Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku pasar asuransi di Indonesia, khususnya pasar asuransi jiwa, saat ini sedang dipengaruhi oleh pergeseran nilai dan manfaat uang. Pada waktu lalu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Namun saat ini, uang juga menjadi salah satu komoditi investasi yang dapat diperjualbelikan di pasar uang atau pasar modal. Ini pula yang membuat beberapa asuransi jiwa di Indonesia memasarkan produk unit linked yang mengkombinasikan antara proteksi dan investasi. Selama ini asuransi yang lebih dikenal adalah asuransi konvensional, akan tetapi asuransi konvensional ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem asuransi yang pengelolaannya bertumpu pada syariat Islam. Asuransi syariah dinilai merupakan alternatif yang tepat, terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk bermayoritas beragama Islam. PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pemrakarsa perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia mencoba menangkap peluang tersebut dengan mengeluarkan produk Takafulink. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah sistem investasi pada asuransi syariah, bagaimanakah prinsip-prinsip produk unit linked pada perusahaan asuransi jiwa syariah, bagaimanakah penerapan produk asuransi jiwa syariah unit linked di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan apakah penerapan produk asuransi jiwa syariah unit linked di PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen serta wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini disimpulkan konsep produk Takafulink yang memiliki dua program dana Mizan dan dana Istiqomah yang secara garis besar telah mengadopsi prinsip reksa dana dan memiliki karakteristik unbundled, pilihan, fluktuatif dan berisiko; serta penerapan konsep dan prinsip investasi syariah di PT. Asuransi Takaful Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariat Islam (sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang reksa dana syariah) dan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003)."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."