496 K/Pdt/2005)."

"The aim of this paper is to describe the spread of Foreign Direct Investment (FDI) and domestic investment according to its location, sector; and labour absorption. Analysis is based on secondary data published by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). There are three main findings in this study: First, this study found that in the period 2002-2008, the largest past of FDI and domestic investment concentrated Java and Sumatra Island. Meanwhile, the provinces in the east of Indonesia received a small part of either FDI or domestic investment. This uneven investment concentration occurred because in the eye of investors, Java and Sumatra is more attractive than other Island in Indonesia in term of better infrastructure, wider potential market and higher quality of human resources. Second, the majority of foreign and domestic investor selected secondary sector (manufacturing) for their investment. Interestingly, there was a trend that those investments shifted from secondary sector to tertiary sector. Third, labour absorption both FDI and domestic investment, particularly invested in the secondary sector tend to increase. However, there is a tendency that investment in secondary and tertiary sectors moved to less labour intensive industries."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."