Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdirinya lembaga perekonomian syariah tersebuttentunya sekaligus membuka kemungkinan terjadinyaperselisihan di antara para pihak. Berkaitan dengansengketa ekonomi syariah tersebut, permasalahan yang munculadalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Indonesia, lembaga apa yang berwenangmenyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia danadakah permasalahan hukum menyangkut penyelesaian sengketaekonomi syariah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahanpermasalahantersebut, maka dilakukan penelitian denganmetode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahanpustaka atau data sekunder, yang didukung dengan data yangdiperoleh dengan cara mengikuti berbagai forum ilmiah danwawancara. Dari penelitian tersebut, hasil yang diperolehadalah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diIndonesia dilaksanakan dengan cara musyawarah (untukmencapai perdamaian), arbitrase syariah dan litigasimelalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diIndonesia adalah arbitrase (melalui Basyarnas) danPeradilan Agama. Mengenai penyelesaian sengketa ekonomisyariah ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu:masalah penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusanBasyarnas; ketidaksiapan hakim Pengadilan Agama dan sumberhukum materil yang menjadi rujukan hakim; perdebatanmengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketaekonomi syariah di Indonesia; dan pihak yang dapatberperkara di Pengadilan Agama. Jawaban atas permasalahanpermasalahanhukum tersebut adalah sebagai berikut:penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnastetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri; kesiapan hakim dansumber hukum materil harus terus ditingkatkan; lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalahBasyarnas dan Pengadilan Agama; dan yang berhak berperkarake Pengadilan Agama tidak hanya orang-orang Islam"

"Perkembangan yang pesat ekonomi Syariah di Indonesia ditengarai dengan munculnya berbagai lembaga ekonomi syariah antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Surat Hutang Syariah, Reksadana Syariah dan Pasar Modal Syariah..."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kedudukan saksi perempuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Indonesia. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan penerapan Hukum Islam tentang kedudukan saksi perempuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan juga wawancara kepada hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dan juga Notaris Syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer yang berupa Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Undang-Undang No 3. Tahun 2006, dan Undang, Undang nomor 50 Tahun 2009. Sumber hukum sekunder yang berupa Buku-buku terkait dengan tema, sumber hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI , dan juga wawancara terhadap Hakim Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Agama, dan Notaris syariah yang diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari prosedur beracara dalam dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam hal tahapan, saksi, dan prosedur beracara, Saksi perempuan dalam perkara transaksi ekonomi syariah tidak membedakan saksi perempuan dan saksi laki -laki, begitu juga dengan Peradilan Agama dalam prakteknya tidak membedakan kesaksian perempuan dan laki-laki sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position of female witnesses in the settlement of Sharia economic disputes in the Religious Courts in Indonesia. The main problem in this thesis is, how is the procedure for proceedings in the settlement of sharia economic disputes, and the application of Islamic Law concerning the position of female witnesses in the settlement of Sharia economic disputes in the Religious Courts in Indonesia. This study uses library research and also interviews with Religious Court judges in Indonesia, and also Sharia Notaries. This study uses data sources obtained from primary legal sources in the form of Law No. 7 of 1989, Law No. 3. of 2006, and Act, Act No. 50 of 2009. Secondary sources of law in the form of books related to themes, tertiary legal sources in the form of Large Indonesian Language Dictionary KBBI , and also interviews with Judges of the Supreme Court, Religious Court Judges, and Islamic Notaries that are processed and analyzed so as to get a conclusion from the problem. The results of the study show that there are differences in the procedure of proceedings in the settlement of Sharia economic disputes in the Religious Courts and General Courts in terms of stages, witnesses, and procedure of proceedings. with the Religious Courts in practice does not distinguish the testimony of women and men as stipulated in QS. Al Baqarah verse 282."

"Islamic Banking as one of the systems favored by Muslim countries, especially Indonesia and Malaysia. Through time, there are still a number of problems regarding the resolution of Islamic Banking disputes. In this study, the two countries will have to deal with issues concerning the dispute resolution of Islamic Banking disputes and also the extent of the authority of the Religious Courts in each country to handle the settlement of Islamic Banking disputes. This research was conducted based on the normative juridical method through the analysis of relevant regulations from each country, also referring to some literature. The results of this study will be explained in the form of recommendations that will be addressed to certain parties in Indonesia and Malaysia including the Government to improve the implementation of Sharia Banking Dispute Resolution.

---

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem yang disukai oleh negara-negara yang beragama Islam, terutama Indonesia dan Malaysia. Melalui waktu, masih ada beberapa masalah tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas masalah-masalah yang harus diatasi oleh kedua negara mengenai resolusi perselisihan Perbankan Syariah dan juga sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama di masing-masing negara untuk menangani penyelesaian perselisihan Perbankan Syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan yang relevan dari masing-masing negara, juga mengacu pada beberapa literatur. Hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk rekomendasi yang akan ditujukan pada pihak-pihak tertentu di Indonesia dan Malaysia termasuk Pemerintah untuk meningkatkan implementasi Resolusi Perselisihan Perbankan Syariah."