Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada zaman ini, kebanyakan masyarakat membayar dengan menggunakan kartu plastik atau yang biasa disebut dengan kartu kredit. Kartu kredit dapat diterbitkan oleh Bank/Lembaga Keuangan. Bank sebagai tempat yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dana haruslah menjaga kerahasiaan informasi dari nasabahnya. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 dikenal adanya Rahasia Bank. Baru-baru ini Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan tentang rincian jenis data dan infromasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam tesis ini permasalahan yang diajukan mengenai mengapa data nasabah kartu kredit tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Kartu Kredit terkait rahasia bank sebagai nasabah yang tidak termasuk dalam lingkup rahasia bank menurut Undang-undang Perbankan.Metode penelitian dalam tesis ini adalah dengan pendekatan secara normatif, dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis maka simpulannya adalah nasabah kartu kredit tidak termasuk dalam nasabah yang harus dirahasiakan informasinya karena yang harus dirahasiakan informasinya hanya nasabah penyimpan dan simpananya, sehingga di luar hal tersebut bukan hal yang harus dirahasiakan dan bentuk perlindungan hukum untuk nasabah kartu kredit dapat dilihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran.

---

In this day and age, most people pay by using plastic cards or commonly called credit cards. Credit card may be issued by Bank Financial Institution. Banks as places entrusted by the public to deposit funds shall maintain the confidentiality of information from its customers. In Act No. 10 Year 1998 known the existence of Bank Secrecy. Recently, the Minister of Finance issued a regulation on details of data types and information and procedures for the delivery of data and information related to taxation. In this thesis the problems raised about why the data of credit card customers are not included in the definition of bank secrecy under Article 1 number 28 of Law no. 10 of 1998 on Amendment to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and how Legal Protection of Credit Card Customers is related to bank secrets as customers who are not included in the secret scope of banks according to the Banking Act.Research method in this thesis is by normative approach, and secondary data obtained by literature study. Based on the analysis, the conclusion is that the credit card customers are not included in the client which should be kept confidential information because the information must be kept secret only the depositors and savings customers, so outside it is not a thing to be kept secret and forms of legal protection for credit card customers can be seen in the Book Civil Law, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and PBI Number 16 1 PBI 2014 on Consumer Protection of Payment Services."

"Perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia telah mengubah pola perdagangan dalam masyarakat dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan secara elektronik, yang dikenal dengan electronic commerce (ecommerce). Transaksi e-commerce dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dalam perkembangan terakhir dilakukan melalui jaringan internet. Kartu kredit adalah salah satu alternatif pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi ecommerce. Penggunaan kartu kredit dalam transaksi e-commerce seringkali menimbulkan kerugian, seperti adanya pencurian informasi kartu kredit dan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak berwenang. Disamping itu, ada kemungkinan penjual tidak mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Keadaan tersebut mengakibatkan seringkali timbul kerugian bagi pihak yang lemah dalam usaha kartu kredit ini yakni pemegang kartu kredit. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirasakan perlunya kajian atas permasalahan ini dengan penekanan khusus pada perlindungan hukum yang dimiliki pemegang kartu kredit. Dalam hal ini, hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak pemegang kartu kredit sebagai pihak yang beritikad baik. Dengan demikian, pemegang kartu kredit harus dibebaskan dari kewajibannya membayar."

"Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi · secara pesat, maka timbul berbagai dampak. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beraneka ragam produk pelayanan jasa bank yang dikeluarkan dimana salah satunya adalah kartu kredit. Pihak Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak yaitu Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada, biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi Pemegang kartu kredit dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar menawar. Di dalam perjanjian kartu kredit Citibank sebagai suatu perjanjian baku mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Citibank banyak ditemui klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini, telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang timbul."