Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

---

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness terkait dengan UUPK. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran dalam klausula baku yang terdapat pada perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness. Selain itu di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap Fitness First dan Celebrity Fitness selaku pihak yang membuat klausula baku tersebut."

"Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bagian buku III tentang perikatan, yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang dengan orang serta orang dengan badan hukum. Perikatan ini mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, tetapi di buku III Kitab Undang-undang perdata tersebut sebagain besar ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian walaupun satu perikatan dapat timbul dari perjanjian dan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa buku III ini kebanyakan berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak sedangkan suatu perjanjian adlaah suatu peristiwa hukum yang konktrit. Pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana perjanjian baku dalam perjanjian keanggotaan pada fitnes center x ditinjau dari azas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. 2. Bagaiman perlindungan hukum bagi para anggota di fitnes center x, dari perjanjian baku yang disepakati. 3. Faktor-faktor apakah yang mendorong timbulnya suatu perjanjian baku dalam dunia usaha di Indonesia . Pada penulisan skripsi ini, penulis memakai dua macam metode penelitian yaitu, metode penelitian normatif atau kepustakaan. Dalam metode ini dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Perjanjian keanggotaan fitnes ini bila ditinjau dari asas kebebasan berkontrak maka pada pasal 1338 yang didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak ini yang pada ayat 1 terkandung bahwa pada suatu perjanjian yang dibuat oleh mereka para pihak akan menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh mereka yang membuatnya."

"Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan."