Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan Bank Syariah cukup tinggi karena pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif (legal approach) dengan tipe penelitian yang bersifat explanatoris untuk memaparkan bagaimanakah kesesuain pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, masih belum melindungi kepentingan nasabahnya, dengan tidak menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak, seperti tidak mencantumkan klausul secara detail tentang hak-hak nasabah dalam mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dan notaris dalam hal ini tidak ikut serta dalam menentukan kontruksi hukum dalam akad istishna? tersebut. Penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah telah ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri terutama setelah adanya masalah mengenai tertundanya serah terima rumah oleh pengembang kepada nasabah. Sanksi yang diberikan Bank Syariah Mandiri ke pengembang berupa teguran dan kepada nasabah pembiayaan rumah yang bermasalah melalui pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan.

---

The public interest to buy a house through financing in Islamic Bank is quite high because the profit margin in istallments is flat. This research was done through legal approach method and the type of research is explanatoris to explain how is the implementation of Islamic House Financing in indent land using Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri compared to the regulations and how is the completion of Istishna?s financing according to Islamic principles. The conclusion of the implementation of Islamic House Financing in indent land with Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri has been complied with the regulations. However, it?s still need improvement due to the right of the customer is not protect well in the agreement (Akad Istishna?) by not applying the principle of balance in the agreement, such as didn?t include detail clauses about the rights of customer in terms of following and claim the life insurance and fire insurance and notaris in this case does not participate in determining the legal construction in the agreement. Completion of financing troubled according to Islamic principles has been pursued by Bank Syariah Mandiri, especially after they have problem regarding the delay of house?s handover from developer to the customer. The action from Bank Syariah Mandiri to this developer is only using warning letter and for the troubled home financing customers will have finance restructuring."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Pada Bank X Syariah disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam praktiknya Bank X Syariah telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah bil wakalah. Prosedur murabahah bil wakalah membuka kemungkinan terjadinya side streaming, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini membuat pelaksanaan dari pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank X Syariah dengan melihat ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat eksploratoris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Penulis melakukan analisis terhadap nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah oleh Bank X Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengikatan akad murabahah dan wakalah pada Bank X Syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan tidak dimiliki saat dilakukan akad jual beli murabahah. Penyelesaian atas kasus side streaming oleh Bank X Syariah adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, Bank X Syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya. "

"Penelitian ini ditujukan untuk mengukur kesenjangan antara jasa yang dialami dengan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki korelasi yang kuat terhadap mutu pelayanan. Variabelvariabel ini terdiri dari Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy dan Responsiveness disingkat CARTER.Hasil One sample t-test didapatkan nilai rata-rata harapan semua variabel mutu pelayanan diatas rata-rata 4,5. Nilai yang terkecil 4,6 dan yang terbesar 4,68. Hal ini menggambarkan bahwa keseluruhan responden memandang penting terhadap variabel-variabel tersebut. Sedangkan pada nilai kenyataan mutu pelayanan yang diterima berkisar antara 3,84 sampai dengan 4,36. Artinya pelayanan yang diberikan belum memuaskan.Dari hasil uji korelasi Kendal tau pada CARTER didapati semua variabel bertanda positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi/meningkat variabel-variabel tersebut maka akan tinggi juga mutu pelayanan di bank umum syariah. Variabel compliance memiliki korelasi paling kuat terhadap mutu pelayanan.

---

The purpose of this paper is to examine the level of service quality and customer satisfaction in Islamic banks at east Jakarta from the perspectives of customers. Customers' perceptions are very important especially in the service industry such as the Islamic bank since there is high customer involvement in the delivery of the service itself. Overall, customers of Islamic banks and Islamic insurance companies rated compliance of Islamic laws as the most important dimension when assessing service quality. This indicates that customers of both banks and companies emphasize the importance of compliance to Islamic laws. The result of gap 5 analyses showed that the customers' perceptions for Islamic banks were consistently lower than their expectations. These negative gaps indicated that the delivered service level did not meet their expectations of service quality. The larger the gap, the more serious the service quality shortfall is, from the point of view of customers. According to the findings of this study, the biggest gaps for Islamic banks are related to "staff knowledge's to the product demanded." This analysis is critical because it may be used by the management to identify the service problems in Islamic banks and find ways to solve the problems."

"Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad pembiayaan syariah dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Nasabah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank X melakukan pengikatan akad MMQ yang kemudian mengalami kemacetan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah untuk mengangsur pengambilalihan porsi kepemilikan UUS dan membayar bagi hasil berdasarkan sewa. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menyebabkan adanya piutang pada UUS yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan melakukan pengalihan piutang secara cessie menurut hukum perdata Indonesia pada akad MMQ. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah pengaturan akad MMQ di UUS, pengaturan pengalihan piutang dengan cessie yang dapat dilakukan pada akad MMQ, dan akibat hukum dari pengalihan piutang dengan cessie. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan wawancara dengan narasumber untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan cessie yang dilakukan oleh pihak UUS Bank X untuk objek akad MMQ dilakukan tidak sesuai dengan cessie syariah yang ada di Fatwa DSN MUI. Akibat hukum dari pelaksanaan cessie bukan syariah pada akad MMQ adalah perjanjian pengalihan piutang cessie menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, sebaiknya pengalihan piutang secara cessie pada akad pembiayaan syariah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang melakukan kegiatan transaksi syariah lebih cermat dan teliti sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

---

Musyarakah Mutanaqishah Agreement (MMQ) is a sharia financing contract with the principle of partnership and profit sharing carried out by the Customer with a Sharia Business Unit (UUS), experiencing congestion because the Customer did not do the obligation in the agreement to repay the UUS ownership and pay the profit sharing based on the lease. Because of that UUS made the settlement by transfering receivables cessie according to indonesian civil law in the MMQ contract. The main problem of this theses is the MMQ contract arrangement in UUS, the arrangement of transfer of accounts receivable with cessie which can be done in the MMQ contract, and the legal consequences of transfering receivables with cessie. The research method used is normative juridicial, which is conducting a study of the applicable legislation and conducting interviews with informants to produce descriptive analysis data. Based on the research cessie implementation conducted by UUS Bank X for the MMQ contract object, it was conducted not in accordance by the islamic cessie in the Fatwa DSN MUI. The legal consequences of implementing a non-sharia cessie in the MMQ contract is that the cessie receivables transfer agreement become null and void by law. Thus, it is better to transfer cessie receivables to the sharia financing contract as outlined in the laws and regulations so that the parties carrying out sharia transaction activities are more careful and careful in accordance with existing sharia principles."