Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pembangunan industri. Karya teknologi pada dasar nya lahir sebagai karya intelektual manusia yang melibatkan tenaga, waktu dan biaya, sehingga teknologi memiliki nilai atau manfaat yang menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya Oleh sebab itu adalah wajar apabila terhadap hak atas penemuan atau karya teknologi tersebut diberi perlindungan hukum. Salah satu hak perlindungan hukum yang timbul dari karya intelektaal manusia adalah perlindungan hukum atas Merek. Di mana merek memiliki objek pengaturan di bidang karya-karya berupa tanda , yang di ciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau produk yang satu dari yang lainnya, yang sejenis. Pentingnya suatu pengaturan dan perlindungan yang baik atas merek bagi produsen nasional tentunya akan, merangsang produsen yang bersangkutan untuk membangun, mengembangkan, meningkatkan serta menjaga citra dan reputasi mereka melalui produk-produk yang bermanfaat dan berkwalitas. Hal tersebut membuat kita melihat pada pengaturan Merek yang berlaku di Indonesia, terutama dengan berlakunya UU Nomer 19 Tahun 1992. Dimana dapat dilihat apakah pengaturan Merek berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas merek yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat Indonesia. Peni ngkatan perlindungan hukum atas merek di Indonesia sesungguhnya sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menggalakkan segala usaha untuk meningkatkan ekspor dan investasi, termasuk juga investasi asing. Sehingga Indonesia dan oerekonomian nasional semakin terlibat dalam perdagangan dunia, dengan segala konsekwensi yang ditimbulkan dari saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara perekonomian nasional kita dengan perekenomian dunia ."

"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, di latar belakangi banyaknya para usahawan yang membutuhkan dana cukup besar untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan adanya kredit diharapkan menjadi modal usaha, namun untuk mendapatkan kredit pihak debitur harus menyerahkan jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain Bagaimana eksistensi Hak Merek sebagai jaminan fidusia dalam pemberian kredit?, Adakah perlindungan hukum terhadap Bank BNI 46 yang terikat dalam suatu perjanjian pemberian jaminan berupa Hak Merek? dan Apakah upaya eksekusi yang dilakukan Bank BNI 46 untuk mengambil pelunasan hutang Debitor jika terjadi wanprestasi?Dalam menganalisis masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. eksistensi Hak Merek dapat diketahui dari ada atau tidaknya nilai dari Hak Merek dan Hak Merek harus telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI dengan bukti pendaftaran Sertipikat Merek, sehingga Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum apabila Hak Merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI, karena hanya Hak Merek terdaftar saja yang dilindungi Undang-Undang dan akan membawa akibat hukum pada pihak ketiga. Hak Merek yang sudah terdaftar memudahkan Bank BNI 46 mengeksekusi untuk mengambil pelunasan hutang Debitur jika terjadi wanprestasi dengan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAM menjadi alas nama pemegang hak Baru (Bank BNI 46) dan mengeksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan eksistensi Hak Merek sebagai jaminan kredit dapat diterima Bank BNI 46 apabila Hak Merek mempunyai nilai dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HAKI, Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum karena Hak Merek tersebut telah terdaftar, sehingga memudahkan eksekusi dengan mendaftarkan dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI menjadi atas nama Bank BNI 46. Dalam perkembangan hendaknya semua Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan kredit Berta Pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur tata cara pembebanan Hak atas Kekayaan Intelektual supaya jelas pengaturannya.

---

The legal review conducted towards the fiduciary guarantee over the brand right of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. was caused by the immense number of the entrepreneurs needing huge amount of capital to run or expand their business. The credit provided by the bank is definitely expected to be an aid for them to do the thing mentioned. However, in attaining a credit, an applicant should fill the requirements, such as that the applicant should hand a guarantee to the creditor. Such a matter inspires the formulation of several problems to be addressed in this research, that are: how is the existence of the Brand Right as a fiduciary guarantee in a credit grant? Is there any legal protection towards Bank BNI 46 which is bound by a guarantee grant agreement in form of Brand Right, and what would be the execution effort conducted by Bank BNI 46 to take the payment, in case the debtor commit a violation to the agreement?In analyzing this matter, the writer applies a juridical normative approach method. We can trace whether a brand right exist or not by identifying whether there is any value of the brand right, and by figuring out whether the brand right also have been registered in the General List of Brand on the Directorate General of Intellectual and Property Rights (IPR), since it is only the registered brand right which is to be protected by the law, as well as is able bring a legal impact to the third party. A registered brand right will ease Bank BNI 46 to take the debt payment for the debtors in case of any hitch, by registering the fiduciary guarantee certificate on brand right to the fiduciary registration office, and by registering the transfer of the brand right to the new owner into the general list of brand in the Directorate General of IPR. Bank BNI 46 has been legally protected since it has registered, which enables it to execute such a thing by registering the transfer in the general list of brand in the directorate general of trips on behalf of Bank BNI 46.As for recommendation, the writer would like to suggest that all Intellectual Property Rights should be able and allowed to be a credit guarantee, while the government should formulate a law regulating the mechanism of the imposing of rights of the IPR in order to ensure the clearness of the procedure as well as the effectiveness."

"ABSTRAKMerek terkenal mempunyai nilai pembeda dan reputasi yang tinggi sehinggaMerek terkenal diidentikkan dengan barang-barang atau jasa dengan kualitas yangsangat baik. Selain itu pemilik Merek terkenal telah melakukan investasi denganmengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan pendaftaran hingga suatu Merekmenjadi terkenal, sehingga pencemaran merek terkenal (dilution) akan merusakdaya pembeda atau reputasi dari Merek terkenal dan mengakibatkan kerugian bagipemilik merek terkenal.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikutapakah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat initelah cukup memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dalamkaitannya dengan pencemaran merek terkenal (dilution),bagaimanakah perbedaandalam praktek mengenai pelanggaran merek dan pencemaran merek (dilution),apakah pengadilan di Indonesia telah menerapkan ”dilution theory ’ dalammenyelesaikan sengketa-sengketa merek terkenal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, denganpendekatan deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar memasukkanpengaturan mengenai (dilution) ke dalam Rancangan Undang-Undang Merekyang baru, sehingga dalam UU Merek yang baru terdapat kepastian dalamperlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merekterkenal (dilution).

---

ABSTRACTWell-known mark have a value and high reputation, so its identical with highquality o f goods and services. Beside that, the owner o f the well-known markalready invest in promotion and registration until a mark become a well-knownmark. Dilution can impair the distinctiveness or reputation o f the well-knownmark and make economic loss for the owner.Problems area in this thesis are : is the trademark law number 15 year 2001protect the owner o f the well-known mark in related with dilution; what are thedifference in practice between trademark infringement and dilution; is Indonesiancourt already aplied dilution theory to settle disputes o f well-known mark.The method which is used in this research is normative judicial with descriptivequalitatif approach.According to this research, the writer suggest to put dilution provision in to thenew trademark law draft that will give law certainty in protect the owner o f wellknownmark against dilution."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisonal Indonesia yang berupa tradisi sastera lisan dan produk sumber daya hayati, dalam undang-undang hak cipta dan hak merek yang berlaku saat ini, serta pembuktian terhadap pengetahuan tradisional Indonesia yang telah disalahgunakan oleh pihak asing. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menyarankan pemerintah perlu segera membuat aturan khusus mengenai pengetahuan tradisional atau indikasi geografis yang memihak pada komunitas lokal pemilik dari pengetahuan tradisional atau produk indikasi geografis tersebut. Selain itu pemerintah perlu membuat basis data yang berisikan berbagai dokumentasi pengetahuan tradisional di Indonesia. Adanya basis data ini dapat mengatasi kesulitan dalam menemukan dokumentasi yang akan digunakan sebagai alat bukti.

---

This thesis research it's about legal protection of oral tradition and specific product of Indonesian province in copyright law and trademark law, with legal evidence of Indonesian traditional knowledge property. This research are normative legal research, and the analysis methode are qualitative.

The result of this research suggest that the traditional knowledge law are necessary for local community in Indonesia. The goverment needs to build a database that contents various documentation of traditional knowledge in Indonesia. The database and the documentation can be used for legal evidence of Indonesian traditional knowledge property."

"Pembahasan mengenai generic term dalamperlindungan merek terkait dengan istilah “Town Square”setidak-tidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu: (1)apa urgensi pengaturan secara khusus mengenai generic term.dan (2) apakah merek town square merupakan generic termsehingga dapat diajukan gugatan pembatalan merek diPengadilan Niaga. Di Indonesia generic term hanya diatursecara implisit (tersirat) dalam pasal 5 huruf b dan c UUNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan, di AmerikaSerikat, walaupun perlindungan terhadap generic term tidakdiatur secara lengkap dalam Section 45 the Lanham Act (15U.S.C. § 1127), namun seiring dengan teori hukum tentanggeneric term yang terus mengalami perkembangan sehinggamenghasilkan berbagai preseden, cara penyelesaian terhadapmasalah generic term telah mengalami kemajuan dan memilikikepastian hukum. Dari Berbagai data yang ada dapatditunjukkan bahwa generic term harus diatur secara lebihkhusus dan jelas, karena merupakan istilah yang menunjukkangenus suatu jenis barang atau jasa dari produk yang menjadikomoditi perdagangan yang dapat dipergunakan secara bebasoleh seluruh warga. Dari berbagai preseden di AmerikaSerikat dapat pula dibuktikan bahwa perlindungan hukumterhadap generic term di suatu negara sangat penting. DiIndonesia, “Town Square” telah tergeneralisasi sehinggamenjadi generic term. Jadi, dapat dilakukan gugatanpembatalan pendaftaran merek “Town Square” terhadap PT GMRdi Pengadilan Niaga dengan menggunakan dasar hukum pasal 68ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta berbagaiteori hukum mengenai generic term. Penelitian inimenggunakan metode normatif/doktrinal. Sedangkan, metodepengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metodekualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifatpreskriptif."

"Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedaridentifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapijuga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnisitu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnismaka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu puladiperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkatinternasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya"The Paris Convention For Protection Of IndustrialProperty" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan KonvensiParis adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi dibidang perundang-undangan merek, dengan harapan agartercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagangyang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruhdunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UUNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yangdiharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalamhal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistemkonstitutif. Kekurangan dari sistim ini adalah pihak yangmendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhakatas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorangatau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atassuatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merekpihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempatmendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, makapotensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akansemakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadapkepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal inipenghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalampelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek.Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untukmengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dariperlindungan merek asing di Indonesia; serta untukmengetahui bagaimana perlindungan merek tersebutdiimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merekdimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orangataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta.Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapatdiperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebihmendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dariperlindungan merek asing."