Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai Komiditi. Dua fungsi penting Perdagangan Berjangka adalah mengelola risiko dan menciptakan harga forward. Perdagangan berjangka sebagai infrastruktur perdagangan moderen banyak digunakan pengusaha untuk melindungi bisnisnya dari risiko fluktuasi harga yang melekat dalam kegiatan usahanya. Dalam menjamin agar kegiatan di Pasar Berjangka terhindar dari berbagai bentuk penipuan atau kecurangan, diperlukan aturan main yang lengkap dan jelas. Sumber-sumber hukum untuk Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Landasan yuridis lainnya adalah berbagai Keppres dan SK Ketua BAPPEBTI serta berbagai Surat Edaran (juklak) yang dikeluarkan sebagai petunjuk dari undang-undang yang ada.Dalam usaha untuk melindungi para pemain di Perdagangan Berjangka dan mendukung perkembangan Bursa Berjangka di Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 perlu direvisi dan disesuaikan seperti Pasal 1 butir 2 dan butir 3 tentang Ketentuan Umum Komoditi dan Kontrak Berjangka, Pasal 3 tentang Persetujuan atas Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Pasal 52 ayat (2) tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pasal 61 tentang Penyelesaian Perselisihan serta SK Kepala BAPPEBTI No.31 tentang Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, dan SK Kepala BAPPEBTI No.2 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.Dalam memasuki era globalisasi,Perdagangan Berjangka Komoditi akan menghadapi tantangan serius di bidang penegakan hukum, kerangka kerja dan sistem monitoring dan pengawasan yang semakin efektif. Dengan demikian, perlu diciptakan sistem hukum yang mengacu pada praktek Perdagangan Berjangka dunia."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."

"Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016-2020. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme dan pelaku perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan yang berisiko, kompleks, dan fluktuatif, sehingga perdagangan berjangka komoditi Indonesia membutuhkan pengaturan tata kelola yang kuat, khususnya yang terkait dengan pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif) dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah serta melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip/best practice global seperti G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan yaitu kajian literatur (teori, informasi, dan data) dan wawancara dengan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti untuk mengkonfirmasi daftar rekomendasi perbaikan yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) telah memenuhi sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah serta sebagian sudah setara dengan best practice. Namun, masih terdapat sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah yang belum terpenuhi dan sebagian belum setara dengan best practice. Bappebti sebagai regulator sebaiknya menerapkan daftar rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah.

---

The volume of Indonesian commodity futures trading transactions has shown significant positive growth from 2016 to 2020. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has the authority to guide, regulate, develop and supervise the commodity futures trading mechanisms and their actors. This activity is risky, complex, and volatile hence it needs strong governance arrangements, especially those related to futures brokers and futures traders (alternatives trading system providers) in the context of consumer protection. Therefore, this study evaluate the governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection and make comparisons with global principles/best practices, such as the G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. This is a qualitative research (case study approach) with data collected through literature reviews and interviews with the Bureau of Legislation and Enforcement in to confirm the list of recommendations for improvement being offered. The results showed that governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (future brokers and futures traders (alternative trading system providers)) are in accordance with some principles of consumer protection and best practices. However, there are still some principles of consumer protection that have not been fulfilled and some are not on par with best practice. CoFTRA as a regulator, should implement the recommendations offered to strengthen governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection."

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."