Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agen merupakan lembaga yang dapat berperanmembantu pemasaran barang dan jasa secara efisien danberdaya saing tinggi. Di Indonesia sistim pemasaranmelalui agen/distributor berkembang setelah keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1977 denganperaturan pelaksanaannya berupa Keputusan MenteriPerdagangan Nomor: 382/Kp/XII/77, yang menyebutkanbahwa perusahaan asing hanya dapat melakukan pemasaranproduksinya ke dalam negeri dengan menunjuk perusahaanatau perorangan nasional sebagai agen. Agen adalahperorangan atau badan hukum yang menjadi perantaradengan diberi kewenangan untuk melakukan perbuatanhukum tertentu seperti promosi, negosiasi atautransaksi dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnyadengan mendapat imbalan jasa. Sejalan denganperkembangan keagenan tersebut, maka ketentuanKUHPerdata dirasakan kurang dapat diterapkan sepenuhnyapada agen, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu turutcampur dalam pelaksanaan kegiatan keagenan walaupunivsifatnya baru terbatas pada administratif proseduralyang berupa penetapan persyaratan dan tata carapenunjukan agen berdasarkan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan baru terbatas pada AgenTunggal Pupuk dan Agen Tunggal Kendaraan Bermotor/AlatalatBerat dan Alat-alat Elektronik. Dengan demikianpendaftaran keagenan di Departemen Perindustrian danPerdagangan ada yang bersifat fakultatif dan imperatif.Pada dasarnya perjanjian keagenan merupakan hubunganperdata (persoonli j k) yang ..diatur dalam KUHPerdatakhususnya Pasal 1338, namun dalam masalah keagenancampur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan "azaskebebasan berkontrak" dimaksudkan antara lain:negara/pemerintah mempunyai tugas melindungi warganyadari suatu persaingan di bidang perdagangan, sematamatauntuk menetralisir mekanisme pasar yang dapatmerugikan masyarakat, memberikan kepastian usaha."

"Komisi yudisial dibentuk dengan tugas antara lain untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim,sebagaimana termaktub dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

---

"

"Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagaiupaya untuk menciptakan kebakuan istilah.Wahyono membedakan antara "janji kawin"dengan "perjanjian perkawinan". Denganmenjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan se-bagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.Penulis mengusulkan agar janji perkawinan se-baiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hartakekayaan perkawinan, yakni dalam hal calonsuami isteri bermaksud mengatur mengenaiakibat perkawinan yang menyimpang dari ke-tentuan undang-undang."

"Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional."