Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi,yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antara lain, penggrebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya , sangat sedikit pelakunya di ajukan ke pengadilan, apalagi di jatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai tahun 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang di jatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya."

"Pornografi adalah isu sosial yang merugikan perempuan, terlebih jika perempuan terlibat di dalam kasus pornografi. Perempuan pemeran video pornografi yang dijadikan pelaku kejahatan pornografi karena adanya hukum positif di Indonesia sebenarnya adalah korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dua perempuan pemeran video pornografi yang menjadi terpidana bahwa sebenarnya pemeran perempuan dalam video pornografi tersebut merupakan korban dari adanya dominasi patriarki menurut pandangan feminis radikal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur terhadap pengalaman dua narapidana perempuan yang terlibat kasus pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subyek perempuan adalah korban dari pornografi, meskipun secara yuridis, perempuan tersebut adalah pelaku. Perempuan tersebut menjadi korban dari adanya adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat, objektifikasi tubuh perempuan dalam video pornografi serta adanya perempuan yang terjebak dalam pemenuhan ekonomi yang jalan satu-satunya dengan menggunakan pornografi sebagai pemenuhan perekonomiannya tersebut. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh kedua subyek tersebut dari adanya kasus pornografi yang menjerat mereka adalah berpisahnya mereka dengan keluarga sampai adanya percobaan bunuh diri.

---

Pornography is a social issue that harms women, especially if women are involved in pornography cases. Women acting in pornographic videos who are used as perpetrators of pornographic crimes because of positive law in Indonesia are actually victims. Thus, this study aims to understand the experiences of two women actors in pornographic videos who were convicted that actually the women actors in the pornographic videos were victims of patriarchal domination according to radical feminist views. The method used in this study is qualitative with unstructured interviews on the experiences of two women prisoners who were involved in pornography cases. The results of this study indicate that both women subjects are victims of pornography, even though legally, these women are perpetrators. These women are victims of the existence of a patriarchal system that exists in society, the objectification of women's bodies in pornographic videos and the presence of women who are trapped in fulfilling the economy which is the only way by using pornography to fulfill their economy. Futhermore, the impact felt by the two subjects from the existence of pornography cases which ensnared them are they were separated from their families, and also one of them attempt suicide."

"ABSTRAKPermasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dan seperti apa anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dalam tinjauan viktimologi. Dalam hal ini akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakdanUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan teori Hans Von Hentig dalam ilmu viktimologi, korban bukanlah seseorang yang pasif melainkan sosok yang aktif dalam proses viktimisasi. Efektifitas peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang terstimulasi pornografi akan ditinjau melalui sebuah kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial Y.S yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah terstimulasi oleh pornografi yang dilihatnya. Sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul, Y.S diperlakukan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak tersebut belum berlaku secara efektif. Sebagai pelaku tindak pidana akibat terstimulasi pornografi, Y.S sendiri pada dasarnya merupakan korban dari pornografi. Menurut Beniamin Mendelsohn, Y.S termasuk dalam korban jenis voluntary victim karena ia masih melihat pornografi meskipun mengetahui bahayanya. Sedangkan sebagai korban perlakuan tidak baik dari aparat penegak hukum, Y.S termasuk ke dalam jenis korban victim as guilty as the offender karena dalam hal ini ia memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku viktimisasi. Agar perlindungan anak bisa berjalan dengan lebih efektif, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThe problems which wanted to be solved in this thesis are how much is the effectiveness of Indonesia's child protection regulation to protect the child who does the obscene acts crime because of pornography, and how the discipline of victimologyviews the child who does the obscene acts crime because of pornography. Therefore, this thesis will discuss about Indonesia?s child protection regulation such as Law No. 3/1997 and Law No. 23/2002. According from Hans Von Hentig's theory in the discipline of victimology, the victim is not a passive people but rather an active person who involved in his/her own victimization. The effectiveness of Indonesia's child protection regulation will be reviewed with a case of a youth whose name is Y.S who does the obscene acts crime after stimulated by pornography that he watched. As an obscene acts crime offender Y.S has been treated with inhuman treatment by law enforcer forces officer who handled his case.That's made the conclusion that Indonesia?s child protection regulation doesn't worked effectively. As he does the obscene acts crime because of pornography, Y.S is a victim of pornography himself. According to Beniamin Mendelsohn's theory, Y.S could be categorized as voluntary victims because he still watches pornography knowing it bad impacts. As the victim of inhuman treatment by law enforcer forces who handled his case, he could be categorized as victim as guilty as the offender because his contribution to his victimization is as equal as the guilt of the victimizer, in this case law enforcer forces. To make the child protection regulation effective, the legal awareness of people and law enforcer forces officer should be improved. "