Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran sembako ini, yaitu Mensesneg Akbar Tandjung. Hal ini disebabkan pada mereka tersebut orang yang dipercaya namun tidak menjalankan tugasnya. Masalahnya juga, ini sangat sulit sebab Mensesneg Akbar Tandjung sebelum proses pembagian sembako ini selesai beliau sudah diganti dengan Muladi. Namun Muladi pun tidak tahu karena beliau mengatakan tidak pernah menerima laporan. Problem ini sebenarnya Akbar Tandjung tidak bersalah, bersalah dalam kapasitas dia tidak melakukan pengawasan secara administratif dia bersalah tetapi secara pidana dia tidak bersalah, tidak bisa dikatakan atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menikmati keuntungan dan tidak mempunyai niat menguntungkan diri sendiri. Skripsi ini mencoba melakukan pembahasan mengenai kasus Akbar Tandjung ini dengan memberikan paparan mengenai bebasnya Akbar Tandjung dari segi hukum pidana dan mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap sejumlah persoalan hukum yang muncul dalam kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk Evaluatif-Preskriptif-Analitis."

"Analysis of court decisions on criminal case involving Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case."

"Kriminalisasi perbuatan memproses harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan berbagai macam cara semula bukan merupakan suatu kejahatan tetapi sekarang dianggap sebagai suatu kejahatan. Tidak adanya syarat penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, mewajibkan terdakwa membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana yang disangkakan. Akibatnya penyidik maupun jaksa penuntut umum mudah lupa tidak melakukan kewajiban hukum untuk mencermati delik tindak pidana pencucian uang yang didakwakan. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Tersangka atau Terdakwa dapat melakukan dua perbuatan yakni tindak pidana asal dan pencucian uang, atau satu perbuatan yakni tindak pidana asal atau pencucian uang. Untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tetapi dugaan penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka tentang tindak pidana asal pencucian uang akan sangat menentukan berhasil tidaknya dakwaan. Sebaliknya tindak pidana asal yang tidak jelas akan membuat persidangan berlarut-larut, karena sulitnya menerapkan beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam ranah hukum berasaskan praduga tak bersalah di Indonesia. Sebagaimana maksud dan tujuan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bagaimana dakwaan tindak pidana pencucian uang.

---

AbstractCriminalization the undertaking process of generating assets from any kind proceeds of crimes formerly was not classified as a crime, but it was a crime at the moment. Since there was no obligation for investigator and prosecutor to prove the predicate offence in advance, the Act shall oblige the accused to prove his / her assets not derived from related criminal offence. As a result, whether investigator or prosecutor were easy not to clarify and qualify the delict of money laundering offence prosecuted. In the money laundering offence, the suspect could conduct two proceed of crimes, the first was predicate offence and the second was laundering the money; and the second alternative was just predicate offence or just laundering the money. Although to perform investigation, prosecution and examination in the court, they shall not require to proof predicate offence in advance, but their allegation of predicate offence conducted by the accused would be very significant for success or not of their accusation. In contrast, should the predicate offence was obscure, the proofing process would take long proceedings, caused by the difficulties of proofing within the presumption of innocence of law principle in Indonesia. As the purpose and objectives of this research to get conclusion how the prosecution of money laundering offence was."

"Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya yaitu syarat formil dan syarat materil. Dalam Hukum Acara Pidana, Locus Delicti menjadi bagian yang penting dalam Surat Dakwaan karena merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya perumusan locus delicti secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Bilamana tidak mengalami perubahan sesuai yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP surat dakwaan tetap merupakan dasar hukum pemeriksaan di setiap tahapan pengadilan walaupun sampai ke tahap Peninjauan Kembali (PK). Pada kasus Pollycarpus, permohonan PK yang diajukan oleh kejaksaan, telah mengakibatkan kontroversi, dimana penuntut umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah locus delicti. Locus delicti pada surat dakwaan awal mengalami perbedaan pada memori PK. Perbedaan locus delicti secara otomatis akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Memori PK tersebut seolah-olah menjadi surat dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Pada kesimpulannya telah terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus Pollycarpus. Lepas dari segala intrik politis, kepentingan dan sorotan dunia yang mewarnai kasus ini hendaknya setiap aparat hukum tetap memegang prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan."

"Dalam perkawinan tentu akan timbul apa yang dinamakan harta dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan, harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selain harta benda, perkawinan juga menimbulkan utang, bisa berupa utang bersama, utang suami atau utang istri. Utang yang dibuat semasa hidup bisa menjadi warisan yang ditinggalkan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Apabila harta yang ditinggalkan cukup untuk melunasinya maka persoalan selesai. Namun bila yang terjadi adalah keba1ikannya, tentu akan menimbulkan masalah. Demikian juga yang terjadi dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nornor 2574 K/Pdt/2000. Dalam Putusannya MA menyatakan bahwa pelunasan utang pewaris hanyalah sebesar harta yang ditinggalkannya. Sedangkan harta bawaan dari pasangan yang ditinggalkan bukanlah merupakan harta peninggalan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis analitis dan metode yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif."

"Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris.

---

This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit."

"Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusantindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Suratdakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana,karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan,yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acarapemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangansaksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengantindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami.Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwadipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangansaksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakandalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapanhukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhirberbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhirperkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaantidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telahmemasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Haltersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputusdalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasukipemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai,tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima,maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini.Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencarikebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat buktilain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip MinimumPembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengaturtentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidakdapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadidasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal inimenimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dariperkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukumyang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara,untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegakhukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku."