Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paten adalah Paten adalah hak ekslusif yang diberiakn oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Nama domain adalah pengalamatan dalam internet. Keberadaan-nya merupakan bagian yang penting dari sebuah website. Pada umumnya nama domain yang dipakai adalah nama–nama yang intuitif dengan indentitas si pendaftar. Misalkan nama dagang, merek dagang maupun nama terkenal. Nama domain baru ada ketika didaftarkan oleh pendaftar pada badan pendaftaran nama domain dengan sistem “first come first serve”. Seiring dengan komersialisasi internet, nama domain menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomis. Tidak semua orang sadar dan tanggap akan hal tersebut. Sementara banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut diantaranya Cybersquatter, typosquatting dan domain hijacking. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menggambil keuntungan dari sistem pendaftaran nama domain secara tidak etis. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik. Pada saat timbul konflik maka timbul permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Selama ini penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, arbitrase maupun secara musyawarah. Indonesia, dalam pe-nyelesaian konflik ini, menggunakan hukum pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya. Secara teori hal tersebut dimungkinkan. Tinggal mencari pasal-pasal yang tepat. Hal yang menarik dan harus diperhatikan adalah masalah pembuktikan unsur-unsur dari pasal yang digunakan. Kemudian, akan dibahas juga sepintas diskurus mengenai bukti elektronik. Kasus yang dianalisa adalah kasus “mustikaratu. com” yang merupakan kasus konflik nama domain pertama di Indonesia yang penyelesaiannya dimajukan ke depan persidangan dan menggunakan konteks hukum pidana. Aturan yang digunakan dalam menganalisa kasus ini adalah Pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang, Merek, dan sepintas mengenai persaingan usaha."

"Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan HakKekayaan Intélektual berdampak semakin banyaknya invensiyang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasaataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yangdigunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihakketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap )patenyang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | patensederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada patentersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saatdidaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Patenmengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dariPengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan padaPengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam) sistem hukumacara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbuladalah»bagaimana menerapkan hukum pembuktian danvalat-alatbukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPerdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhisyarat kebaruan.yang berarti membandingkan. suatu»teknologidengan teknologi yang “lain yang) telah ada sebelumnya.Melalui “penelitian-dengan metode=“normatif’ ~~ diketahuibagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidakmemenuhi syarat kebaruan pada saat. didaftarkan patennyamenurut hukum a¢ara perdata yang berlaku dengan melakukanstudi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST."

"Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telahmencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehinggamembuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secaraekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasaangkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagipengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawarlagi.Untuk melindungan pengguna jasa angkutan udaradari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapatmengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan denganpenuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawabmutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udaratidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsurkesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di sampingitu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan olehperusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutanudara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupunperbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutanudara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepadaperusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruanglingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdatamaupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentangPenerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa ”tiket penumpang atautiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakatiperjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan”.Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdisamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugatjuga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa ”Perusahaanangkutan udara yang melakukan kegiatan udara niagabertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yangdiangkut”. Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasaangkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapatdikatagorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutanpenerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkanperbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebutmaka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PTGaruda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antarateori dengan praktek bersesuaian atau tidak."

"Perlindungan hukum terhadap satu Invensi khususnya paten, dengan pemberian Hak Paten akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, juga akan lebih mendorong bagi para penemu teknologi untuk mengembangkan idenya. Untuk itu sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan yang memadai terhadap Hak Paten tersebut. Secara normatif negara memberikan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pemegang Hak Paten. Ancaman pidana dalam Undang Undang Paten untuk menegaskan bahwa negara turut melindungi hak milik perorangan, sepertinya halnya Hak Paten. Tanda bukti hak tersebut adalah Sertifikat Paten yang berfungsi untuk melindungi pemegangnya dari pihak lain yang tanpa seijinnya menggunakan klaim Hak Paten tersebut. Menurut hukum acara perdata, Sertifikat Paten mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, jadi tidak dapat diganggu gugat, sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Tetapi dalam hukum acara pidana kekuatan bukti Sertifikat Paten tersebut, tidak berarti mengikat hakim. Namun bukan berarti Hakim acara pidana dapat begitu saja mengesampingkan alat bukti surat otentik seperti hal-nya Sertifikat Paten. Dalam tindak pidana dibidang Paten, kewenangan Hakim pidana adalah untuk membuktikan secara materiil apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam surat dakwaan jaksa dan memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya. Persoalan paten tersebut memenuhi unsur kebaruan atau tidak, hal itu adalah kompetensi Pengadilan Niaga. Mengingat Sertifikat Paten merupakan bukti hak bagi pemegangnya dan diperoleh melalui prosedur dan mekanisme yang begitu ketat seperti yang diatur dalam undang-undang paten, setelah melalui proses pemeriksaan formil dan materiel."