Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."

"PT. Kereta Api (Persero) adalah suatu Perusahaan Persero jasa transportasi yang mengatur sistem transportasi Kereta api di Indon!~sja, dimana perusahaan ini merupakan sarana dan prasarana penting dalam mengatasi sebagian sistem transportasi di negara kits.Saat ini sistem angkutan Kereta Api merupakan saran angkutan massa yang dianggap paling cepat dan murah serta dapat melayani pergerakan orang 1 penumpang dalam jumlah cukup besar tanpa mengalami suatu hambatan 1 kemacetan dalam perjalanannya.Penulisan ini dilakukan untuk membahas bagaimana PT. Kereta Api Indonesia mengatasi anus penumpang untuk jalur jurusan Jakarta - Bandung. Perkembangan kota Bandung mempunyai dampak yang sangat berpengaruh sekali pada sistem transportasi antara Jakarta - Bandung. Dimana untuk kegiatan bisnis,pendidikan, rekreasi dan fain-Iain pada kondisi saat ini jika menggunakan mobil pribadi dan kendaraan umum, sudah sering mengalami kemacetan pada ruas jalan yang dilalui.Pandangan masyarakat umum terhadap PT. Kereta Api, dalam melayani arus Penumpang Jakarta - Bandung selalu kurang puas . Dimana masyarakat selalu berpandangan bahwa masih banyak talon - talon penumpang yang tidak kebagian ticket atau nomor tempat duduk, atau sering juga akibat terlambatnya jadwal pemberangkatan. Tetapi walaupun masih begitu pelayanannya, masih banyak yang mernilih moda angkutan kereta api sebagai saran angkutan umum yang saat ini tergolong paling ekonoinis.Dalam hal ini, PenuIis akan men evaluasi an membahas Pelayanan PT Kereta Api Indonesia dengan data-data survey dan teori-teori yang ada sehingga pelayanan dapat maximal memenuhi apa yang diinginkan dari calon penumpang."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."