Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap pelaksanaan dari pengelolaan hutan harus mengikuti prinsip dasar pengelolaan hutan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Pelaksanaan pemungutan sampai dengan pemanfaatan Dana Reboisasi merupakan salah satu unsur dari pengelolaan tersebut, yang memberikan dukungan menentukan dalam mewujudkan pengelolaan dengan asas manfaat dan lestari. Mengenai Dana Reboisasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan pemungutan Dana Reboisasi tersebut banyak terjadi kendala yang mengakibatkan terjadinya tunggakan Dana Reboisasi dari para Wajib Setor yang terdiri dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan pemegang ijin Pemanfaatan Kayu. Banyak hal yang menyebabkan kendala tersebut terjadi, salah satunya disebabkan adanya wanprestasi berupa tunggakan Dana Reboisasi dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Bulat. Wanprestasi tersebut terjadi karena disebabkan pihak mitra kerja merasa telah banyak mengeluarkan dana dan juga merasa dijadikan "sapi perahan" oleh pihak pemegang ijin Pemanfaatan Kayu tersebut sehingga keuntungan yang diharapkannya tidak tercapai. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama tersebut adalah dengan upaya musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum terhadap tunggakan Dana Reboisasi yang merupakan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara."

"ABSTRAKDalam rangka mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikkan Saham-saham Perusahaan Swasta melalui Pasar Modal, menuju pemerataan pendapatan dan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan Pembangunan Nasional,perlu mengembangkan Pasar Modal.Ini merupakan salah satu usaha yang nyata dalam mencapai kesejahtraan rakyat dibidang ekonomi, dengan maksud pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, maka Pemerintah telah mengusahakarinya dengan jalan membantudan menunjang perusahaan yang akan menaiuarkan dan atau menjual saham perusahaan.Bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya pada masyarakat yang berminat dengan sarana Pasar Modal, biasanya melalui suatu Badan Perantara sebagai penjamin emisinya/penjamin penerbitan saham-sahamnya.Untuk kemudian mengadakan perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi.Penulisan Skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan malalui pandangan sudut Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.Penentuan syarat-syarat dan Badan Hukum yang dapatmenawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta Badan Hukum yang dapat menjadi Penjamin Emisi ditetapkan oleh BAPEPAM ( Badan Pelaksana Pasar Modal ). Untuk dapat menawarkan saham-sahamnya ke masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum Perdata ( Privat ), tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum Publik dengan turut campurnya BAPEPAM, departemen Keuangan RI dalam menetapkan pokok-pokok petunjuk ( gude lines ) dalam penyusunan suatu perjanjian emisi."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian Anjak Piutang paa umumnya dan masalah wanprestasi Klien pada khususnya. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tehnik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian Klien dengan tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian Anjak Piutang. Dalam hal ini Klien sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya, secara umum bentuk wanprestasi Klien adalah sebagai berikut: - Objek dari piutang yang seharusnya dipenuhi oleh Klien tidak sempurna, sehingga pelanggan/costumer tidak mau membayar harga faktur/invoice atau menunda pembayaran faktur/invoice tersebut.- Klien melakukan penagihan langsung atas piutang yang telah di alihkan terhadap Pelanggan tanpa sepengetahuan perusahaan Anjak Piutang atau mengalihkan piutang yang sama kepada pihak lain (perusahaan anjak piutang lain).- Tidak menyerahkan faktur/invoice yang telah ia janjikan.- Klien memalsukan faktur/invoice yang telah ia alihkan.Untuk menyelesaikan masalah ini. Klien dapat menempuh tiga alternatif yajtu: Negosiasi, damai melalui arbiter, melalui pengadilan. Dari ketiga alternatif penyelesaian di atas, maka alternatip penyelesaian negosiasi secara kekeluargaan yang lebih banyak ditempuh oleh para pihak dalam praktek. Karena mengingat jangka waktu dari perjanjian Anjak piutang juga relatif singkat (paling lama adalah 1 tahun). Sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur prihal usaha Anjak Piutang, yang ada hanyalahKepres 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 1251/KMK 013/1988. Oleh karena itu untuk lebih mendorong pertumbuhan perusahaan Anjak Piutang serta untuk melindungi para pihak yang terkait dalam kegiatan Anjak Piutang, yang antara lain memuat ketentuan mengenai standard minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian Anjak Piutang dan pengaturan mengenai kewajibanperusahaan Anjak Piutang."

"PT (Persero) Indosat Tbk, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Pemerintah, didirikan untuk membangun dan mengoperasikan seluruh jaringan kabel laut dan operator sambungan internasional di Jakarta dengan kode. SLI 001 dan OO8. Seiring dengan reformasi dari dal:m rangka mengatasi krisis keuangan negara maka pemerintah membuat program yang disusun dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing BUMN maka dilakukan program restrukturisasi perusahaan BUMN. pada tahun 2002, PT (Persero) Indosat Tbk melakukan divestasi dalam 2 . (dua) tahap. Pada tahap I dilakukan dengan pola penempatan langsung melalui proses book building dan pada tahap II melalui proses penjualan kepada investor strategis. Proses disvestasi P.T. ( Persero ) Indosat Tbk menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat Pro dan kontra tersebut karena Indosat sebagai aset negara dan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. (Persero) Indosat Tbk menjual sahamnya sebesar 41, 94 kepada Singapore Technologies Telemedia (STT). Hal ini menimbulkan banyak protes dan demonstrasi dari berbagai kalangan dimasyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang diderita negara akibat proses divestasi tersebut maka perlu untuk mengkaji lebih lanjut Shar Purchase Agreement divestasi saham pemerintah pada PT. (Persero) · Indosat Tbk. Mengingat salah satu aspek penting dalam Penjualan saham tersebut adalah perjanjian dengan adanya perjanjian maka timbulah hak dan kewajiban yang mengikat kepada kedua belah pihak."

"Adanya komoditas perkebunan turut memberikan saham yang amat besar dan berharga dalam menegakkan perekonomian rakyat dan negara Indonesia maka dalam menggalakkan hasil dari komoditas perkebunan tersebut terkadang banyak kendala yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan peningkat an hasil komoditas tersebut. Pada saat pengadaan sarana produksi yang mendukung hasil komoditas perkebunan tersebut yang salah satunya benih sawit yang bermutu dan bersertifikat terkadang Pusat Peneliti an Kelapa Sawit Marihat sebagai salah satu Produsen Benih Kelapa Sawit bersertifikat di Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan benih di Indonesia secara keseluruhan demi permintaan akan benih sawit yang bermutu dan bersertifikat. Franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Perjanjian kerjasama rintisan waralaba dalam pengadaan benih kelapa sawit antara Pihak PPKS sebagai Franchisor dan pihak Penangkar Bibit sebagai Franchisee dengan keikutsertaan PT Astra Agro Lestari membantu terlaksananya dan memperlancar kegiatan rintisan franchise tersebut yang didalamnya memuat pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penyerahan hasil kerjasama, pembiayaan, keadaan memaksa maupun perselisihan . Sifat perjanjian tertulis yang berisifat rintisan waralaba benih kelapa sawit yang dibuatkan para pihak tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama ternyata telah memenuhi apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dan didasarkan prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur pasal 1320 yo 1338 KUHPerd. Perjanjian rintisan waralaba ini didahului perjanjian pinjam meminjam sarana produksi dan sejumlah uang yang dibuat bersama dengan perjanjian franchise dan ditandatangani para pihak. Didalam perjanjian franchise terdapat unsur perjanjian lain yaitu unsur perjanjian lisensi yang diberikan oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee."