Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Gadai merupakan salah satu hak jaminan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulu dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diletakkan atas benda bergerak. Saham adalah benda bergerak dan oleh karenanya Saham dapat dijadikan jaminan oleh pemiliknya dalam suatu bentuk Gadai Sahara. Bukti kepemilikan Sahara diwujudkan dalam bentuk fisik berupa surat atau sertifikat Saham, yang disebut warkat, namun dalam perkembangannya bukti kepemilikan Saham ini diwujudkan bukan lagi hanya dalam bentuk warkat saja, melainkan sudah dalam bentuk data elektronik, yang diberlakukan dalam sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading). Adanya sistem ini dengan sendirinya mengakibatkan prosedur dalam peletakan Gadai atas Saham mengalami perubahan. Menurut hukum perdata, penyerahan Saham yang digadaikan dilakukan dengan menyerahkan warkat Saham dalam penguasaan penerima Gadai, sedangkan dalam Perdagangan Tanpa Warkat penguasaan warkat secara fisik oleh penerima gadai bukanlah merupakan suatu keharusan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pencatatan Gadai atas saham kepada KSEI dan selanjutnya pihak KSEI akan berperan sebagai pihak yang melakukan pencatatan atas Gadai Saham serta menerima penguasaan atas Saham yang dijadikan obyek Gadai tersebut, yaitu dengan cara memblokir Saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status Gadai. Landasan hukum terkait Gadai Saham ini adalah konsep penitipan kolektif yang termuat dalam bab VII bagian kedua UUPM dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-012/DIR/KSEI/0806 Tentang Jasa Kustodian Sentral, serta termuat pula dalam Surat Edaran PT Kustodian Sentral Indonesia No. KSEI-0101/DIR/0101 perihal Pencatatan Agunan Efek.

---

Pledge of shares is one of the security rights, that gave the creditor priority in debt settlement among other creditors. Pledge is only charge on moveable object. Shares are moveable object; therefore shares can be used by its owner as security object, in form of Pledge of shares. Ownership of shares can be authenticated physically by a letter or certificate of shares, mention as "warkat". Nevertheless, this authenticity, in progress, not only shown by warkat, but also by the form of electronic data, that happened in Scripless Trading System. The presence of the Scripless Trading System has made pledge of shares some alteration. According to civil law, shares, as the object of pledge, must be transferred by giving the warkat in authority of the creditor (pledgee), but in Scripless Trading this mechanism is not a necessity. Pledge of shares in Scripless Trading System can be done, in on way, by making an application on recording of pledged shares to KSEI. KSEI, after receive the application, act as a party who record the pledged shares and also have the authority on the pledged shares (pledgee) by blocking it during the tenor of the pledge. The shares cannot be withdrawn or transferred during the tenor of the pledge. Pledge of shares in Scripless Trading System base on collective custodian concept as shown in Chapter VII part two Capital Market Act and regulated in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Regulation Number KEP-012/DIRIKSEI/0805 regarding Central Custodian Services and in Circulate Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number KSEI 0101IDIR/0101 regarding Recording of Pledged Shares."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.

---

This paper analyzes how the execution of Securities Pledge is legally implemented in Indonesia in the realm of Securities Pledge holder protection. This paper is prepared by using doctrinal research method in data collection. Securities Pledge is a form of lending service that uses shares and/or bonds without certificates (scriptless) as a form of collateral in credit agreement transactions between contracting parties. The convenience offered by Securities Pledge has resulted in this guarantee becoming the choice of many people in transactions. However, until now, the laws and regulations applicable to Securities Pledge are still centered on the rules of Pledge which are generally regulated in the Civil Code. Due to the absence of a detailed Securities Pledge regulation to protect Securities Pledge holders and pledgers in Indonesia, there is still confusion in its execution. Now, the Ministry of Law and Human Rights is preparing the Draft Law on Movable Object Guarantee as a step to renew the regulation of all movable object guarantees in Indonesia, which is inseparable from the regulation of Securities Pledge execution in Indonesia as an effort to provide legal certainty."

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."