Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."

"Pokok permasafahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan pajak penghasilan berkenaan dengan penyusutan dan pembayaran lease pada finance lease sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 mempunyai dampak yang sama terhadap pajak penghasilan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganafisis perbedaan yang sepadan (comparable) antara penyusutan pada barang modal yang dibeli dan deduktibiltas pembayaran lease pada finance lease dan melihat pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.Suatu transaksi finance lease dapat ditinjau dari perspektif form over substance atau substance over form. Di dalam penentuan peristiwa kena pajak perpajakan lebih menekankan makna ekonomis daripada bentuk yuridis transaksi tersebut (substance over form).Metode penelttian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan pada perusahaan leasing dengan sampel 4 data pembayaran lease yang mewakili masing-masing kelompok harta sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasiian.Dan hasil analisis diketahui bahwa pembayaran lease pada finance lease meliputi biaya penyusutan dan biaya bunga, di samping itu semakin panjang perbedaan antara masa lease dengan masa manfaat barang modal, maka semakin besar penghematan pajak dari penyusutan dengan menggunakan finance lease.Wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan pajak penghasilan berkenaan dengan pembebanan finance lease sebagai sarana tax planning untuk mendapatkan penghematan pajak dari penyusutan dengan cara membandingkan total niiai sekarang biaya penyusutan barang modal alternatif membeli dan finance lease. Di samping, itu Otoritas pajak disarankan untuk mengeluarkan addendum atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMk. 01/1991 yang berkenaan dengan masa manfaat aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli oleh lessee (pelaksanaan hak opsi) untuk keperiuan penyusutan sehingga ada kepastian dan keseragaman perhitungan sisa masa manfaat dan tarif penyusutan."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan perhitungan pendapatan operasi utama dan profitabilitas di mana pendapatan margin murabahah diperlakukan berbeda yaitu dengan accrual basis dan cash basis yang mengambil Bank Muamalat sebagai studi kasus. Pendekatan yang penulis gunakan adalah dekonstruksi dengan melakukan rekonsilisi laporan keuangan dari accrual basis menjadi cash basis yang mengacu pada bagian XIII.3.g PAPSI dan sampel adalah laporan keuangan tahun 2002 - 2005 yang telah diaudit. Laporan keuangan yang diperlukan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) penggunaan accrual basis dalam mengakui pendapatan margin murabahah menyebabkan pendapatan operasi utama lebih tinggi dibandingkan dengan cash basis; (b) penggunaan accrual basis atas pendapatan margin murabahah menyebabkan rasio profitabilitas (ROA, ROE, NPM dan BOPO) lebih baik dibandingkan dengan cash basis; (c) penggunaan accrual basis atas pendapatan margin murabahah menyebabkan distribusi bagi hasil untuk nasabah lebih tinggi dibandingkan dengan cash basis; (d) perbedaan pengakuan pendapatan tersebut juga menyebabkan laba bersih per saham dan pajak yang dibayar lebih besar jika menggunakan accrual basis. Implementasi hasil penelitian menyarankan (a) Bank Muamalat perlu menerapkan secara konsisten pengakuan pendapatan dengan accrual basis sehingga akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih baik; (b) Dalam perhitungan pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat tetap digunakan dasar pengakuan pendapatan cash basis karena pendapatan yang boleh dibagihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima tunai; (c) sebaiknya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dipertahankan berlakunya.

---

The main objective of this research is to compare the main revenue and profitability where murabahah margin is treated differently as accrual and cash basis in Bank Muamalat. The approaches use is deconstruction approach by doing financial statements reconciliation from accrual to cash basis based on point XIII.3.G. PAPSI with audited financial statements in 2002 until 2005. Requirement of financial statements are the balance sheet, income statement, cash flow statement and notes of financial statement. The results of this research are (a) the use of accrual basis in recognizing murabahah margin cause the main operating income is higher than cash basis (b) the use of accrual basis in murabahah margin cause the profitability ratio is better than cash basis (c) the use of accrual basis for murabahah margin cause the profit distribution for depositor is higher than cash basis (d) the distinguishing revenue recognition cause earning per share and tax must be paid higher than if it is used by accrual basis. Implementation of this research recommend (a) Bank Muamalat needs to implement revenue recognition by using accrual basis consistently so that it can earn better revenue and profitability (b) in calculating the payment of the unrestricted investment profit distribution use cash basis recognition because the income that can be shared for profit distribution is cash income (c) PSAK No. 59 "Accounting for Sharia Banks" continuously implemented."

"Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi subordinasi. Cara yang terakhir ini yang banyak dilakukan oleh bank, baik konvensional maupun syariah. Di Indonesia, telah dikenal adanya obligasi syariah yang menggunakan skim ijarah dan mudharabah. Perbedaan yang mendasar antara obligasi syariah dan konvensional adalah pada obligasi syariah return tidak ditetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta penggunaan dana hasil emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi subordinasi, berarti menambah modal yang ada pada bank, sekaligus akan memperkuat struktur permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Ini dimungkinkan karena rasio kecukupan modal bank masih berada di atas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnva pembiayaan yang semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan bagi bank tersebut, Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal (solvabilitas) setelah emisi obligasi, tetapi tidak pada kinerja rentabilitas dan likuiditas akibat tingginya tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank.

---

In order to anticipate the decreasing of capital adequate ratio suffered by a bank, it can take any of the two ways, namely issuing new shares, or issuing subordinated debentures. The latter has been taken many times by different banks, both conventional and sharia ones. In Indonesia, it's known the presence of sharia bonds upon the scheme of ijarah and mudharabah. The fundamental difference between sharia bonds and conventional bonds is that in sharia bonds the return is not determined nominally, rather, by adding some ratio of revenue sharing for the debt holders, and where the utilization of fund resulted from the bonds emission shall conform to the principles of sharia. Issuing subordinated debentures would mean additional capital for the bank, and at the same time strengthening the capital structure of the bank. If the capital is strong, the bank will be freer to conduct financing expansion. This is enabled, because the bank's capital adequacy ratio is still above the point as ruled by Bank Indonesia. Furthermore, the more expansive financing will increase the bank's revenue. The research performed at Bank Muamalat Indonesia has shown increment of financing as well as capital adequacy ratio (solvability) after sub-debt emission, but not of the bank's performance in rent ability and liquidity. Due to the height of ratio of revenue sharing determined by the bank for the debt holders."

"ABSTRAKSalah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu poyek.Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan revolving /credit adalah beberapa contoh produkproduk pembiayaan yang ditawarkan oleb bank konvensional. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah berdiri Lembaga-lembaga keuangan yangdalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank-bank konvensional pada umumnyaInstitusi keuangan ini menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Olehkarena ini sistem ini sering diistilahkan dengan sistem bank syariah untuk membedakaniiyadengan istilah bank konvensional. Sistem ini memang relatif baru di Indonesia, akan tetapisebenarnya telah lama dikenal dan telah dìterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia,Sudan, Mesir dan Emirat Arab. Untuk Indonesia baru mempergunakan sistem perbankan bagihasil ini sejak tahun 1991. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga mempunyal fungsi perantara(intermediaries), yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yangmemiliki kelebiban dana. Akan tetapi bank syariah ini juga mempunyal fungsi amanah sebinggaberkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan slapapabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjiannya. Perbedaan azasi antara kedua jenis bank, yaitu antara bank syariah dan bankkonvensional dengan sistem bunga, terletak pada fungsinya sebagai lembaga penitipan dana,pemerata pendapatan dan sarana untuk memerangi kerniskinan. Pada bank syarìah dana dazjmasyarakat menipakan penyertaan modal sebingga berhak memperoleh bagian keuntungan Sementara itu pada bank konvensional dianggap sebagai pinjaman yang diberi hak untukmendapatkan bunga Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga memiliki berbagai macam produkPembiayaan. Namun berdaSarkan Prinsip penghitungannya, produk pembiayaan bank syariahdapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: ? produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hash yaitu bank membiayai seiuruhatau sebagian kebutuhan dana usaba, kemudian hasil usaha itu dibagi bersama antarabank dan debitur sesuai dengan ketentuan yang telab disepakati oleh kedua belahpihak. Produk pembiayaan ini ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. ? produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari: ? transaksi bank membeli barang secara tunai dan penjual. ? transaksí bank menjual barang tersebut secara cicilan ke debitur. Dalam prosedur pemberian pembiayaan ini bank konvensional menetapkan adanyajaminan sesuai dengan UUP No 14 tahun 1967 pasal 24, dalam bank syariah jaminan tidakdisyaratkan walaupun pihak bank dapat memintanya sebagai tindakan berjaga-jaga jika terjadipermasalahan dalam pengembalian pinjaman pembiayaan tersebut. Dan jika teijadi kasus pembiayaan yang bermasalah, yang dapat saja terjadi karenaberbagai hal, maka bank syariah juga memiliki beberapa pendekatan yang berdasarkan syariahIslam. Dasar pendekatan penyelesaian masalah ini yang terpenting adalah hubungan yangterjadi antara pihak bank dan pihak debitur adalah hubungan kemitraan. Sehingga dalampengambilan keputusan, pihak bank juga selalu mempertimbangkan b]hasil yang akan diperolehbagi pihak debitur. Disinilah perbedaan yang jelas terlihat dibandingkan dengan pendekatanyang dilakukan oleh bank konvensional,"