Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 99637 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hilda Tjahjadi
Depok: Universitas Indonesia, 2001
S23685
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beny Radja Joseph H.
"Asuransi adalah suatu bentuk usaha jasa dalam bidang perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya kerugian. Mekanismenya adalah pihak yang ingin mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan. Asuransi - jiwa bertujuan memperkecil resiko kematian, hari tua, cacat badan dan sebagainya. Konsumen merasakan manfaat yaitu pihak keluarga konsumen yang ditunjuk namanya dalam polis akan menerima uang pertanggungan, jika tertanggung mengalami kerugian akibat kecelakaan sakit atau bahkan kematian, yang bertujuan meringankan beban. Berbagai polis asuransi jiwa ditawarkan kepada konsumen salah satunya adalah polis asuransi jiwa unit linked. Produk unit linked ini rnerupakan kombinasi antara perlindungan (proteksi) yang diberikan asuransi jiwa biasa dengan bentuk investasi, dengan kata lain pada produk unit linked terdapat 2 (dua) manfaat yang diberikan kepada konsumen yaitu manfaat proteksi jiwa dan hasil investasi.
Walaupun terdapat pro dan kontra mengenai legalitas dari produksi dan pemasaran unit linked, secara yuridis normatif, keberadaan polis asuransi jiwa unit linked memiliki landasan hulcum di Indonesia. Landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian pasal 3 huruf a dan pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 18 ayat 1 s/d 3 jo. KMK Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 11. Disamping itu, Putusan Majelis Hakim untuk gugatan nomor perkara 64/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. dan nomor perkara 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, walaupun belum bersifat in krachr van gewisjde, untuk sementara dapat juga dijadikan dasar hukum untuk pemasaian produk unit linked, karena putusan tersebut menyatakan bahwa produksi dan pemasaran produk asuransi jiwa unit linked tidak melanggar hukum.
Keterkaitan hubungan konsumen (tertanggung/pemegang polis unit linked) dengan pihak perusahaan asuransi jiwa (penanggung/penerbit polis unit linked) muncul sejak adanya kata sepakat dari pihak konsumen kepada perusahaan asuransi. Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa unit linked. Seringkali dengan terbitnya polis ini berarti secara langsung konsumen tunduk pada ketentuan dalam polis yang dibuat secara sepihak (one-sided) oleh perusahaan asuransi. Asas itikad baik hams diutamakan dalam pelaksanaan peijanjian asuransi unit linked. Dalam Polis Asuransi Jiwa unit linked, konsumen asuransi belum mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku di Indoensia secara khusus yang terkait dengan bidang perlindungan konsumen dan asuransi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T16665
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selvia Irani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S24082
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Aulia Partawidjaja
"ABSTRAK
Twisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

ABSTRACT
Twisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."
2016
S65161
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bipi Prihanggodo
"Agen adalah seorang yang mendapat kuasa dari orang lain untuk melakukan pekerjaan tertententu dan atas nama orang tersebut. Sebagai upah dari prestasi yang telah dilakukan maka seorang agen akan menerima komisi atas pelaksanaan prestasinya. Seorang agen bertanggung jawab pada prinsipal atau pihak yang diwakilinya atas segala perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Agen asuransi lepas seperti juga agen pada umumnya mendapatkan upah dan bertanggung jawab atas perbuatan dan prestasi yang telah dilaksanakannya. Tetapi agen asuransi lepas memiliki kedudukan yang unik jika dilihat dari bagaimana dia bekerja dalam hubungannya dengan tertanggung dan penanggung dan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum bagi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas.
Pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana terjadinya dan berakhirnya hubungan hukum agen asuransi lepas dengan pihak tertanggung yang diwakilinya, apa perbedaan agen asuransi lepas dengan agen asuransi kontrak, apa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran premi asuransi dan perbedaan jaminan polis yang terjadi karena kesalahan agen asuransi lepas dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung lemah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tertanggung yang memakai jasa asuransi lepas.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , pendekatan konsep dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa agen asuransi lepas merupakan suatu bentuk keagenan yang unik karena berperan sebagai kuasa dari tertanggung. Kuasa tersebut dapat diberikan baik secara tegas, secara diam-diam maupun dengan pengesahan. Kuasa yang diberikan ini akan berakhir jika jangka waktu pertanggungan telah berakhir, kuasa yang diberikan dicabut oleh tertanggung, salah satu pihak meninggal, prinsipal jatuh pailit, penyakit gila yang diderita oleh agen asuransi lepas atau tertanggung serta halangan dari keagenan.
Kesalahan agen asuransi lepas dalam bentuk keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat membawa akibat hukum bagi tertanggung dimana penanggung tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, dari hal tersebut terlihat betapa iemah kedudukan tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas, sehingga harus mendapat perlindungan hukum dengan baik dan tepat. Faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas lemah adalah karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan asuransi dari agen asuransi lepas, kurangnya pemahaman tertanggung mengenai status agen asuransi yang dipakainya, dan adanya penanggung yang melakukan kerjasama keagenan dengan agen asuransi lepas, serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wisnugroho Agung Wibowo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T36902
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
B. Pindo Nurwin T
"Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan negara kita yang hanya dapat dicapai melalui pembangunan. Pembangunan memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya dalam rangka meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan . Berkembangnya usaha perasuransian dalam perjalanan sejarah perekonomian Indonesia yang berdampingan dengan sektor lainnya, tidak terlepas dari peran serta usaha keagenan di bidang perasuransian. Perusahaan asuransi dan agen asuransi merupakan mitra usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, yang secara bersama-sama memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor perasuransian di Indonesia. Agen asuransi merupakan tenaga utama pemasaran dan duta sekaligus orang kepercayaan perusahaan asuransi serta calon tertanggung. Sifat hukum daripada hubungan antara perusahaan asuransi dan agen asuransi adalah sebagai kemitraan dan bukan merupakan pelayanan berkala. Karena agen asuransi mewakili perusahaan asuransi, maka didalamnya terkandung hubungan pemberian kuasa."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20655
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Aurora Wina Muthmainnah
"[ABSTRAK
Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang seiring
dengan membaiknya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pesatnya
perkembangan perekonomian dan bisnis yang terjadi, kebutuhan masyarakat akan
perlindungan terhadap resiko kerugian semakin meningkat. Namun asuransi
dalam kenyataannya seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat karena praktik
asuransi dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Hal ini diakibatkan
karena minimnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian asuransi.
Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan aspek kebebasan berkontrak,
kecermatan berkontrak serta urgensi pembuatan kontrak berbentuk akta otentik
dalam pembuatan polis asuransi. Dalam Undang-Undang, perjanjian asuransi
sedikit banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan
peraturan Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya hanya mengatur
aspek asuransi dari segi tata usahanya saja. Penulisan ini menggunakan metode
kepustakaan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode
kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat evaluatif analitis. Dasar
pembuatan polis asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pasal 255. Otentifikasi Polis asuransi ditujukan untuk meminimalisir kerugian
yang akan muncul dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak.
Otentifikasi polis asuransi diharapkan dapat memberikan kepastian lebih terhadap
asas kebebasan berkontrak dan unsur kecermatan berkontrak yang merupakan
salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian.

ABSTRACT
Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements., Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.]"
2015
T43028
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>