Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."

"RINGKASAN EKSEKUTIFSejak peluncuran paket Juni 1993 dan Mei 1995 mengenaideregulasi otomotif, harga otomotif yang semula diharapkan turunternyata tidak terjadi seperti yang diharapkan. Memang setelahpaket Mei 1995 terjadi penurunan harga pada banyak merk mobil,akan tetapi penurunan yang terjadi tidak begitu berarti.Pasar industri kendaraan bermotor, khususnya mobil diIndonesi a terrnasuk suatu fenomena yang unik. Situasiperekonomian bukan merupakan satu-satunya faktor yang rnutlakyang menentukan pola pembelian mobil. Banyak faktor yang turutmempengaruhi. Sering terjadi permintaan mobil meningkat di kalatrend perekonomian menurun. Pasaran industri otomotif tampaknyaakan semakin semarak dengan keluarnya Inpres No. 02/1 996 tanggal19 Pebruari 1996 yang antara lain melahirkan hak pembuatan mobilnasional kepada PT Timor Putra Nasional. Pernbuatan mobilnasional ini diperkirakan akan rnenurunkan harga mobil, terutamauntuk sedan kelas 1600 cc ( dirnana sedan Timor berada). Denganadanya penurunan harga ini maka dapat diproyeksikan bahwapermintaan akan mobil, terutarna untuk jenis sedan akan rneningkatpada masa-rnasa mendatang. Dengan k ondisi ini, maka peluangdalam bisnis otomotif tetap menjanjikan tingkat keuntungan yangbaik. Untuk lebih meningkatkan keuntungan, pengusaha otomotif diIndonesia umumnya menguasai usaha dari hulu (pabrik komponen danperakitannya), hingga kegiatan distribusinya.Tingginya permintaan akan kendaraan bermotor diatas,mendorong salah satu perusahaan karoseri di Jawa Tengah, yaituPT Mekar Armada Jaya, untuk mendirikan sebuah perusahaan yangbergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor (KKB).Selain alasan tersebut, maka rencana pendirian mi merupakankelanjutan dan kegiatan Divisi Kredit perusahaan yang selamaini dalam skala kecil telah melayani pembelian kendaraan dengan kredit dari dealer-dealer perusahaan di daerah Magelang dan sekitarnya, yang mana kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan.Lonjakan kegiatan dari Divisi Kredit tersebut, mendorongperusahaan untuk mendirikan secara terpisah suatu perusahaanpembiayaan konsumen dengan badan hukum sendiri, yaitu PT Armada Finance. Mengingat cukup tingginya investasi yang diperlukan, maka PT Armada Finance mengadakan kerjasama pembiayaan dengan bank untuk mendanai sebagian kebutuhan dananya. Prinsip kerjasama yang akan dijalankan oleh PT Armada Finance dan bank adalah dengan joint financing, dimana total pembiayaan kendaraan setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka konsumen akan dibagi dalam prosentase tertentu antara PT Armada Finance dan bank. Bank utarna yang direncanakan untuk kerjasama tersebut adalah salah satu bank pemerintah.Selain permasalahan pendanaan proyek, maka hal lain yangharus diperhatikan oleh perusahaan adalah ketatnya peraturanpemerintah dalam mengawasi kegiatan industri pembiayaan. Hal ini dikarenakan industri pembiayaan ikut mempengaruhi stabilitas moneter. Pada tahun 1995 telah keluar kebijakan yang antara lain menghentikan izin baru bagi perusahaan yang akan bergerak dilembaga pembiayaan. Ketentuan lain yang penting adalah mengenai permodalan, dimana jumlah modal yang disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib Perusahaan Pembiayaan adalah sebesara. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima rnilyarrupiah);yang harus dipenuhi dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya putusan tersebut atau sejak mendapatkan izin.PT Armada Finance memperoleh izin usaha pada akhir tahun1994. Dengan modal disetor awal sebesar Rp 2.000,0 juta, makaperusahaan merencanakan pada tahun I operasionalnya dapatmerealisjr sekitar 913 perjanjian kredit, dengan totalpembiayaan sebesar Rp 21.500,0 juta. Dari jumlah mi sebesar20,0% atau Rp 4.300,0 juta akan dibiayai dengan uang muka dankonsumen, 70,0% atau Rp 15.050,0 juta akan dibiayai dari kredit modal kerja bank, dan sisanya sebesar 10,0% atau Rp 2.150,0 juta dibiayai dari modal sendini perusahaan.Dari proyeksi keuangan, maka tenlihat bahwa pada tahun Ioperasional perusahaan bisa mendapatkan laba sebelum pajaksebesar Rp 102,6 juta, tahun II sebesar Rp 1.274,3 juta, tahunIII sebesar Rp 2.077,4 juta, tahun IV sebesar Rp 2.409,5 jutadan tahun V sebesar Rp 2.565,2 juta. Dari internal fundgenerated tersebut dan ditambah dengan setoran modal yangdilakukan oleh perusahaan, maka pada akhir tahun ketigaoperasional perusahaan sudah bisa mengakumulasikan modalsejumlah Rp 10.403,6 juta. Dari analisa keuangan dan didukungoleh analisa SWOT, maka diperkirakan perusahaan akan mampu masuk dalam posisi 20 besar perusahaan pembiayaan swasta nasional di Indonesia yang membiayai KKB.Lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadapindustri pembiayaan yang dimasuki perusahaan adalah lingkunganremote dan operasional. Dukungan penuh dari group perusahaanyang sudah lama bergerak dalam bidang industri karoseni,diharapkan akan dapat membantu kelancaran operasionalperusahaan, baik dalam mengantisipasi persaingan maupunkebijakan pemenintah yang begitu ketat mengatur industni mi.Selain arialisa keuangan diatas, maka hasil analisalingkungan usaha dengan mempertirnbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, menunjukkan bahwa rencana investasi proyek mi layak untuk dibiayai. Pendirian perusahaan ini juga mempunyai dampak sosial yaitu berupa penciptaan lapangan kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi negara berupa pajak.Untuk pengembangan perusahaan, maka hendaknya pengurusperusahaan mengkonsentrasikan secara penuh dalam pengelolaanbisnisnya tanpa harus menjalankan perusahaan-perusahan lain dan group perusahaan. Hal mi untuk mejnbangun suatu company image yang kuat. Mengingat usaha KKE merupakan usaha jasa, maka hendaknya perusahaan menanamkan suatu service excellent dalam diri setiap pegawai perusahaan. Selain itu kegiatan pemasaran sangat perlu digalakkan. Untuk tahap pertama, mungkin perusahaan harus banyak melakukan pendekatan langsung kepada sebanyak mungkin dealer kendaraan bermotor.Dalam pengembangan perusahaan, maka strategi yang dapatdigunakan oleh perusahaan adalah strategi integrasi. Untuk itumaka akumulasi dana yang dihasilkan sebaiknya digunakan untukmemperbanyak dealer perusahaan. Dalam rangka bersaing, makastrategi yang bisa digunakan adalah strategi cost leadership.Strategi mi ditempuh dengan mencari sumber dana yang semurahmurahnya, sehingga perusahaan bisa mengambil spread yang tinggi dari konsumen atau membebankan tingkat bunga yang lebih rendah dari saingan. Untuk itu perlu dijaga hubungan baik dengan kreditur dalam rangka mendapatkan credit line."

