Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan harga obat-obatan akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar mengundang para sindikat pemalsu obat bergerilya untuk membuat produk palsu. Masalah obat palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan beberapa peraturan lain. Untuk menangani peredaran obat palsu di Indonesia, diperlukan keterlibatan pihak pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, Kepolisian, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Kesehatan, guna melindungi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat, maka ditunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan. Akan tetapi dengan timbulnya Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang diganti dengan Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2001, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berubah menjadi Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Kesehatan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan obat masih banyak mengalami kesulitan, antara lain kedudukannya yang dianggap tidak memiliki dasar hukum. Masih banyaknya para pelaku pemalsuan obat yang tidak dihukum atau dipidana dengan hukuman yang sangat ringan, juga menjadi penyebab maraknya tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana tugas dan kewenangan pejabat Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan obat, dengan contoh kasus tindak pidana pemalsuan obat yang dilakukan oleh terdakwa Doris Leman."

"Tujuana. Diharapkan agar peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat mengetahui dan memahami fungsi Apoteker di Badan POM RI.b. Diharapkan para peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat memahami dan menjelaskan kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan kaitannya dengan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan serta peran Apoteker dalam kegiatan tersebut."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Upaya Strategis Pemutusan Supply and Demand Chain Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. Tujuan dari tugas khusus adalah untuk membahas tentang usulan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Badan POM dalam upaya memutus mata rantai supply dan demand terhadap obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar.

---

Pharmacists Professional Practice in National Agency of Drug and Food Control aims to understand the duties and functions of this institution in controlling the Drug and Food, and also to understand the duties and functions of Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. The Specific assignment given was Strategic Way to cut off Supply and Demand Chain toward Illegal Traditional Medicine. The purpose of this special assignment was to discuss the strategic way in cutting of the Supply and Demand Chain toward Traditional Medicine which do not have the sale permission."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Pusat bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai bekal ilmu praktik kefarmasian dalam bidang pelayanan publik. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk membahas mengenai analisis tindak pidana di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 dan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

---

Professional Practice Pharmacist in Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan aims to understand the duties and functions of parts of Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan as the science of practice pharmacist in the provision of public services. While the purpose of the special task is to discuss the analysis of criminal acts in the field of food based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1996 and the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 on Foodstuffs."

"Penganggaran dalam perspektif New Public Management (NPM) menekankan orientasi output. Penerapan di Indonesia adalah penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sampai dengan empat tahun terakhir masih ditemukan kementerian/lembaga tidak memiliki standar biaya khusus. Padahal dalam penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan standar biaya khusus.Dengan menggunakan pendekatan activity based costing, penelitian ini ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan standar biaya khusus dengan cara membandingkan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Kemudian mencoba mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan standar biaya khusus.Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan studi kasus di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.Data yang digunakan adalah data sekunder laporan realisasi keuangan tahun 2007 dan 2008, dan data primer dari responden kunci. Dua alat statistik digunakan dalam penelitian ini. Uji t-Test untuk mengetahui perbedaan realisasi keuangan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Uji peringkat koefisien korelasi Spearman untuk mengetahui korelasi antara dua variabel. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui harapan tentang standar biaya khusus dari perspektif pengguna.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan.Hasil ini didukung dengan arah hubungan yang negatif antara realisasi anggaran dengan standar biaya sebagai: dasar untuk menentukan alokasi anggaran, dan pedoman dan informasi biaya kegiatan. Perspektif pengguna menginginkan standar biaya dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran dan fleksibel dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan standar biaya dalam tingkat kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan.

---

New Public Management (NPM) perspective focuses budgeting on output oriented. Indonesia interpret this perspective by implementing performance based budgeting as mandated in Law No. 17 year 2003 about Public Finance. This performance based budgeting requires every institution to have a specific cost standard. Unfortunately, up to last four years, it was found that some ministerial or other institutions still do not have the specific cost standard. Using activity based costing approach, this research tries to investigate the effectiveness of specific cost standard policy, by comparing the period of before and after policy implementation. Furthermore, this research tries to analyze the relationship between some factors affecting the effectiveness of specific cost standard.This research is an applied research using National Agency of Drug and Food Control as case study. Data used in this research are both primary and secondary data. The primary data collected from key respondents while the secondary data collected from financial report year 2007 and 2008.The data analyzed using two statistical analyses; t-Test and Spearman?s rank correlation test. t-Test is used to test the difference between the period of before and after policy implementation while Spearman?s rank correlation test is used to test the correlation between two variables. Furthermore, this research tries to investigate some opinions about specific cost standard implementation from user?s perspective. The empirical results show that there are no differences between the period of before and after policy implementation.This result is supported by the inverse correlation between budget realization and specific cost standards which is used as the base of budget allocation and the guidance and source of information for activity/project budgeting. Based on users? perspective, specific cost standard is needed as a tool and guidance for budget allocation, and it should be flexible in its implementation. This research concludes that the development of specific cost standard in activity level and should be adjusted with the activity's need in practice."