Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini relevan dengan meningkatnya kesadaran hukum pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Beberapa tahun terakhir sejak era reformasi media cetak khususnya banyak membentakan mengenai sejumlah pasien yang mengalami carat permanen atau kematian akibat kelalaian atau kesalahan dokter. Pasien merasa hak-haknya tidak terlindungi karena setiap timbul kasus, pihak dokter maupun organisasi profesinya akan-akan lepas tangan enggan disalahkan Sebagai konsumen khusus, hak-hak pasien cukup Iengkap dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) bagaimana hubungan dokter dan pasien dalam undang-undang perlindungan konsumen (2) kerugian-kerugian apa sajakah yang dialami pasien atas tindakan medis yang buruk (3) bagaimana tanggung jawab dokter dari perspektif perlindungan konsumen.Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan optik preskriptif dan bersifat kualitatif Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar penelitian antara lain UU Praktek Kedokteran, UUPK, UU Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran.Hasil temuan dalam tesis ini adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien dari perspektif perlindungan konsumen adalah merupakan suatu transaksi/peralihan penikmatan jasa yang mencakup tiga tahap transaksi yaitu ; tahap pra-transaksi (promosi), tahap transaksi, dan tahap purna-transaksi Pada ketiga tahap tersebut, melekat suatu tanggung jawab seorang dokter sebagai pelaku usaha bidang jasa. Tanggung jawab dokter dari perspektif perlindungan konsumen adalah merupakan tanggung jawab professional (professional liability) mencakup aspek pidana, aspek perdata, aspek administratif dan aspek etika. Ternyata, pada tahap purna-transaksi-lah seorang pasien (konsumen) yang dirugikan akan meminta pertanggungjawaban professional dokter. Namun selama ini organisasi profesi dokter menolak berlakunya Undang-undang perlindungan konsumen terhadap profesinya karena luasnya pengertian produk (barang dan/atau jasa) yang melahirkan berbagai interprelasi. Ternyata, dokter tidak hanya sebagai pelaku usahaj asa saja, tetapi juga sebagaj konsumen jasa dokter. Akhirnya, demi efektifnya perlindungan hak-hak pasien (konsumen kesehatan), perlu sosialisasi UUPK terhadap profesi dokter serta perlunya satu aturan mengenai standar profesi dokter."

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"ABSTRAKDalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah perbankan danmempertimbangkan semakin banyaknya sengketa antara nasabah dengan bank,Bank Indonesia memperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa antara nasabahdan bank di luar pengadilan, yaitu mediasi perbankan yang diatur dalam PeraturanBank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadapmediasi perbankan atas permasalahan yang meliputi: (1) Bagaimana prosespenyelesaian sengketa menurut PBI Mediasi Perbankan? (2) Apakah PBI MediasiPerbankan telah searah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? (3)Apakah penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah melalui mediasiperbankan telah memberikan perlindungan kepada nasabah? Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dan kualitatif deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaiansengketa secara murah, cepat dan sederhana yang ditujukan bagi nasabah kecildan usaha mikro dan kecil. Selain itu, mediasi perbankan telah berperan dalammeningkatkan perlindungan nasabah. Namun demikian, penelitian ini jugamenunjukkan bahwa PBI Mediasi Perbankan sebagai peraturan yang melengkapiinstrumen perlindungan konsumen belum sepenuhnya searah dengan UU No. 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaku dasar hukum yangmengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungankonsumen di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan Bank Indonesia untukmelakukan amandemen terhadap PBI Mediasi Perbankan agar prinsip-prinsippenyelesaian sengketa pada mediasi perbankan searah dengan prinsip-prinsippenyelesaian sengketa melalui mediasi pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Selanjutnya, Bank Indonesia juga diharapkan melakukan sosialisasi mediasiperbankan kepada masyarakat luas secara intensif, antara lain melalui kantorkantorcabang bank, media cetak maupun media elektronik. Sejalan dengan haltersebut dan mengingat adanya kecenderungan meningkatnya jumlah sengketayang diajukan nasabah, Bank Indonesia perlu mengembangkan organisasi mediasiperbankan dan mempersiapkan tenaga mediator

---

ABSTRACTTo empower customer protection and to respond the escalation o f disputebetween customer and bank, Bank Indonesia provides banking mediation as out ofcourt dispute settlement between bank and customer, which is incorporated underBank Indonesia Regulation No.8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation asamended by Bank Indonesia Regulation No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). As a new scheme of dispute settlement, it is important to conductresearch on banking mediation and writer has defined some problems: (1) Howdoes the process of banking mediation according PBI Mediation work? (2)Does PBI Mediasi Perbankan have adhere Act No.8 Year 1999 on ConsumerProtection (3) Has dispute settlement by banking mediation give protection tobanking customer? This research use juridical normative and qualitativedescriptive. This research determined that banking mediation is alternative disputeresolution in a simply, cheaply, and quickly which is arranged for small scalecustomers and micro and small scale business. Furthermore, this research alsodetermine that, application of banking mediation has been improving costumerprotection. However, this research find that banking mediation ascomplementary of consumer protection regulation has not fully comply withrespect to Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection as a basic law whichintegrate and empower law enforcement in consumer protection in Indonesia. Theresearcher suggests that Bank Indonesia should amend PBI Mediasi Perbankan tomake it comply with concepts of dispute settlement in Consumer DisputesSettlement Board as regulated by Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection.In addition, Bank Indonesia is suggested disseminating banking mediation topublic intensively by bank’s branch office and public media, improvingorganization of banking mediation and preparing skilled mediator to expectincreasing of cases submitted by customer.;"

"Akhir-akhir ini marak terjadi kasus jamu atau obat tradisional yang dicampur bahan kimia obat. Kasus "jamu kimia" ini sudah cukup sering terjadi yang diketahui baik dari operasi lapangan maupun penelitian laboratorium oleh berbagai lembaga. Praktek pencampuran ini sangat membahayakan konsumen karena bahan-bahan kimia tersebut tergolong obat keras yang berbahaya bila dipakai di luar atauran. Jamu (obat tradisional Indonesia) telah dan masih digunakan oleh penduduk Indonesia terutama yang tinggal di Pulau jawa secara turun temurun. Jamu dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum dibakukan dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi bahan kimia bukanlah bahan pembuat jamu. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jamu atau obat tradisional ini antara lain berupa Undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI dan peraturan lainnya. Pada saat ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen jamu atau obat tradisional belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini perlu ditempuh berbagai langkah-langkah konkret dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. "