Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin baik kondisi ekonomi suatu perusahaan yang dicerminkan pada laporan keuangan, maka semakin tinggi harga saham perusahaan dan akan berdampak pada tingginya return saham atau deviden yang akan diperoleh investor. Dengan alasan inilah maka perusahaan akan mencoba untuk mernbuat laporan keuangan yang sebaik mungkin apabila akan menerbitkan saham, terutama pada Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO). Dalam proses IPO juga terdapat asimetri informasi diantara pengusaha yang perusahaannya akan go publik dan potensial investor. Matra dalam kondisi ini insentif mungkin muncul bagi perusahaan untuk memanipulasi atau mengelola laba yang dilaporkan. Hal ini juga diutarakan oleh Schipper (1989). Selain itu, adanya kelonggaran yang dinikmati perusahaan dari prinsip akuntansi dan ketentuan PSAK yang dapat diterapkan, membuat perusahaan lebih leluasa untuk melaparkan laporan keuangannya dengan keadaan sebaik mungkin, dalam hal ini melakukan pengelolaan laba atau manipulasi laba Beberapa studi telah menguji pelaporan laba seputar saham IPO. Friedlan (1994); Teoh et al. (1998) dan DuCharme et al. (2001) semua melaporkan bukti empiris dimana terdapat pengelolaan laba untuk perusahaan yang akan go publik Studi lain oleh Teoh et al. (1998b) menyediakan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara managed accrual yang diukur selama tahun penawaran dengan return saham selama tiga tahun setelah periode IPO. Dalam studi lain, Teoh et al. (1998) juga menemukan bahwa managed accrual pada tahun penawaran berhubungan negatif dengan laba setelah penawaran.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan antara pengelolaan Iaba melalui akrual yang dilakukan perusahaan sebelum IPO den variabel kontrol lainnya sebagai sinyal kualitas perusahaan dengan harga saham perdana yang diukur berdasarkan PBV. Penelitian ini juga menganalisa dampak negatif pengelolaan laba melalui managed accrual pada kinerja perusahaan setelah IP0 yang diukur berdasarkan perubahan industry adjusted ROE dan abnormal return.Dalam rangka mencapai tujuan penelitian maka dilakukan uji statistik pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta periode 1995 sampai dengan 2000. Sampel yang diperoleh sebanyak 65 perusahaan dengan jumlah 260 data observasi. Model persamaan regresi Iinier berganda digunakan dalam menganalisis basil penelitian. Untuk proxi pengelolaan laba diidentifikasi melalui model Jones dan dua model modibkasi dari model Jones.Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara arus kas (CFO) dengan PBV pada kedua regresi balk total akrual dan modal kerja akrual untuk seluruh model. Untuk unmanaged accrual dari total akrual (TAUMA) terdapat bukti adanya hubungan positif dan signifikan pada seluruh model regresi. Hasil ini sesuai dengan penelitian DuCharme et al.(2001). Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara managed accrual dan total akrual (TAEM) dengan PBV pada ketiga model regresi. Ini artinya perusahaan cenderung untuk melakukan pengelolaan laba oportunistik untuk meningkatkan PBV. Masa ini sesuai dengan penelitian Teoh et al.(1998).Berbeda dengan regresi total acrual, pada regresi modal kerja akrual, unmanaged accrual dari modal kerja akrual (WCUMA) secara signifikan tidak berpengaruh pada perubahan PBV. Demikian pula dengan managed accrual dari modal kerja akrual (WCEM) dimana tidak ditemukan basil yang signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Many (2001). Adanya perbedaan basil antara regresi pengelolaan laba berdasarkan total akrual dengan modal kerja akrual diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengelolaan laba yang bersifat jangka panjang.Untuk variabel kontrol lainnya didapatkan bukti adanya hubungan positif dan signifikan antara Retained Ownership (RO) dengan PBV pada seluruh model regresi. Begitu pula untuk sinyal kualitas perusahaan yang berkenaan dengan underwriter didapatkan bukti adanya hubungan positif dan signifikan, walupun hanya pada regresi total akrual standard model. Ini artinya perusahaan lebih mernilih menggunakan underwriter dengan reputasi balk. Hubungan positif dan signifikan juga terdapat pada variabel dummy Year yang menggambarkan adanya kecenderungan PBV pada masa non krisis lebih tinggi dari PBV pada masa krisis. Dan untuk variabel pertumbuhan penjualan (GSA.,) dan Auditor keduanya tidak menunjukkan angka yang signifikan untuk seluruh model regresi yang berarti tidak berpengaruh pada variabel PBV. Hubungan yang berlawanan dengan ekspektasi terjadi antara variabel Risk dan PBV, dimana pada penelitian ini didapatkan adanya bukti hubungan positif dan signifikan pada regresi modal kerja akrual standard model. Penelitian Utama (1998) juga mendapatkan basil serupa Selanjutnya peneliti menganalisa dampak negatif pengelolaan laba melalui managed accrual terhadap kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan perubahan industry adjusted ROEt+1. Untuk managed total accrual (TAEMt.I) yang dilakukan sebelum IPO mendapatkan hubungan yang tidak signifikan dengan perubahan industry adjusted ROEt+t. Sedangkan pada variabel TAEMt terlihat adanya hubungan yang negatif dan signifikan. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan laba oportunistik untuk meningkatkan laba dan PBV, tetapi laba ini tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya maka adanya proses accrual reverse akan memaksa laba dimasa mendatang turun soma besar dan akan berdampak pada turunnya ROEt+1? Hasil negatif dan signifikan juga terlihat pada akumulasi managed total accrual antara sebelum IPO dan tabula IPD (STAEM).Selanjutnya dilakukan regresi untuk menganRlisa dua komponen total akrual secara terpisah yaitu modal kerja dan non modal kerja akrual yang bertujuan untuk menguji besamya pengaruh masing-masing kedua komponen tersebut dan melihat komponen yang lebih signifikan mempengaruhi ROE.Pada regresi pertama pengujian dampak managed working capital accrual (WCEM) dan managed non working capital accrual (NWCEM) yang dilakukan sebelum WO mendapatkan basil adanya hubungan negatif tetapi tidak signifikan. Sedangkan pada pengujian dampak WCEMt terlihat hubungan yang negatif dan signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan pengelolaan laba jangka pendek akan merasakan dampak negatifnya terhadap ROE dalam waktu yang relatif pendek yaitu satu tahun setelah IPO. Demikian halnya NWCEMt terdapat hubungan yang negatif dan signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena pada tahun IPO perusahaan banyak melakukan manipulasi akrual NWCEM yang bersifat jangka panjang yang akan menyebabkan accrual reverse pada tahun berikutnya karena tingginya NWCEM. Pada regresi berikutnya didapat hasil SWCEM mempunyai hubungan negatif tetapi tidak signifikan. Namun pada SWNCEM hasilnya negatif dan signifikan yang berarti akumulasi pengelolaan laba jangka panjang dilakukan pada sebelum dan pada tahun IPO berdampak negatif pada ROE selanjutnya.Variabel Year yang dihasilkan menunjukkan koefisien positif dan signifikan pada keenam regresi baik berdasarkan total akrual ataupun setelah dibagi menjadi dua komponen akrual, hal ini dapat membuktikan adanya perbedaan besarnya perubahan industry adjusted ROE, dimana pada periode non krisis cenderung lebih tinggi dibanding pada periode krisis.Berikutnya dilakukan pula regresi untuk menganalisa dampak negatif pengelolaan laba terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui abnormal return perusahaan. Pada variabel TAEMt4 tidak ditemukan hubungan yang signifikan. Sebaliknya untuk variabel TAEMt ditemukan adanya bukti dampak negatif yang signifikan mempengaruhi abnormal return. Ini artinya investor yang pada awalnya mempunyai harapan yang tinggi dari pertumbuhan laba masa depan selanjutnya tidak dapat terpenuhi. Dengan kata lain investor dan para analis telah disesatkan oleh pengelolaan laba yang oportunistik yang dilakukan pada tahun IPO. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh DuCharme et al. (2001). Tetapi jika pengelolaan laba satu tahun sebelum dan pada saat IPO digabungkan (STAEM) kembali tidak signifikan. Ini mungkin disebabkan TAEM yang tidak signifikan lebih dominan dibandingkan TAEMt yang signifikan.Hasil yang sama juga didapatkan ketika pengelolaan laba total akrual di pisah menjadi dua komponen yaitu modal kerja dan non modal keija akrual. Dimana pada variabel WCEM dan NWCEM tidak didapat hasil yang signifilkan. Begitu pula. untuk variabel WCEM dan NWCEMt dimana hasilnya dapat membuktikan bahwa pengelolaan laba pada tahun IPO ternyata signifikan mempengaruhi penurunan abnormal retumt+I. Hal yang sama juga terjadi pada akumulasi pengelolaan laba antara sebelum dan pada tahun IPO baik pada SWCEM dan SNWCEM, dimana mendapatkan hasil yang tidak signifikan.Untuk variabel Year pada keenam regresi yang menghubungkan managed accrual dengan abnormal retum walaupun didapat hubungan positif tetapi tidak signifikan, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara abnormal return periode non krisis dengan krisis. Hal ini mungkin disebabkan perusahaan sampel penelitian adalah perusahaan IPO yang mempunyai kecenderungan berkembang dan tumbuh dengan cepat den berdampak pada tingginya abnormal return. Dan hal ini tidak dipengaruhi oleh keadaan dalarn mesa krisis atau tidak.Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat diperbaiki pada penelitian lanjutan yaitu periode pengamatan yang singkat dan sedikitnya jumlah sampel serta adanya kelemahan model Jones dalam mengidentifikasi pengelolaan laba, Perlu juga untuk mengkontrol tingkat disclosure yang berbeda pada tiap perusahaan yang dapat mempengaruhi basil penelitian dan memperluas penelitian dengan menganalisa rasio keuangan lain yang berpengaruh pada pengelolaan laba."