Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mempelajari pembentukan perusahaan induk BUMN, apakah peraturannya sesuai dengan undang-undang terkait, dan implikasinya terhadap pengelolaan modal negara yang terpisah. Ini adalah penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif mengacu pada hukum positif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (i) pembentukan perusahaan induk BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, (ii) pembentukan perusahaan induk milik negara sesuai dengan peraturan dan (ii) ada beberapa hukum implikasi mengenai pengelolaan modal negara yang terpisah, yang menjadi wewenang DPR, status hukum perusahaan induk BUMN, posisi negara dalam perusahaan induk BUMN, dan otoritas BPK. Seperti yang disimpulkan dalam penelitian ini, ada kebutuhan peraturan yang (i) menegaskan bahwa ada transformasi modal Negara menjadi modal BUMN dan (ii) mengatur otoritas BPK menjadi anak perusahaan BUMN.

---

The Government of Indonesia issued Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 as a legal basis for the establishment of a state-owned holding company (BUMN). The regulation was criticized by some groups as a regulation that contradicted the sectoral financial regulations of the state and reduced the authority of the House of Representatives (DPR) and the Supreme Audit Board (BPK). This study examines the formation of a holding SOE, whether the regulations are in accordance with relevant laws, and their implications for the management of separate state capital. This is a normative and descriptive analytical juridical study, which uses normative legal research methods that refer to positive law. The conclusions obtained in this study are (i) the establishment of BUMN holding companies is governed by Government Regulation Number 72 of 2016, (ii) the establishment of state-owned holding companies in accordance with regulations and (ii) there are several legal implications regarding the management of separate state capital, which becomes the authority of the DPR, the legal status of the holding company of the BUMN, the state's position in the holding company of the BUMN, and the authority of the BPK As concluded in this study, there is a regulatory need that (i) confirms that there is a transformation of State capital into SOE capital and (ii) regulates BPK authority to become a SOE subsidiary."

"Pemerintah dalam beberapa hal memegang hak monopoli atas suatu fungsi atau jasa pelayanan. Hal ini memang telah sesuai dengan Undang-undang dan merupakan fungsi suatu negara untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang bersifat untuk kepentingan umum. Dalam perkembangannya untuk melakukan fungsi tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar untuk dapat menghadirkan jasa tersebut sehingga keterlambatan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan ekonomi akan memberika dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan "privatisasi" atas beberapa jasa pelayanan yang sebelumnya menurut perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi itu sendiri secara umum diartikan sebagai keikutsertaan pihak swasta untuk penyelenggarakan/menyediakan jasa pelayanan umum. Perjanjian Privatisasi Jasa Kepelabuhan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT X sebagai suatu perusahaan swasta merupakan bentuk nyata dari usaha privatisasi tersebut. Walaupun privatisasi telah dikenal dengan baik namun di Indonesia sendiri privatisasi merupakan hal yang baru terutama didalam jasa kepelabuhanan oleh karenanya belum ada perangkat perundang-undangan yang baku yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pada saat penulisan ini. Secara konsepsual tidak ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian privatisasi dan pe~anjian umum yang ada dalam konsep hukum perdata. Semua konsep hukum perjanjian perdata diikuti dengan baik oleh perjanjian privatisasi namun secara khusus perjanjian privatisasi ini memperlihatkan beberapa hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan antara lain adanya benturan kepentingan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis karena adanya perbedaan bentuk Badan Hukum maupun sasaran pengusahaan. Hal-hal seperti bentuk Badan Hukum hasil persekutuan kedua belah pihak, pergeseran jaminan baik dari segi subjek maupun objek, limitasi yuridis yang dapat menghalangi terjadinya suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masalah-masalah lainnya yang timbul secara khusus karena adanya benturan-benturan kepentingan terutama karena adanya perbedaan bentuk badan hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut."

"Tujuan Penelitian untuk mengetahui manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah dari privarisasi PT Semen Tonasa, untuk mengetahui mekanisme privatisasi pada BUMN khususnya privatisasi pada PT Semen Gresik Group Tbk, untuk mengetahui manfaat apa yang dapat diambil oleh PT Semen Tonasa dengan keikutsertaan Cemex dalam kepemilikan saham di PT Semen Gresik Group Tbk,Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk (PT Semen Tonasa) memberi manfaat jangka pendek bagi pemerintah dimana pemerintah akan memperoleh dana segar untuk dimasukkan kedalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2000, tetapi disisi lain pemerintah akan mengalami kerugian jangka panjang. Terhadap keikutsertaan Cemex kedalam kepemilikan saham PT Semen Gresik Group Tbk, dimana laba yang diperoleh PT Semen Tonasa 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu, tabus anggaran 1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan secara drastis, hal ini berpengaruh terhadap produksi semen. Tantangan dan berbagai kendala selama privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk pada tahun 1998, tetap tidak mempengaruhi pemerintah untuk melepas sebagian sahamnya ke Cemex Mexiko. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah bersania masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengembalikan eksistensi PT Semen Tonasa agar lepas dari PT Semen Gresik Group Tbk untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mumi tetap mengalami hambatan. Privatisasi versi pemerintah dilakukan tidak memata-mata untuk memberikan konstribusi ke APBN tetapi untuk perbaikan dan peningkatan perekonomian nasional, dapat membawa perubahan bagi Badan Usaha Milik Negara (manajemen dan karyawan) maupun masyarakat pads umumnya sehingga perlu kesadaran kolektif untuk menyikapi agar privatisasi membawa dampak positif secara nasional. Argumentasi demikian tetap dipertahankan pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang selalu terfokus terhadap sisi kelemahan pemerintah itu sendiri. Diperlukan kearifan kolektif seluruh komponen bangsa dalam menyikapi persoalan ini, mengingat argumentasi yang dimunculkan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan bukanlah argumentasi tanpa dasar, sebab dukungan rill seluruh komponen masyarakat dapat dijadikan refensi dan sekaligus pertunbangan pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan Spin Off bilamana itu menjadi altematif, tetap dilaksanakan berdasarkan procedure hukum yang berlaku mengingat PT Semen Gresik merupakan Perusahaan yang telah go publik dalam hal ini rencana tersebut haruslah didukung dan disetujui oleh pemegang saham minoritas serta hams ada negosiasi ulang dengan pihak cemex yang telah menjadi pihak dalam perjanjian jual bell bersyarat dengan pemerintah. Terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk memiliki saham pada PT Semen Tonasa maka tetap harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada"

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan sertaperlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakanskema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan caramembentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaanuntuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yangdijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikanSubsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana padanantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksuddengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari HoldingCompany dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha sertabagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadaptenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatutransaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenispenelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankantahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitianlapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisahsebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawabanhukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam halpertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuansosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimanapembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapatdilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dankepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetapmemiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja SubsidiaryCompany-nya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the company liability and labor protection in connectionwith the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade theprovisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up acompany to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to beused as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as theSubsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of theSPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to whois a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company andSubsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of theHolding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms ofthe implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentionedabove. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e.the legal research that is carried by researching the material literature by running thestages of research, the research literature and/or assisted with field research . Inconclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are anlimited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of laborliability, there is a perspective that there is a social and economic unity between theHolding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company andSubsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging thelegal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the HoldingCompany retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee."