Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Akhir-akhir ini angka kejahatan cenderung menunjukan kenaikan yang cukup tinggi di seluruh wiiayah Indonesia. Jika tahun 1988 jumlah seluruh kejahatan sebesar 198.803, tahun 1989 tercatat sebanyak 215.659, maka tahun 1990 angka kejahatan berjumlah 262.665 Ini berarti terjadi kenaikan angka kejahatan yang cukup tinggi, dari 8,47 % pada periode 1988-1989, melonjak menjadi 22 % pada tahun 1989-1990 (MABES POLRI DISPULAHTA, 1990). Umumnya pelaku kejahatan di atas adalah pria. Berbagai laporan mendukung kenyataan tersebut Statistik kriminal di Inggris tahun 1987 misalnya, menunjukkan bahwa dari 3.825.000 kasus kejahatan, 86,9 % pelakunya pria (Abbot dan Wallace, 1990 : 154). Hal yang sama juga terjadi di Amerika. Dikatakan oleh Lundberg didalam Crime and Criminology (Reid, 1982 : 60) serta Sourcebook of Criminal Justice Statistics 1991 bahwa secara umum angka kejahatan yang dilakukan oleh pria Iebih tinggi daripada kejahatan yang dilakukan wanita. Meskipun demikian tidak berarti bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh wanita tidak ada, hanya relatif Iebih rendah dari pria. Bahkan secara kuantitas, jumlah kejahatan yang dilakukan oleh wanita meningkat pesat. Di Amerika dalam kurun waktu tahun 1967-1973 jumlah kejahatan yang dilakukan wanita meningkat sebesar 64,3 %, sementara dalam periode yang sama jumlah kejahatan yang dilakukan pria hanya naik 14,8 %. Di Indonesiapun, data yang ada di MABES POLRI tahun 1990, menunjukkan situasi yang sama, dari sejumlah 2.631 kasus kejahatan yang dilakukan wanita pada tahun 1988, angkanya naik menjadi sejumlah 5.289 di tahun 1989 (naik duakali lipat) dan dalam tahun 1990 naik menjadi 5.767 kasus kejahatan (9 %). Berdasarkan tulisan-tuiisan terdahulu, wanita pada masa-masa yang laiu jarang atau sedikit yang melakukan kejahatan, apalagi melakukan pembunuhan. Hal ini tampaknya berhubungan juga dengan adanya stereotype di dalam masyarakat yang menggambarkan wanita antara lain mempunyai ciri-ciri lemah lembut, penuh kasih sayang, penurut dan lain sebagainya (Radar, 1989, 50; Miller, 1991, 4) yakni citra baku wanita didalam masyarakat (yang memang disosialisasikan oleh masyarakat secara terus menerus) sehingga menciptakan "image" bahwa wanita tidak mungkin melakukan kekerasan ataupun membunuh. Namun pada saat ini seperti yang tercatat dalam statistik MABES POLRI tersebut di atas, kejahatan yang dilakukan wanita cenderung meningkat dan beragam jenisnya. Dilihat dari sudut kualitas, pola kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan wanita cenderung bergeser dari pola "sex-specific offences" seperti: abortus illegal, shoplifting (pengutilan), infanticide (pembunuhan bayi) dan prostitusi (dalam KUHP Indonesia prostitusi bukanlah kejahatan) ke kejahatan yang umum dilakukan oleh pria, seperti perampokan bersenjata, lintah darat, bisnis ilega! narkotika, sampai pada pembunuhan dalam keluarga dan bahkan menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan (Morris, 1987:65; Kusumah, 1982:35; Abbot,1990:153)."

"Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norms sosial lainnya serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berkeinginan memberantas kejahatan dan kejahatan itu sendiri bisa dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, balk dewasa maupun anak-anak. Di dalam pemberantasannya bentuk dan caranya berbadabeda satu dengan yang Iainnya berkembang sesuai dengan jamannya.Kejahatan berkaitan erat dengan pemidanaan, dalam perkembangannya pidana mengalami perubahan balk bentuk, sifat maupun tujuannya_ Sekarang pemberian pidana dimaksudkan sebagai sarana pembinaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa pelaksanaan pidana tidak dimaksudkan untuk perampasan kemerdekaan seseorang, tetapi sebagai sarana untuk membina narapidana. Narapidana tidak saja sebagai obyek namun juga sebagai subyek dalam mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana maka lembaga pemasyarakatan merupakan Ujung tombak untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai hambatan-hambatan baik yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan seperti petugas pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri, juga berasal dari luar lembaga pemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat yang menunjang suksesnya pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di LPW Tangerang, kasus yang terbanyak adalah narkotika dan psikotropika. Pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana disesuaikan dengan minat dan bakat dan narapidana itu sandiri, sehingga nantinya pembinaan (terutama ketrampilan) yang diterimanya tersebut dapat dijadikan modal usaha bila keluar dari LPW Tangerang ini.Bila hash pembinaan terhadap narapidana ini dinilai dart banyaknya residivis, maka LPW Tangerang dapat dikatakan telah berhasil dalam membina narapidana. karena hanya ada beberapa orang saja yang menjadi residivis, selebihnya dapat menjadi manusia yang taat pada hukum dan berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitamya."

"Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggaphanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombakpelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidakdapat mengedepankan perlindungan hak - hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat daribanyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar LembagaPemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak.Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak -hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala - kendalaapa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak, danbagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan SistemPeradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitiankepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anakyaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita - cita yang diharapkan. Halini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasaranapembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansipemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jikaingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandangNarapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat makainfrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

---

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty

only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has

not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child

Convict’s rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of

Children Correction Services on the performance of Child Convict’s rights. This research

has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict’s rights implementations in

Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child

Convict’s rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in

manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative

research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction

Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in

Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures

supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from

the family and society also from other governmental institutions. Based on the above

mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the

rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts

as God’s creature, individual and member of society, then the infrastructures of this

Children Correction services must be improved to its maximum measure."

"Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Flak Asasi Manusia RI Col Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan : "Bagaimana tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan bagaimana tingkat kepuasan narapidana menurut dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphty serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan". Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan dan menganalisa seberapa besar tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan menurut dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty serta menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Wanita Tangerang. Model yang digunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisa dimensi prioritas pelayanan. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang sehingga didapatkan 150 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang berdasarkan dimensi SERYQUAL adalah dimensi tangibility mempunyai tingkat kepuasan -0,62 (81,27%), Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -1,14 (69,52%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,69 (80,99 %), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,59 (84,22%), dan Emphaty mempunyai tingkat rata-rata -0,71 (81,46 %). Hal ini menunjukan bahwa dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang paling rendah dan dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan layanan yang disarankan dilihat dari tingkat kepentingan menurut narapidana adalah melakukan perbaikan mulai dari dimensi Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability dan Tangibility.

---

Lembaga Pemasyarakatan Klas HIA Wanita in Tangerang is the one of Divison from technical implementer in Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The one of function is to execute pembinaan to the prison who have punishment in Lembaga Pemasyarakatan.

The purpose of research is to ascertain the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, if viewed from the following dimensions Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty, as wel as efforts can be made in order to enhance the degree of customer satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia.

Results from the analysis indicates that the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, based on SERVQUAL dimension are: the dimension of Tangibility, which has an average degree of satisfaction of -0,62 (81,27%), Reliability has an average degree of satisfaction of -1,14 (69,52%), Responsiveness has an average degree of satisfaction of -0,69 (80.99%), Assurance has an average degree of satisfaction of -0,59 (84.22%), and Emphaty has an average degree of satisfaction of - 0,71 (81,46%). This indicates that the dimension of Assurance has the highest degree of satisfaction and dimension of Reliability has the lowest level of satisfaction.

An alternative priority that is suggested for improvement of services, if viewed from the interest from the part of customer is making improvement, starting from the dimensions of: Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability and there after Tangibility."

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"Stres mempunyai dampak yang berbeda pada setiap individu. Stres dapat menjadi Eustres atau stres yang positii dapat juga rnenjadi Distres atau sires yang mengganggu kehidupan individu yang mengalaminya. Pada lingkungan yang mungkin menirnbulkan Distres, yaitu teljadi pada jenis pekerjaan yang monoton, menuntut kewaspadaan, serta yang memiliki disiplin dan resiko tinggi, membuat beban petugas sangat berat , Seperti misalnya bertugas pada shift malam atau apabila ada konflik antar WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), adanya WBP yang menderita sakit yang serius dan perilaku WBP yang tidak taat pada peraturan.Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa petugas wanita mengalami stres 57,7 % yang rnengarah gejala sakit kepala, mudah tersinggung, lebih agresif, sehingga mempengaruhi pada kondisi kerja. Selain itu permasalahan yang ada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yaitu kurang berjalannya sistem rolling yang menimbulkan kejenuhan bagi petugas wanita karena rata-rata bekerja di bagian pengamanan lebih dari 11 tahun. Disamping itu juga kurang terbukanya peluang untuk penjenjangan karir dan tidak ada kriteria penilaian yang jelas untuk meningkatkan karir. Maka penulis membuat program pelatihan penanggulangan stres kerja dengan strategi coping untuk rnengurangi tingkat stres petugas wanita, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya kondisi Lapas yang kondusif."

"ABSTRAKStres mempunyai dampak yang berbeda pada setiap individu. Stres dapatmenjadi Eustres atau stres yang positifl dapat juga menjadi Distres atau sires yangmengganggu kehidupan individu yang mcngalaminya. Pada lingkungan yangmungkin menimbulkan Distres, yaitu teljadi pada jenis pekerjaan yang monoton,menuntut kewaspadaan, serta yang memiliki disiplin dan resiko tinggi, membuatbeban petugas sangat berat . Seperti misalnya bertugas pada shM malam atauapabila ada konflik antar WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), adanya WBPyang menderita sakit yang serius dan perilaku WBP yang tidak taat padaperaturan.Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pctugas wanita mengalamistres 57,7 % yang mengarah gcjala sakit kepala, mudah tersinggung, Iebih agresitlschingga mempengaruhi pada kondisi kerja. Selain itu permasalahan yang ada diLapas (Lembaga Pemasyarakatan) yaitu kurang berjalarmya sistem rolling yangmenimbulkan kejenuhan bagi petugas wanita karena rata-rata bekerja di bagianpngamanan lebih dari ll tahun. Disamping im juga kurang terbukanya pcluanguntuk penjenjangan karir dan tidak ada kriteria penilaian yang jelas untukmeningkatkan karir. Maka penulis membuat program pelatihan penzmggulanganstres kcrja dcngan strategi coping untuk mengurangi tingkat strcs pctugas wanita,sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya kondisi Lapasyang kondusif."