Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Kepailitan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan. Undang-undang ini hanya mengubah Undang-undang Kepailitan yang lama, yaitu Faillissementsverordening. Berarti Faillissements-verordening tetap dinyatakan berlaku selama tidak diubah dengan Undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan syarat-syarat seseorang dapat dipailitkan, yaitu sedikitnya memiliki dua orang kreditur dan sedikitnya memiliki satu utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) da dapat ditagih. Perkara pailit harus dibuktikan secara sederhana atau sumir. Artinya Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi (pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan). Setelah debitur dinyatakan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk menguruh hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Hak tersebut beralih kepada kurator sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Menurut pasal 12 Undang-undang Kepailitan, jika nantinya ternyata putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka segala tindakan kurator tetap sah dan mengikat. Pada Pengadilan Niaga permohonan pailit terhadap PT Hutama Karya ditolak, PT Hutama Karya dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Namun, Putusan Pernyataan Pailit terhadap PT Hutama Karya tersebut dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali."

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi utang yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini. Dalam menganalisis putusan pailit dan pembatalan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini, penulis mendasarkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama penerapan secara hukum mengenai syarat-syarat kepailitan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Agung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas.

---

In this study, the Writer tries to juridically analyze several aspects of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bankruptcy and the cancellation of bankruptcy verdicts, among others : the consideration of the Panel of Judges of first instance in deciding the bankruptcy petition of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the cancellation of bankruptcy of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, and the existence of debt that became the primary issue in this case. In analyzing the verdicts of the bankruptcy and the cancellation of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the Writer based her analysis by Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, particularly the application of the law on bankruptcy requirements by the Panel of Judges of first instance and Supreme Court Judges. In this study, the Writer uses a normative legal research methods with the type of descriptive research and qualitative methods of data analysis by collecting data with examining the literature and interviews with resource persons associated with the object under study, so that it will provide an overview of issues to be discussed."

"Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk mengetahui penerapan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan arti utang menurut Majelis Hakim serta dampak pembatalan pailit terhadap kurator yang sedang melakukan pekerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum sesuai dengan syarat - syarat menurut Undang - undang yang berlaku. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana seseorang yang memegang atau memiliki atau menunjukkan Surat Utang atas Unjuk adalah pemilik yang disebut sebagai kreditor sehingga permohonan pailit dapat dikabulkan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi karena utang yang dimaksud masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan dibatalkannya Putusan Pailit tersebut yang menimbulkan dampak terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang jumlahnya ditentukan melalui Penetapan Pengadilan.

---

This thesis discusses the Supreme Court ruling that annulled bankruptcy case Number 834 K/Pdt.Sus/2009 against PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia to determine the application of Act number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and the meaning of debt by the Panel of Judges and the impact of the annulment of the bankruptcy against Trustee who was doing his job. This research is a normative juridical and descriptive design.The results stated that the decision of the Panel of Judges on the Supreme Court has correctly applied the law in accordance with the requirement according to Law applicable. Judges in the Commercial Court narrowly interpreted the debt of a person who holds or has, or indicate the Performance Bond is the owner is so-called creditor bankruptcy so that the petition can be granted. But the statement denied by judges on the supreme court because the debt is still debated by both parties that resulted in the annulment of a bankruptcy decision giving effect to payment for work already done by the trustee of which is determined by the Court Decision."

"Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan hukum kasasi, kepailitan, dan perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan konsep yang umumnya dikenal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terkait dengan konsep kebangkrutan dan pengajuan perdamaian dalam undang-undangkebangkrutan di Indonesia yang dapat berdampak pada perlindungan hukum harta pailit Debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 16 ayat (2) UUK-PKPU.

---

This thesis discusses the impact of the application of Article 16 paragraph (2). UUK-PKPU in terms of cancellation of bankruptcy statements related to the principle of justice, the principle of business continuity, and the principle of balance as well as ways to protect the debtor's bankruptcy property during the cassation legal process and after the cassation is given. This research will attempt to elucidate the problem by outlining the concepts of legal recovery for cassation, bankruptcy and peace in bankruptcy law in Indonesia, which is different from the commonly known concepts. The writing of this thesis uses a normative juridical research method using secondary data sources. The results of this study indicate that there are differences related to the concept of bankruptcy and peace proposals in the law bankruptcy in Indonesia which may have an impact on the legal protection of the Debtor's bankruptcy property in the cancellation of the bankruptcy declaration at the cassation level based on Article 8 paragraph (7) jo. Article 16 paragraph (2) UUK-PKPU."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyatan kepailitan dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan actio pauliana dari Kurator, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepala PT Bank PRMSA selaku pihak ketiga tersangkut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum untuk selanjutnya dibuat suatu interpretasi terhadap suatu peraturan hukum. Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dari suatu gejala. Hasil analisa menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW terhadap harta bersamanya dengan Debitor Pailit adalah melanggar ketentuan dalam UU PKPKU, sehingga tindakan actio pauliana yang dilakukan oleh Kurator adalah tepat, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT Bank PRMSA adalah dengan memberikannya kesempatan untuk tampil sebagai Kreditor Konkuren atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap piutang yang dimilikinya kepada Debitor Pailit.

---

This research discusses the actions taken by the Curator in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. The decision was caused by legal action conducted by RSW as the legal wife of DH as a bankrupt debtor related to marital property with a Mortgage to pay off its debt to PT Bank PMRSA. The marriage was held after the bankrupt debtor is declared bankrupt in a court decision. The purpose of this research was to determine the status of marital property obtained after the decision to declare bankruptcy and was included as a bankruptcy property due to actio pauliana by the curator, also the legal protection that the head of PT Bank PRMSA as the third party in this matter. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used, which is a study by referring to legal norms or principles to further make an interpretation of a legal rule. The research typology used in this research is explanatory research, which describes or explains more deeply of a symptom. The results of the analysis show that the legal actions taken by RSW against the assets together with the Bankrupt Debtor violate the provisions in the PKPKU Law, so the actions of actio pauliana taken by the Curator are appropriate, and the legal protection that can be given to PT Bank PRMSA is by giving it the opportunity to appear as a creditor. Concurrent or may request compensation for account receivables calculated from the Bankrupt Debtor."

"Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu upaya pengakhiran kepailitan. Perjanjian perdamaian antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor dan para kreditornya merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam proses tcrcapainya kesepakatan atas perjanjian Perdamaian tersebut tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah, diantarannya nengenai pencapaian kesepakatan antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor pailit dan parakreditor sehingga tercapai perjanjian perdamaian sebagai upaya pengakhiran kepailitan PT Intercon Enterprises dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian. Proses perjanjian perdamaian dalam Perjanjian Perdamaian PT. Intercon Enterprises tercapai sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan yang berlaku pada saat perjanjian perdamaian tersebut berlangsung yaitu tanggal 5 Oktober 2000, dimana Undang-undang Kepailitan yang berlaku pada saat tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian adalah pengakhiran kepailitan PT. Intercon Enterprises dan penyelesaian pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor sebagaimana disepakati oleh para pihak dalamPerjanjian Perdamaian."