Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemungkinan terjadinya resiko kerugian mendorong manusia untuk menerapkan konsep asuransi, dalam hal ini asuransi kerugian, sebagai cara mengalihkan resiko dalam rangka meringankan kerugian yang dialaminya. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum asuransi dan hukum perjanjian, serta mengenai ketentuan dalam Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi berkaitan dengan bentuk perikatan ketiga penanggung dalam polis tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang berbentuk deskriptif dan bertujuan mendeskripsikan tinjauan dari segi hukum perjanjian atas pelaksanaan Polis Asuransi Eroperty All Risk Insurance Asahan Operation. Dari penelitian ini diketahui bahwa Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation telah memenuhi syarat sah perjanjian serta sejalan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian. Perikatan para penanggung yang merupakan ko-asuransi menempatkan PT. Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia sebagai Kepala Pengasuransi yang berperan penting memutuskan hal yang berkaitan dengan penyelesaian klaim dan pelaksanaan hak subrogasi. Sekalipun masing-masing penanggung bertanggung jawab secara individual kepada tertanggung, dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi oleh salah satu penanggung, gugatan yang diajukan terhadap salah satu penanggung akan menyeret seluruh penanggung yang terikat dalam ko-asuransi menjadi tergugat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa kebebasan berkontrak yang ternyata tidak bebas sepenuhnya. Kenyataannya terdapat pembatasanpembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sehingga asas inipun menjadi tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan adanya consensus para pihak, Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak, Pasal 1320 ayat (4) BW jo 1337 BW menyangkut causa yang tidak dilarang, Pasal 1332 BW menentukan bahwa yang dapat diperjanjikan hanya barang-barang (obyek) yang mempunyai nilai ekonomis saja, Pasal 1338 ayat (3) BW menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam membuat perjanjian.Selain itu campur tangan negara dalam suatu perjanjian memang jelas-jelas ada dan membatasi kebebasan berkontrak. Melalui perangkat hukum berupa, negara melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.Klausula baku yang ada dalam kontrak baku harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat mempunyai kkuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya Kebebasan berkontrak ternyata dibatasi sehingga tidak berlaku mutlak."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."

"ABSTRAKPerjanjian Perburuhan sebenarnya dapat ditelaah dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan hukum. Telaah hukum terutama dari Hukum Perjanjian terhadap hal ini, dapat mengungkapkan beberapa masalah yangmenyangkut perburuhan itu sendiri.Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan obyektif terhadap masalah tersebut, penelitian kepustakaan perlu didukung oleh penelitian di lapangan, sungguhpun masih terbatas dengan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa, perjanjian perburuhan mempunyai dua sifat yaitu perdata dan publik, Murni bersifat perdata pada saat lahirnya atau terjadinya perjanjian, sedangkan sifat publik (aspek perburuhan) timbul pada saatpelaksanaannya.Kedua, bahwa perjanjian perburuhan memiliki sifat yang istimewa karena menyimpang dari azas personalia dalam perjanjian, yaitu juga mengikat pihak ketiga. Ketiga, sifat publik dari hukum perburuhan telah membatasi azas kebebasan berkontrak, yaitu sepanjang masih dianggap layak oleh Pemerintah. Rationya adalah untuk melindungi buruh yang secara sosial ekonorai berada pada posisi yang lemah.Yang terakhir, apabila ditelaah lebih jauh ternyata Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing di Indonesia yang membuat perjanjian perburuhan, terbatas pada perusahaan yang memakai sistem kontrak karya dan tidak pada perusahaan yang menggunakan sistem kontrak bagi hasil.Dengan demikian Perjanjian Perburuhan itu sangat penting dalam rangka mewujudkan Hubungan Perburuhan Pancasila. Oleb karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri."