Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap melekat pada orang tua sampai si anak dewasa. Pelaksanaan atas penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, pada beberapa kasus sulit untuk dilaksanakan karena pelaksanaannya hanya bergantung pada itikad baik pihak yang dikalahkan serta belum ada pengaturan yang secara tegas mengakomodir hal tersebut.

---

ABSTRACTDecree of child custody is a product sentence that issued by Court that give decision to father or mother whom child will be turn over its management while happens divorce among both.. Decree of Child Custody at a moment's doesn't abort liabilities and parent power on children, parent still have the responsibility to teach and care child untill the child grown up. The Implementation of Child Custody based on Legally Binding Decree, in many case have a difficulty tendency to be executed because performing it just dependent on good intention party that didn't have child custody and there aren't available arrangement that regulate it."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti memiliki harapan bahwa perkawinan yang mereka jalani akan berlangsung seumur hidup. Namun, pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan antara suatu pasangan suami istri bersifat kekal. Dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 38 UU Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab seperti perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Apabila suami dan istri mengalami permasalahan dalam jangka waktu berkepanjangan sehingga menimbulkan kerenggangan di antara keduanya, maka masalah tersebut dapat berujung dengan terjadinya perceraian. Perceraian dipandang sebagai hasil dari sebuah instabilitas perkawinan yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri setelah secara sah dinyatakan oleh hukum. Akan timbul beberapa masalah hukum akibat perceraian, di mana salah satunya mengenai pemberian hak asuh atas anak. Anak adalah anugerah sekaligus amanat bagi orang tua yang harus selalu dilindungi karena harkat dan martabat yang melekat pada diri anak, dan hak-haknya yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Mendidik, memelihara, mengasuh, dan melindungi anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, sehingga perceraian yang terjadi tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak untuk diasuh oleh orang tua merupakan hak setiap anak, hal ini sudah sepatutnya dipenuhi sesuai dengan yang diatur pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salam kasus-kasus yang sangat serius, keputusan pengadilan dapat menuntut salah satu atau kedua orang tua kehilangan kekuasaan atas anak untuk jangka waktu tertentu, dari orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus, dan dari saudara kandung orang dewasa atau otoritas yang berwenang. Ketika, ketika hak orang tua dicabut, mereka tetap bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan anak.

---

Marriage aims to form an eternal physical and spiritual bond based on Belief in the God. Every human being must have hope that the marriage they live in will last a lifetime. However, in reality, the marriage between a husband and wife is not eternal. Further explained through Article 38 of the Marriage Law, a marriage bond can be broken due to several reasons such as death, divorce, and court decisions. Divorce is a legal issue that is quite common in society. If a husband-and-wife experience problems over a prolonged period, causing estrangement between the two of them, this problem can lead to divorce. Divorce is seen as the result of marital instability, in which husband and wife will live separately after being officially declared by applicable law. The occurrence of divorce raises various legal issues, one of which concerns the management of child custody. Children are a gift as well as mandate for parents which must always be maintained because in children inherent dignity and rights as human beings must be upheld. Parents are obliged to care for, nurture, educate and protect children, so that the divorce does not eliminate the obligations of parents towards their children. According to the provisions of Article 4 of the Marriage Law, one or both parents can have their power over one or more children revoked for a certain time at the request of other parents, the child's family in a straight line and from adult siblings or authorized officials, in court rulings in matters of grossly neglectful obligations towards children or extremely bad behavior. Even if the parents' powers are revoked, they are still obligated to provide maintenance costs for the child."

"Dalam perkembangannya terdapat dua kasus yang sama mengenai permohonan izin perkawinan beda agama namun terdapat perbedaan dalam penetapannya. Dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt hakim menerima, sedangkan dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla hakim menolak. Akibatnya terdapat perbedaan pandangan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait peraturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menganalisis kasus perkawinan beda agama yang telah terjadi. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan bukannya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, namun karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing. Dan adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan merupakan bentuk peran negara dalam hal administrasi mengenai pencatatan bagi perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan agar terjaminnya kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

---

Nowadays, there are two similar cases concerning permission of inter religions marriage but there are differences in judge rsquo s verdict. In verdict number 46 Pdt.P 2016 Pn.Skt the judge accept, whereas in the verdict number 71 Pdt.P 2017 Pn.Bla the judge rejected. Consequently there are differences in whether the inter religions marriage is allowed or not in Indonesia. This research uses normative legal research, by using statute approach and case approach. It aims to learn more associated with setting up inter religions marriage in Law No. 1 of 1974, as well as analyzing some cases of inter religions marriage that has taken place. In this study it was found that the Law Number 1 of 1974 on Marriage is not regulating the inter religions marriage, but the Marriage Law does not recognize the inter religions marriage so that the validity of the marriage is returned to the perspective of religious law. And the existence of Article 35 point a of the Population Administration Act is a form of state 39 s role in administrative matters of recording for the inter religions marriage to register their marriage through the determination of the court, so that the marriage can be recorded in order to ensure legal certainty to the inter religions marriage."

"ABSTRACTTopik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji untuk menikahi, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 3277 K/Pdt/2000 dimana ke-tiga permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut penggantian kerugian. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa dasar hukum dalam penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi menurut hukum perdata Indonesia adalah menggunakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum dari Hukum Islam adalah menggunakan kaidah fiqih yaitu kaidah Laa Dharara Walaa Dhirar.

---

ABSTRACTThe main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Writer rsquo s background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriage rsquo s promise cases that results materiil and immateriil loss especially for women whose khitbah are canceled unilaterally. There are three problems that will be discussed in this thesis. First, is about the juridical position of promises to marry. Second, is about the application of the law on claiming compensation due to false promises of marriage. And third, the law consideration used by the judge on decision number 3277 K Pdt 2000 and all of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Juridical ndash normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Civil Law and Islamic Law Fiqh. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Civil Law and laa dharaa walaa dhirar principle in Islamic Fiqih Law someone who is disadvantages by false promises to marry can claim for compensation."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih belum lengkap membuat pemeliharaan anak dapat terkendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa konsep pemeliharaan anak yang ada di Indonesia tidak disertai dengan ketentuan yang lengkap sehingga masih perlu dilengkapi serta dilaukan berbagai perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan diharapkan untuk melakukan berbagai perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

The thesis explains the comparison of child joint custody regulation due to a divorce between Indonesia and Singapore by analyzing its application in the order of each country. Joint Custody in Indonesia as one of the consequences of divorce in Indonesia still not equipped with complete regulations and has the potential to create obstacles in their implementation. This study was conducted using normative juridicial approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Singapore. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regading Joint Custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged and expected to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam serta perundangundangan yang bersifat nasional dan internasional memandang mengenai perkawinan di bawah umur, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur serta bagaimana ketepatan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan melalui studi penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan berupa buku dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada prinsipnya Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014 tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur kecuali ada cukup alasan dan alasan tersebut sifatnya mendesak serta menghindari kerugian yang lebih besar (2) Perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak dasar anak yang jaminan pemenuhan haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (3) Majelis Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dalam penetapan No. 023/Pdt.P/PA.Cbd tidak mengedepankan hak-hak anak karena hanya bersandar pada prosedur formal hukum acara.

---

This thesis discusses the regulation, causes, and the impact of underage marriage under Islamic Law as well as national and international law. Further, it discusses the implementation of the law in determining marriage dispensation in Islamic Court Stipulation No. 023/Pdt.P/PA/Cbd. This thesis is a normative juridical research, based on literature such as books and related regulations. The result of the research showed that (1) Principally, Islamic Law, Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 o 2014 does not recognize underage marriage, except supported by strong reason and there exists an urgent situation or to avoid a bigger loss (2) underage marriage violated fundamental human rights of the child guarenteed under the Law (3) Judges in marriage dispensation stipulation No. 023/Pdt.P/PA.Cbd did not prioritize the rights of the child but only relied on formal procedural law."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

---

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut peraturan perundang - undangan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan tak hanya dengan ibu dan keluarga ibu namun juga dengan ayah dan keluarga ayah selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain mempunyai hubungan darah. Untuk dapat memiliki hubungan keperdataan dilakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur oleh KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai peraturan terbaru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengakuan anak luar kawin tetap harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Hakim tidak konsisten menerapkan dasar hukum dalam mengabulkan Penetapan No. 175/Pdt.P/2015/PN.JKT.TIM.

---

This undergraduate thesis discusses about relation between marriage and child acknowledgment according to regulations in Indonesia after Constitutional Court Order Number 46 PUU VIII 2010. This research used normative juridical and qualitative method with descriptive as type of research. The Constitutional Court Order Number 46 PUU VIII 2010 change the condition of Article 43 verses 1 Law Number 1 Year 1974 which a child born out of lawful wedlock could have civil relationships not only with the mother and her family but also with the father and his family as long as it can be proven by science and technology and or other evidence resulting a blood relation. To acquire civil relationship, child acknowledgment could be done which is regulated under Book of the Law of Civil Law, Law Number 23 Year 2006, and Law Number 24 Year 2013 as the newest regulation after the Constitutional Court Order. The conclusions are after the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010, child acknowledgment still have to qualify the term regulated by Article 49 verses 2 Law Number 24 Year 2013 and panel of Judges has been inconsistent in case of applying legal basis to grant Court Order Number 175 Pdt.P 2015 PN.JKT.TIM."

"[ ABSTRAK Perkawinan adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabiladilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sertadicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakatsekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakandalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak,serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatantertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Utamanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkansuatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwayang diteliti. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus kawin kontrak yangterjadi di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor melaluibeberapa wawancara. Kawin kontrak berakibat pada tidak diakuinya istri dalamkawin kontrak sebagai istri yang sah, serta anak yang dilahirkan akibatperkawinan kontrak digolongkan sebagai anak luar kawin. Diperlukan upayahukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkanRancangan UndangUndang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentangPerkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarangpraktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuatpara pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yangseimbang.

---

ABSTRACT

Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position, Marriage is legally recognize according to Indonesia’s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position]"