"Perusahaan pelayaran yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini bergerak dalam bidang jasa transportasi laut, dalam hal ini jasa pengiriman barang dalam bentuk peti kemas (container).Dalam memenuhi permintaan konsumen (perusahaan yang mencarter kapal), perusahaan ini memiliki dua buah kapal laut kargo semi container untuk mengantar barang dari satu tujuan ke tujuan lain. Dengan bertambahnya umur kapal laut kargo semi container yang dimiliki perusahaan tersebut, maka banyak pula permasalahan yang timbul, salah satunya yaitu permasalahan mesin kapal. Mesin kapal laut kargo pada umumnya memiliki umur ekonomis sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, namun didalam kenyataannya tidak banyak mesin kapal yang dapat beroperasi selama itu. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh maintenance atau perawatan mesin yang tidak sesuai dengan prosedur, atau pihak maintenance yang sengaja mengabaikan prosedur-prosedur pemeliharaan demi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan analisa penggantian mesin kapal dengan Ilmu Ekonomi Teknik menggunakan metode Annual Equivalen. Pada penelitian ini, kenapa menggunakan metode Annual Equivalen, karena metode ini dianggap cukup efektif dan akurat terhadap perhitungan yang menggunakan dua investasi dengan umur sisa yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung Annual Equivalen dari mulai penggantian yang dilakukan saat ini sampai dengan penggantian sepuluh tahun kemudian. Dengan demikian maka dapat diketahui waktu yang tepat untuk melakukan penggantian.

---

Sea transport company that becoming research object in this study make a move in the field of sea transportation service, in this case service delivery of goods in the form of container. To fulfill request of consumer, this company have two semi cargo boat of container to deliver goods from one target to other target. By increasing semi cargo boat age that had by the company, hence there are also many problems of arising out, one of them that is a problems of motorship. Cargo ship machine in general have economic age about twenty five until thirty year, but in reality not many motorship able to operate during that. The mentioned can be resulted from the maintenance or treatment of machine which disagree with procedure, or the maintenance department which intend to disregard conservancy procedures for the shake of getting large of profit.

Consider of that problems, hence to analyse engine replacement of the ship with Economics Technique use method of Annual Equivalen. This method is assumed effective enough accurate and to calculation using two invesment with different remains age. The next step is by counting and calculating Annual Equivalen from strarting replacement in this time up to replacement ten years later. Thereby hence can know by right time to do replacement."

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."