Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (insurable interest) merupakan salah satu prinsip dalam asuransi dan salah satu syarat sah perjanjian asuransi. Prinsip ini yang membedakan perjanjian asuransi dengan perjanjian perjudian atau pertaruhan, yang harus dipegang teguh agar asuransi tidak disalahgunakan. Skripsi ini akan membahas pengaturan prinsip insurable interest di Indonesia, serta penerapannya dalam kasus Wiratman Asman melawan PT. Asuransi QBE Pool Indonesia, yaitu kasus penolakan pembayaran klaim dengan alasan tertanggung tidak memiliki kepentingan pada obyek pertanggungan. Kasus ini telah di putus sampai tingkat kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undangundang, konseptual dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, ternyata pengaturan prinsip insurable interest masih belum lengkap atau memiliki kekurangan dan Majelis Hakim pada kasus tersebut, belum memahami dan menerapkan prinsip tersebut. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan prinsip tersebut harus diperbaharui, diatur lebih lanjut atau dibuat secara jelas dalam polis, serta pengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

Principle of insurable interest is one of the insurance principles and one of the requirements for a valid insurance agreement. This principle differentiates insurance agreement from gambling and it should be complied with to prevent any abuse of insurance. This undergraduate thesis discusses the principle of insurable interest in Indonesia, and its application in Wiratman Asman v. PT. Asuransi QBE Pool Indonesia Case. In this case, the insured's claim is dismissed since it was ruled that the insured does not have an insurable interest. This case has been decided in the cessation level. This is juridical-normative research where writer used three kind of approaches: law, concept and case study. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that the regulations on the insurable interest principle is inadequate. Moreover, the judges still do not understand the concept of insurable interest principle and cannot implement this principle properly. In order to be implemented correctly, regulation of principle should be reviewed, and made clearer, and judges? knowledge about field of insurance law should be improved."