Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPara awak kapal merupakan salah satu penghasildevisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja diatas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing.Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yangterendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buahkapal sering tidak digubris. Salah satu penyebabpenelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan danpenerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi inimempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan PerjanjianKerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yangdimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagipelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini adalahpenulisan deskriptif. Metode penulisan yang dipergunakanadalah metode kajian kepustakaan yang bersifat normatifdan analisa data secara kualitatif. Materi yang dibahasdalam skripsi ini adalah perjanjian kerja, perjanjian kerjalaut, pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) nasional daninternasional, beberapa masalah yang sering dihadapipelaut (Awak Buah Kapal/ABK), perjanjian kerja laut (PKL)bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) yang bekerja di ataskapal berbendera nasional dan berbendera asing sertabeberapa standar internasional bagi pelaut (Awak BuahKapal/ABK). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalahbahwa mereka yang ingin menjadi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) harus mengetahui hak dan kewajibannya.Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerja Laut yaituABK sendiri, perusahaan pelayaran, DepartemenPerhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, INSA,FSEA, KPI, perusahaan perekrutan, ITF, IMO dan ILOdiharapkan semakin berusaha mewujudkan kerja samayang maksimal. Selain itu, agar tidak saling menyalahkandan membingungkan bagi ABK dalam proses penyelesaianperselisihan perburuhan diharapkan DepartemenPerhubungan Laut dan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi menerbitkan suatu surat keputusan bersamasebagai petunjuk pelaksanaan teknis perselisihanperburuhan di bidang hukum maritim, khususnya AwakKapal (Pelaut)."

"Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya berjalan berlarut-larut karena para pihak yang berselisih, Pengusaha Kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal tidak menundukkan diri kepada klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerja laut. Proses penutupan perjanjian kerja laut di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar memungkinkan para pihak jika terjadi perselisihan dapat memohon kepada Syahbandar untuk bertindak sebagai penengah bagi para pihak dan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri setempat, ketika kasus perselisihan tersebut berproses melalui upaya-upaya litigasi. Efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja laut dapat menentukan keberhasilan misi dari suatu pelayaran. Kenyamanan bekerja dan adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja laut menjadikan perjanjian kerja laut sarana rujukan bagi hubungan industrial di bidang kelautan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja laut tidak bisa dipungkiri mengingat sifatnya sebagai dokumen otentik, kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif terlindungi hak dan kewajibannya melalui ketentuan-ketentuany ang mendasarit erbentuknyap erjanjian kerja laut tersebut.

---

The composing and writing of this thesis apply the literature research method as the source for secondary data and the interview with the related parties on Ministry of TransportationsR, epublic of Indonesia.T he main issueso f the thesish erein is why the marine work agreement which binding and enforceable as the authentic document has inability to protect the interests of the related parties thereto, specifically concerning the conflict on wage issues. Often the dispute settlement referred to in the prevailing regulations as specified in Law Number 1312003 on Manpower. In the foregoing matters, it will be protracted conflict because the related parties, which are the Ship's Owner and Ship's Captain and his Crew has not comply with the clauses as set forth in the marine work agreement. The agreement process which finalize before the competent authorities, such as Harbor master is made the possibility that in the case any conflict arisen, the parties may request the Harbor master to acting as the mediator of the parties and may recommend to local District Court, if the case of such conflict in the process litigation efforts. The effective of marine work agreement performance may establish the successful of shipping mission. The comfort work environment and legal certainty which provided for the ship's crew shall be created the marine work agreement as the referral facilities of the industrial relationship in marine sector. Strength of evidence of marine work agreement is deniable considering such agreement as the authentic document, and shall have the strength of evidence in physic, formal and material. The responsibility of the related parties of the marine work agreement, it shall be automatically protected comprehensively their rights and obligations under the provisions which grounds the arrangement of such marine work agreement."