Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sebuah perkawinan mengharapkan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu kebahagiaan itu dapat terwujud dengan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dengan curahan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan suami-isteri yang dapat memiliki anak. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan itu diadakan pengangkatan anak. Anak angkat yang berbeda status kewarganegaraannya dengan orang tua angkat memiliki dampak yang kompleks. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang pengangkatan anak. Hingga saat ini masih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E.M.A RI) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penulisan skripsi ini berjudul ”Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Hukum Indonesia (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel jo Penetapan No 104/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel). Judul yang diambil berdasarkan hukum Indonesia karena Hukum Asing itu atau Irlandia mengikuti keberadaan anak angkat (habitual residence). Permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA menurut hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan Penetapan apakah tepat menurut hukum Indonesia sehingga didalam Penetapan dapat menghilangkan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian diarahkan kepada peraturan yang diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan penelitian ini dapat diketahui belum adanya perlindungan terhadap kepentingan anak karena mudahnya untuk menyimpangi ketentuan dari S.E.M.A RI yang justru dilanggar oleh Hakim itu sendiri. Penyimpangan justru dari ketentuan mendasar terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang wajib untuk melalui perantara organisasi/yayasan sosial ditiadakan sehingga melegalkan private adoption. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah dibuatnya peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum seperti Peraturan Pemerintah dan pengawasan secara langusung atas Putusan maupun Penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim dapat dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa banyak anak-anak yang didunia terutama di Indonesia yang memiliki kehidupan sulit dan anak-anak seperti itu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat maupun dari Pemerintah.Pengangkatan Anak adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak, sekaligus merupakan lembaga yang dapat melindungi dan mensejahterahkan anak.Dalam kenyataannya bahwa proses pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena semakin berkembang segala aspek dalam kehidupan masyarakat maka mendorong masyarakat untuk mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Hal yang paling nyata adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983 pada saat permohonan pengangkatan anak bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya dan selaku ibu kandung dari Vivi Yanti yakni Doriani Nainggolan menganggap pengangkatan anak tersebut kurang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditelah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diajukan keberatan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan-alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak karena surat-surat yang diajukan bukan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada itikad baik dari orang tua angkat dan ayah kandung Vivi mengenai status kewarganegaraan Vivi dengan cara menutupi hal tersebut pada saat permohonan pengangkatan anak yang mana seharusnya Vivi adalah warga negara Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tidak tercapai karena adanya penyelundupan hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak angkat sehingga Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut.Melalui putusan Mahkamah Agung RI ini dapat dianalisis sejauh mana kekuatan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI serta membuktikan bahwa apa yang didalilkan Doriani Nainggolan adalah terbukti beralasan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga penulis menyarankan agar Hakim lebih teliti dalam memperhatikan surat-surat yang diajukan pada saat permohonan pengangkatan anak dan melakukan sosialisasi oleh lembaga-lembaga dari kampus mengenai syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak didaerah-daerah.

---

It is a reality in people's lives that many children in the world especially in Indonesia, have a hard life and they need special attention not only from the society and but also from the government. Adopting children is one of the solutions to solve the problems facing the children, at once, it can be the institution that can protect and increase their welfare. In fact that the adoption process is not always be smooth based on the existed rules, because of the continual development of social life, it is encouraging people to seek the easiest way to achieve something that they want by legalizing all means.

The most obvious is the procedure of adoption in the District Court Dumai where it is not accordance to those specified in the SEMA No.6 of 1983, at the time of application for the adoption of a child named Vivi Yanti by his adoptive parents, and as the mother of Vivi Yanti namely Doriani Nainggolan consider adoption is less in accordance with the procedures and conditions stipulated by the Regulations, then the mother filing an objection for the verdict of Dumai District Court and appeal to the Supreme Court with the reasons that the District Court Dumai been mistaken in setting up child adoption application because the letters are not the letter which issued by the competent authority and there is no good faith from the adoptive parents and birth father of Vivi in term of the status of nationality in a way to cover it at the time of application for adoption where the Vivi’s nationality supposed to be Malaysian citizenship.

Therefore it can be concluded that the implementation of child adoption procedure is not achievable because of the smuggling law on identity and citizenship status of foster children so that the Supreme Court overturned the District Court stipulation of Dumai District Court. Through this Supreme Court decision, it can be analyzed the extent to which strength considerations Supreme Court ruling and proves that what is postulated Doriani Nainggolan is proved reasonable and justified by the Supreme Court Justices, so the authors suggest that more rigorous in its attention to letters filed at the time of application for adoption and information dissemination by the institutions of the campus on terms Conditions and procedures for child adoption in the regions."

"Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak tersebut. Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya.Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang banyak dilakukan, dengan memaparkan berbagai tujuan, pengangkatan anak tersebut haruslah dengan upaya perlindungan terhadap hak anak dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak diutamakan maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah adanya kelemahan pada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang kurang spesifik,mengikat dan juga belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya perbaikan-perbaikan mengenai peraturanperaturan mengenai pengangkatan anak ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

Children are God creature that had their human rights since they were born, so no one can took their rights away from them. Nowadays, children adoption besides growing also give a big impacts not only in Indonesia but also in the whole world. Indonesian children that are adopted by foreign citizen should have many purpose to protect the children rights and also suitable based on Government Rules No.54of 2007about child adoption which is the implementation of RegulationNo.23 of 2002about the protection for children. Due to reach the purpose of protecting children rights therefore the Indonesian children that wants to be adopt by foreign citizen based on Indonesia?s regulation should be the ultimum remedium. The method in this thesis are yuridis normative using primary and secondary data.

The Conclusion of this thesis is that between Indonesian children that are adopted by foreign citizen is there are weakness in the regulation about children issue that are not specific, binding nor enough to guarantee the protection of the children. With the improvement of the regulation about the child adoption, we expect that it can bring more protection to children and their rights to live, grow, and develop optimaly according to their human dignity."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir.Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

---

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don?t get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision.In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisys normative which is using primer data and skunder data.The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking. So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention ?Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption? conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."

"Anak adalah anugerah terbesar bagi pasangan yang telah menikah, tetapi tidak semua pasangan mendapatkan anak setelah menikah. Salah satu jalan untuk mengatasi kerinduan akan hadirnya anak adalah dengan jalan adopsi atau melakukan pengangkatan anak. Adopsi itu sendiri bisa dilakukan tidak hanya diantara warga negara Indonesia saja tetapi bisa juga dilakukan adopsi antar negara (Inter Country Adoption} salah satu kasus (Inter Country Adoption) adalah kasus Tristan Dowse seorang anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing (Irlandia). Kasus ini mencuat ke permukaan dikarenakan setelah permohonan adopsinya diterima pengadilan pasangan orang tua angkatnya mengajukan pembatalan adopsi tersebut dengan alasan perkembangan Tristan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses adopsi anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing studi kasus Tristan Dowse dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Untuk dapat mencari jawaban permasalahn ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan dan perlindungan anak. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus.Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses adopsi Tristan Dowse seorang anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karena kasus itu terjadi pada tahun 2001 dan yang berlaku adalah Undang-undang no 62 tahun 1958 maka pada scat seorang anak warga negara Indonesia diadopsi oleh warga negara asing maka anak tersebut pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan orangtua angkatnya dan dalam hal ini berarti segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut dilakukan bukan lagi menurut hukum Indonesia tapi menurut hukum negara orang tua angkatnya yaitu negara Irlandia.

---

The child was the biggest gift for the couple who married, but not all the couples got the child after marrying one of the roads to overcome yearning would the attendance of the child was with the adoption road or carried out the appointment of the child. The adoption could be personally carried out not only around the Indonesian citizen but also could be carried out by international adoption (Inter Country Adoption) one of the cases (Inter Country Adoption) was the case of Tristan Dowse one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen (Ireland). This case stuck up to the surface was caused after his adoption request was accepted by his adopted court of parent?s couple put forward the cancellation of this adoption on the basis of Tristan's development was not in accordance with what was hoped for by them.In this thesis the writer promoted the problem concerning the condition that must be met in the process of adoption of the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen of the case study of Tristan Dowse and concerning the protection of the law that was given against the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen. To be able to look for the answer of problem this the writer used the method the research the bibliography that was juridical-normative, that is by researching the book material or the secondary data. To receive the primary legal material used the regulation and the protection of the child of the citizenship legislation. To receive the secondary legal material used literature, as well as to receive the tertiary legal material used the dictionary.Was based on the research that was carried out it was known that the process of adoption of Tristan Dowse of one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen was not in accordance with the legislation regulation that was valid in Indonesia and because the case happened during 2001 and that was valid was regulations no 62 in 1958 then when one of the citizen's Indonesian children was adopted by the foreign citizen then this child moved citizenship followed his parent's adopted citizenship and in this case meant all the rights and the obligation was against this child carried out and no longer according to the Indonesian law but according to his adopted law of parent's country that is the Irish country."