Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa remaja adalah masa transisi yang sangat beresiko untuk mengalami penyimpangan tingkahlaku, diantaranya seks bebas, dan resiko terhadap penyakit menular seksual (McMurray, 2003).Seks bebas dapat menyebabkan terjadinya kehamilan pada usia muda dan biasanya kehamilan iniadalah kehamilan yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan uniuk mengidentifikasi persepsiremaja tentang kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Desain penelitian yang digunakanadalah deskriptif sederhana. Penelitian dilakukan di tiga SMA di Depok, dengan jumlahresponden sebanyak 150 siswa, yang diambil secara cluster sampling. Data diambil pada minggukedua dan ketiga Desember 2004, Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Hasilpenelitian untuk sikap, nilai dan keyakinan yaitu 72 responden (48 %) mempunyai sikap, niIaidan keyakinan yang baik tentang kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Sebanyak 74responden (49 %) berpendapat bahwa media dan Iingkungan berpengaruh buruk terhadapkehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Sedangkan untuk persepsi remaja tentangkehamilan yang tidak diinginkan, 69 responden (46 %) mempunyai persepsi yang baik.Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pola asuh dan pola komunikasiyang sesuai dengan tumbuh kembang remaja, diadakannya penyuluhan tentang kesehatanseksual dan reproduksi ke sekolah-sekolah serta dimasukkannya materi pendidikan seksualdalam kurikulum pendidikan."

"Berat badan lahir dianggap faktor penentu yang paling penting dari ke-sehatan dan kelangsungan hidup anak. Penelitian ini bertujuan untuk mem-pelajari besar risiko kehamilan tidak diinginkan terhadap berat bayiberdasarkan persepsi ibu di Indonesia tahun 2010 beserta faktor-faktor pe-rancunya. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan meng-gunakan data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2010. Namun,studi ini memiliki variabel dari hasil kehamilan sehingga memungkinkanmenggunakan desain penelitian kohort retrospektif. Berdasarkan hasilanalisis multivariat ditemukan bahwa ibu yang mengalami kehamilan tidakdiinginkan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah(BBLR) yang didasarkan pada persepsi ibu sekitar 1,27 kali lebih besar dari-pada ibu yang mengalami kehamilan diinginkan setelah dikontrol oleh usiaibu, usia kehamilan, frekuensi periksa kehamilan di pelayanan antenataldan jumlah pil zat besi. Pada model probabilitas, risiko ibu dalammelahirkan BBLR pada kelompok kehamilan tidak diinginkan (4,42%),kelompok kehamilan diinginkan (3,52%) dengan kondisi usia ibu yang tidakberisiko (20 _ 34 tahun), usia kehamilan cukup bulan, frekuensi pelayananantenatal adekuat minimal 4 kali dan pil zat besi minimal 90 hari.Birth weight is considered to be one of the most important determinants ofhealth and child survival. Therefore, this study aimed to study to explore therisk of unintended pregnancy on infant weight based on the perception ofthe mother in Indonesia in 2010 along with the risk of the counfonders. Thisstudy is analytical research and used data from Indonesia Basic HealthSurvey. This study had a variable pregnancy outcomes, therefore a retro-spective cohort study design was performed in this study. Based on themultivariable analysis was found the risk ratio gave low birth weight onmothers who experiences unintended pregnancy 1,27 times comparedmothers who have experienced desired pregnancy after adjustment by ageof mother, age of pregnancy, antenatal care and the amount of iron tablets.The probability derived giving birth to LBW babies in mothers during her in-tended pregnancy is 4.42% compared 3.52% among mothers with desiredpregnancy with certain conditions, such as age group (20 _ 34 years), ade-quate of pregnancy age, four times antenatal care frequency, and adequateof the amount of zinc tablets minimum in 90 days."

"Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana Ketentuan Hukum tentang Privasi dan Data Pribadi di Indonesia dan Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming). Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi yaitu UU tentang Telekomunikasi, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Konsumen yang belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi dan data pibadi yang berlaku secara intemasional. Dalam implementasinya, pelanggan yang privasi dan data pribadi dilanggar dapat menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana kepada pelaku usaha baik secara perorangan maupun class action. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan telekomunikasi dalam menerima informasi promosi yang merugikan diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Namun demikian, belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban dimaksud sehingga potensi data pelanggan dipergunakan untuk kepentingan lain dapat terjadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan privasi, belum terdapat pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam Undang-undang tentang Telekomunikasi.

---

In telecommunication services, protection of customer privacy and personal data is an important thing in order to establish a clear legal relationship between business and customer telecommunication. Using normative research methods, this study aims to answer the question. How the Legal Provision on Privacy and Personal Data in Indonesia, and how the implementation of Legal Protection to Personal Data and Privacy of Telecommunication Users in Telecommunication especially in Receiving Harm Commercial Information (Spamming).

Currently there are several legal provisions relating to the protection of privacy and personal data, namely the Law on Telecommunications, Law on Information and Electronic Transactions and Consumer Protection Act that has not been comprehensively in accordance with the international principles of privacy and personal data protection. In the implementation, customer who its privacy and personal data breached may take legal action both civil and criminal to businesses either individually or in class action.

In general, the protection of privacy and personal data of telecommunications customers in receiving commercial information that harm are implemented through a number of laws and regulations, in particular relevant provisions of the obligation for businesses to maintain the confidentiality of customer data telecommunications services. However, there are no mechanisms and provision that may prevent the violation of the obligation as a result the potential of customer data used for other purposes may occur. In the context of the protection of personal data and privacy, has not been a regulation on consumer protection in the Law on Telecommunication."

"Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

---

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum."