Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalahmengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan diIndonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga denganmenggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif yang didukung data dilapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentangGBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yangusahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untukmelakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakanprivatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam UndangundangNomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004,yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintahuntuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui prosesprivatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuatdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yangmenjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasanBUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintahIndonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturanyang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT JasaMarga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akantetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisadikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah danmasyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PTJasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakankemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakanprivatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasarmodal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yangtinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Margake arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenaiaspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untukmanajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas danlemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkantingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadapkebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengandemikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metodeInitial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampumeningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsipgood Corporate governance dalam pengelolaanperusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi danterjadinya perubahan budaya kerja.

---

ABSTRACTThis research has the objective to answer the problems subjecthow is the support of the regulation in Indonesia upon theprocess of PT. Jasa Marga privatization by using InitialPublic Offering Method. This research used the normativeresearch method that supported by the data from the jobsite asthe supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMNthat its efforts don't have any relations with publicinterest is pushed to conduct the privatization through thestock exchange. The procedure of SoE privatization policy isthen strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Yearof 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of itsmain activity is the obligation of the government to increasethe beneficial of the ownership of the SoE through the processof privatization. Besides, the SoE privatization policy isstrengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subjectthe SoE becomes the fundamental legal in the management and thesupervising of the SoE. Finding in this research is that thegovernment of Indonesia has owned the fundamental legal and therelative complete regulations in conducting the process ofprivatization of PT Jasa Marga by using the Initial PublicOffering Method but the Initial Public Offering (IPO) methodin the stock exchange can be said that it may result thebenefit for the government and the people of Indonesia if afterthe privatization, PT Jasa Marga be able to survive and willdevelop in the future, able to yield the benefit and alsoable to empower the company ability. But the implementation ofthe PT. Jasa Marga privatization policy through the selling ofits shares in stock exchange will face the problem if itdoesn't have high commitment in the government lines to developPT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of itssocialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Margaprivatization policy, either for management, the investorsparties, and wide society and the weakness of the lawenforcement in Indonesia that may cause the level of the trustof domestic and foreign investors to the privatization policyin Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Margaprivatization by using the Initial Public Offering (IPO) inthe stock exchange is expected be able to increase theperformance of the company, able to apply the principles ofgood Corporate governance in the management of its company,able to increase the access to international markets, thehappening of the transferring of knowledge and technologyand the happening of the change of the work culture."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini harus berjalan bersama untuk memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan pengelolaan sebuah perusahaan.Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apa pengertian Good Corporate Governance dalam mengelola suatu perusahaan, mengapa diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan privatisasi BUMN melalui pasar modal, dan bagaimana proses pelaksanaan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode deskriptif analisa melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan; dilakukan dengan mempelajari literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan substansi penulisan tesis ini dengan mengambil PT Indosat sebagai obyek analisa.Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah bahwa Good Corporate Governance merupakan penerapan prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab bagi seluruh pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang di masa mendatang dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi dalam mengelola sebuah perusahaan; dengan pengelolaan perusahaan secara baik akan memungkinkan perusahaan dikelola secara efisien sehingga mampu menghasilkan produksi yang dapat bersaing secara sehat; prosedur pelaksanaan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan pelaksanaannya."

"Demi kemajuan ekonomi bangsa, setiap kegiatan perekonomian harus diatur dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Peraturan kegiatan ekonomi yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan dalam prosedur Privatisasi beserta hambatan dari salah satu prosedur tersebut. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan privatisasi. Penelitian ini juga mengkorelasikan peraturan yang mengatur dengan kesuksesan program dari Kepemerintahan 2014-2019. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal, serta akan pula memberikan saran demi kelancaran privatisasi tersebut.

---

For the sake of economic progress of the nation, every economic activity must be regulated properly and in accordance with principles that apply. The regulations of economic activity discussed in this thesis are Privatization Procedures of State Owned Enterprises through Capital Market. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information on the arrangements in the privatization procedures along with any barriers of the procedures. Using Juridical Normative method, this research will provide principles that must be fulfilled in privatization. This study also correlates the rules governing the success of the program from Government 2014 2019. This study will ultimately provide conclusions regarding the problems that often occur on the Privatization of State Owned Enterprises through capital market, and will also provide advice for smooth privatization. "