Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para officer pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank?s aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X?s Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn?t heed the guideliness so that is causing the bad credit in Bank X."

"ABSTRACTThis Research used normative juridical methodewith secondary data as its data resources, wereobtained by study document. The problems were howdistinguished between Normal Non Performing Loan(NPL) and Criminal Non Performing Loan (NPL) and howdetermined bank director responsibility on NormalNon Performing Loan (NPL) and Criminal NonPerforming Loan (NPL). From the result, can beconcluded that ; first, Normal Non Performing Loan(NPL) was Non Performing Loan (NPL) wasn't caused bybad will from bank and debtor, but Criminal NonPerforming Loan (NPL) was Non Performing Loan (NPL)was caused by bad will from bank and debtor. Second,on Normal Non Performing Loan (NPL) , bank directorcould justified as civil, but on Criminal NonPerforming Loan (NPL), bank director could justifiedas criminal."

"ABSTRAKSalah satu ciri Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaaneksekusinya, jika debitur cidera janji, sertipikat HakTanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda buktiadanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan katakata"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan titel eksekutorial didalam praktek berjalantidak sebagaimana mestinya, karena adanya bantahan ataugugatan dari pihak debitur, hal ini dapat terlihat denganadanya bantahan dari debitur dalam kasus putusanPengadilan Negeri nomor: 580/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Dalamkasus ini, PT. BANK UMUM SERVITIA selaku krediturwalaupun telah memperoleh fiat pengadilan untuk melakukaneksekusi akan tetapi proses pelaksanaan eksekusinyaterhambat karena adanya bantahan dari TJEN IWAN WIJAYAselaku debitur. Dan seharusnya, walaupun adanya bantahandari debitur dalam proses eksekusi Hak Tanggunganseharusnya bantahan tersebut tidak boleh menghambat ataumenunda pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, karena dalamperkara hutang piutang atau pemberian kredit telahmemiliki bukti otentik berupa perjanjian kredit yangmembuktikan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian inibersifat yuridis normatif, tipe penelitian eksplanatorisdengan pendekatan analitis, juga merupakan penelitiankepustakaan, dengan data yang diperoleh dari bahan hukumprimer dan sekunder, sehingga hasil dari penelitianadalah bersifat evaluatif-analisis."

"ABSTRAKSebelumnya jika kredit debitur oleh kreditur sudahdigolongkan macet, maka bank hanya mempunyai tiga pilihanpenyelesaian terhadap kredit tersebut. Penyelesaian itudapat dilakukan dengan jalan mengambil pelunasanpiutangnya dari debitur dengan cara (1) penjualan melaluilelang atau (2) penjualan di bawah tangan; dan (3)eksekusi Hak Tanggungan.Penjualan melalui lelang, menyebabkan hargaditentukan oleh nilai pasar peserta lelang. Bisa sajatinggi atau sebaliknya sangat rendah. Jika sangat rendahdan debitur tidak bersedia melepaskan agunannya makapenyelesaian kredit debitur belum bisa dilaksanakan.Penjualan di bawah tangan, juga memiliki kelebihandan kekurangan. Kelebihannya, penjualan dilaksanakan atasdasar sukarela debitur, berarti debitur dapat bekerjasamauntuk menyelesaikan kreditnya. Kekurangannya yaitu harussudah ditemukan investor yang sesuai dengan keinginandebitur, sehingga cara ini juga bisa berlarut-larut.Penyelesaian dengan eksekusi Hak Tanggungan,menyebabkan bank mengambil tindakan paksa kepada debituruntuk meyelesaikan piutangnya lewat proses peradilan yangmembutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perbankan adalah salah satu pilihan yangmemberikan keistimewaan kepada kreditur untukmenyelesaikan kredit yang macet. Keistimewaan yangdiberikan itu meliputi : (a) dapatnya bank sebagai pihakpembeli agunan debitur tersebut; (b) bank dapat melakukanbalik nama sementara sertifikat tanah atas nama bank dan(c) bank diberikan hak untuk menangguhkan kewajibannyasehubungan peralihan hak tersebut untuk sementara sampaiditemukan investor. Sehingga jika disimpulkan makaprosedur ini telah memberikan keistimewaan lain, yaitukecepatan, biaya murah serta diminimumkannya risiko yangakan timbul."