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalahmengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan diIndonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga denganmenggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif yang didukung data dilapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentangGBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yangusahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untukmelakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakanprivatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam UndangundangNomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004,yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintahuntuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui prosesprivatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuatdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yangmenjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasanBUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintahIndonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturanyang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT JasaMarga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akantetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisadikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah danmasyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PTJasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakankemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakanprivatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasarmodal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yangtinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Margake arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenaiaspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untukmanajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas danlemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkantingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadapkebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengandemikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metodeInitial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampumeningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsipgood Corporate governance dalam pengelolaanperusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi danterjadinya perubahan budaya kerja.

---

ABSTRACTThis research has the objective to answer the problems subjecthow is the support of the regulation in Indonesia upon theprocess of PT. Jasa Marga privatization by using InitialPublic Offering Method. This research used the normativeresearch method that supported by the data from the jobsite asthe supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMNthat its efforts don't have any relations with publicinterest is pushed to conduct the privatization through thestock exchange. The procedure of SoE privatization policy isthen strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Yearof 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of itsmain activity is the obligation of the government to increasethe beneficial of the ownership of the SoE through the processof privatization. Besides, the SoE privatization policy isstrengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subjectthe SoE becomes the fundamental legal in the management and thesupervising of the SoE. Finding in this research is that thegovernment of Indonesia has owned the fundamental legal and therelative complete regulations in conducting the process ofprivatization of PT Jasa Marga by using the Initial PublicOffering Method but the Initial Public Offering (IPO) methodin the stock exchange can be said that it may result thebenefit for the government and the people of Indonesia if afterthe privatization, PT Jasa Marga be able to survive and willdevelop in the future, able to yield the benefit and alsoable to empower the company ability. But the implementation ofthe PT. Jasa Marga privatization policy through the selling ofits shares in stock exchange will face the problem if itdoesn't have high commitment in the government lines to developPT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of itssocialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Margaprivatization policy, either for management, the investorsparties, and wide society and the weakness of the lawenforcement in Indonesia that may cause the level of the trustof domestic and foreign investors to the privatization policyin Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Margaprivatization by using the Initial Public Offering (IPO) inthe stock exchange is expected be able to increase theperformance of the company, able to apply the principles ofgood Corporate governance in the management of its company,able to increase the access to international markets, thehappening of the transferring of knowledge and technologyand the happening of the change of the work culture."

"ABSTRAKDIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited "

"Abstract. The purpose of this study is to know how the profitability (gross profit margin, operating profitmargin, return on asset, return on equity dan return on investment) of PT Adhi Karya, as an object of thisstudy, before and after IPO 2004-2008 period. This research is qualitative descriptive interpretive. The datawere collected from company financial statement 2000 – 2008 which four years before and after the IPO andexcluded 2004 as the year of IPO. The research result showed that only gross profit margin, operating margindan net profit margin which have a better performance after IPO. From Kruskall Wallis test profitability has abetter finance performance after IPO."