Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya."

"Upaya untuk memperkenalkan bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam telah dimulai pada awal dasawarsa delapan puluhan, namun kesempatan untuk mendirikan bank syariah baru timbul ketika dikeluarkan deregulasi perbankan yang lebih dikenal dengan Pakto 1988, kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum Syariah pertama di Indonesia baru berdiri 1991, meskipun bank syariah sebenamya sudah dikenal sejak awal dasawarsa enam puluhan. Berdasarkan pengalaman diketahui pula bank syariah relatif lebih tahan terhadap krisis moneter, karena sebenamya perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang masih terdapat derap kemajuan dunia usaha, terutama yang menjadi nasabah utamanya, bank syariah akan tetap maju berkembang, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah, sejalan dengan laju partumbuhan dunia usaha. Keterkaitannya dengan dunia usaha ini cukup dipahami, karena pendapatan dan keberhasilan bank syariah sangat dipengaruhi oleh dunia usaha yang memanfaatkan dana bank syariah. Kedekatan bank syariah dengan dunia usaha atau sektor rill lebih terasa karena salah satu usaha bank syariah adalah memberikan konsultasi atau bimbingan usaha yang kiranya akan lebih banyak diharapkan oleh pengusaha kecil. Dengan demikian, secara alamiah terdapat keunggulan lain karena secara langsung akan mendorong berkembang ekonomi kerakyatan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bahkan dari jenis produk yang ditawarkan, dapat diketahui pula bahwa cakupan layanan bank syariah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bank konvensinal."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort dan secara khusus membahas tentang pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku antara lain berupa perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, pengajuan permohonan repo aset, nilai capital adequacy ratio (CAR) Bank Century dan nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi ketentuan minimal 150% dari plafon FPJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This thesis analyzes the legal aspects of the injection of short-term liquidity facility as one of the realization of Bank Indonesia?s role as lender of last resort, taking its focus on the injection of short-term liquidity facility entrusted by Bank Indonesia to Bank Century on November 14th, 2008 and November 18th, 2008 with amounted to Rp 689.394.000.000,00 and eventually paid back on February 11th, 2008. The decision by Bank Indonesia received numerous responses from the public, mostly questioning the legality of the action taken.

This thesis uses juridical norms approach as research implementation method as well as qualitative method in data assessment.

The end result of this thesis found that allegations directed to Bank Indonesia and Bank Century not having fulfilled their respective duties of prudence are false."

"Bagi bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, keberhasilan dalam manajemen aset liabilitas sangat ditentukan oleh kualitas aset. Kebijakan pembiayaan, sebagai bagian dari aktifitas manajemen aset liabilitas, berperan memberikan arah atau pedoman dalam kegiatan kredit dalam rangka tercapainya tujuan penyaluran kredit, yakni memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko. Tercapainya tujuan tersebut akan tercermin dari kualitas aset.Kualitas aset akan menentukan bonus dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dan selanjutnya, akan menentukan kemampuan bank untuk menghimpun dana. Hal sedemikian tidak berlaku bagi bank konvensional, dimana imbalan kepada nasabah penyimpan dana didasarkan pada suku bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kualitas aset.Diversifikasi pembiayaan merupakan implementasi dari kebijakan pembiayaan (kredit) khususnya kebijakan dalam menentukan target pembiayaan (kredit), berupa, jumlah, jenis (types) dan komposisi dari pembiayaan (kredit) yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan mendiversifikasi pembiayaan, bank syariah melakukan diversifikasi risiko dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam berbagai dimensi, antara lain, jenis usaha, jenis produk, jenis maturitas dan lokasi.

---

Assets Liabilities Management and Lending Policy in its relation to Performing Loan and Profit Sharing on Islamic Bank (Case Study: Loan Diversification on PT Bank XYZ)For Islamic bank that it's operation based on profit sharing principles, the successful of assets liabilities management is very determined by asset quality. The lending policy as a part, and as a result of assets liabilities management activity, has a role to give direction or guidance of credit activity in the scope to establish the aim of credit distribution that is to maximize profit and minimize risk. The achievement of the aim would be reflected by assets quality.

Asset quality will determine whether in small or big bonus and sharing is given to creditor, the owner of source of fund, and determining the ability of bank to collect fund. That case doesn't valid in conventional bank that applied interest system, where the interest rate to the customer depended on interest rate that has been determined firstly without considering assets quality.

Lending diversification as an implementation of lending policy specifically the policy in determining lending target, such as, the amount, types, and the composition of lending that distributed to the community. With doing lending diversification, bank has done diversification of credit risk by granting loan in various dimensions, such as: types of business, types of product, types of maturity and location."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "