Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The franchise is a variety of interesting business for entreprenur to doing their investment funded for. By the famous trade mark and the experienced business approach it made almost entrepreneur feels settled But later the dispute is occured on loss-recovery towards franchisee either prior or post contact be sealed. Afterward the resolution will be fully under the judge opinion given. The explanation can be submitted under such assumptions applied. The first, regarding to classical theory on contract law which tends on the formal aspects of contract will implicated breach contract disputes, but will be different under the second alternative (the modern) theory. The last theory does intent to more justice matter ?s will open alternative to suit it by breach of law argument."

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut. Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba? Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Joint Operation (JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun tidak jarang dalam JO tersebut timbul perselisihan antar para pihak yang menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dalam kasus antara Penta Ocean Co. Ltd. dengan PT. Bali Turtle Island Development, yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Kasus ini timbul karena adanya utang akibat wanprestasi oleh PT. Bali Turtle Island Development terhadap Penta Ocean Co. Ltd., sebagai salah satu kreditur yang juga merupakan rekan PT. Surya Prasudi Utama dalam JO. Adanya utang, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta adanya 2 (dua) kreditur; menjadi alasan bagi Penta Ocean Co. Ltd. untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. Bali Turtle Island Development tersebut. Indonesia memiliki peraturan mengenai kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga syarat pengajuan permohonan pailit oleh Penta Ocean Co. Ltd terhadap PT. Bali Turtle Island Development, khususnya yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dalam kaitannya dengan JO serta utang yang dimaksudkan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu ditelaah; apakah telah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

---

The physical development of the growing needs in Indonesia to demonstrate that Indonesia requires expertise, experience, and even foreign contractors. Joint Operation (JO) is one form of cooperation that can be used by businesses, particularly in construction jobs that often involve a foreign party with the national party. But often in JO difference arises between the parties that agreed on cooperation. As in the case of Penta Ocean Co. Ltd. and PT. Bali Turtle Island Development, this was completed by the Central Jakarta Commercial Court and the Supreme Court. This case arose because of debt of PT. Bali Turtle Island Development Co. Penta Ocean. Ltd., result in default. Penta Ocean is one of the creditors, which is also an associate of PT. Surya Prasudi Utama on Joint Operation. The existence of the debt, the debt is due and payable and the existence of 2 (two) creditors; reason to Penta Ocean to apply for bankruptcy on PT. Bali Turtle Island Development. Indonesia has regulations on bankruptcy, namely Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. So that the bankruptcy petition filing requirements by Penta Ocean Co. Ltd. against PT. Bali Turtle Island Development, particularly relating to the fulfillment of the requirements of at least 2 (two) or more creditors with respect to JO intended and debts were due and payable, it should be reviewed, whether it has adjusted to the existing regulations."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap putusan kasus perdata maupun kasus tindak pidana korupsi yang saling bertentangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Mega bekerjasama dengan pihak PT Elnusa sebagai nasabah dan pihak ketiga dengan mengatasnamakan korporasi tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif yaitu dengan studi dokumen dan studi kepustakaan dikaitkan dengan Putusan baik Pidana maupun Perdata Kasus Bank Mega VS PT Elnusa.

---

This thesis discusses the corporate responsibility for the crimes committed by employees in the name of the corporation's in accordance with the laws and regulations in Indonesia. This thesis research method is the study of normative by document and literature study and was associated with a Surpreme Court case Bank Mega VS PT Elnusa."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka dengan Bank Century, dimana terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam perjanjian kredit diantara kedua belah pihak. Hal tersebut ditinjau dari keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata dan teori-teori umum mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Pandu Dana Utama Berjangka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang yang berasal dari perjanjian kredit modal kerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Bank Century.

---

This Bachelor Thesis discusses the case of PT. Pandu Dana Utama Berjangkaagainst Bank Century, where there is a tort committed by PT. Pandu Dana Utama Berjangka in the loan agreement between both parties. It is considered the enforceability of Article 1365 KUHPerdata and general theories of tort. This research is a Normative Juridical research, which some of the data are based data on the related literature.

The results of this research indicate that PT. Pandu Dana Utama Berjangka has committed a tort against the Article 1365 KUHPerdata by not fulfill its obligations to pay off the debt that comes from loan agreement, that cost some losses for the Bank Century. "