Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai konversi utang menjadi saham sebagai salah pola restukturisasi utang yang dapat dipilih oleh perusahan debitor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar utang dikarenakan kemampuan operasional dan finansial perusahaan debitor yang kurang baik. Konversi piutang menjadi saham memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sekaligus memberikan hak bagi kreditor untuk turut serta dalam menjalankan perusahaan debitor sebagai pemegang saham.Skripsi ini mengupas kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk. yang mengajukan pola konversi utang menjadi saham sebagai cara penyelesaian utang-utangnya dalam Rencana Perdamaian yang diajukan bersama-sama dengan permohonan PKPU dan mengaitkannya kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the conversion of debt into shares as one restukturisasi patterns that can be selected debt by the debtor company is not can perform obligations due to the ability operational and financial firms that are less good debtor. Conversion receivable into shares provides an opportunity for the debtor to continue its efforts as well as giving the right of creditors to participate and in running the debtor company as shareholders.Thesis examines the case of PT Argo Pantes PKPU Tbk. and PT Sekar Laut Tbk. the proposed pattern of debt conversion into shares as a way debt settlement in the Peace Plan proposed together with the application and link it to PKPU provisions of applicable laws."

"Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, pada tahun 2008, PT Ancora Resources (dahulu PT TD Resources) membeli 40% saham PT MNK yang dimiliki oleh PT Ancora Mining Services. Untuk memperkuat struktur permodalan dalam pembiayaan pembelian 40% saham PT MNK tersebut dan untuk menambah modal kerja, maka pada bulan Oktober 2008, perseroan menawarkan right issue kepada para pemegang saham. Akan tetapi ternyata right issue tersebut menyisakan masalah. PT TD Resources Tbk dinilai telah melanggar Peraturan Bapepam No IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu..Hal ini dikarenakan ada tujuh pihak terafiliasi dengan PT Ancora Resources, yang bukan pemegang saham independen, memberikan suaranya dalam RUPS PT TD Resources Tbk yang diadakan pada bulan September 2008. RUPS tersebut diselenggarakan untuk menyetujui right issue dan akuisisi yang dilakukan oleh PT TD Resources Tbk. Akibat adanya pelanggaran ini,penulis ingin mengetahui mekanisme right issue I yang seharusnya dilakukan oleh PT TD Resources Tbk.

---

In order to increase company's value, in 2008 PT TD Resources (formerly PT TD Resources Tbk.) bought 40% share of PT MNK which was previously owned by PT Ancora Mining Services. To strengthen the capital structure for buying 40% share of PT MNK and to increase working capital, in October 2008 the company offered a rights issue to shareholders. However, the right issue left problem. PT TD Resources Tbk. was founded violated Bapepam Rule No. IX.E.1. about Conflict of Interest on Certain Transactions. This was because there were seven affiliates of PT Ancora Resources, which was not independent shareholders, voted at PT TD Resources Tbk's General Meeting in September 2008. That general meeting was held to approve right issue and acquisition held by PT TD Resources Tbk. Because of this violation, the writer want to conduct research on right issue I mechanism that should be implemented by PT TD Resources Tbk."

"Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukanpenyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomimaupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroandi Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembanganekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridismaupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori danpembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS

---

Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip

the company exit from the economic crisis and the insolvency status.

Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the

globalization era, comply with the global economic developments and competitive

world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the

collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in

both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan

restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to

restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of

Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f

Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the

corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures

and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By

using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in

the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive

writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to

the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the

existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be

concluded that particular debt into shares is particular debt that the company

received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor

of debt from a party where the company has received the benefits that can be

valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations

the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms

for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at

the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of

Shareholders phase."

"Pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sebagian besar emiten yang terdaftar di Bursa Efek mengalami tekanan berat akibat beban valuta asing seiring dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat meringankan beban para emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan mengeluarkan ketentuan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan memungkinkan emiten untuk melakukan pengkonversian utang menjadi saham (debt to equity swap) apabila disetujui oleh kreditur yang bersangkutan. Dengan didasarkan ketentuan itu, PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk telah mengadakan perjanjian perdamaian pada tahun 2005 dengan para krediturnya untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui praktek debt to equity swap. Sebagai konsekuensi, pemegang saham emiten yang bersangkutan akan terkena dampak dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut berupa dilusi, penurunan dividen, dan perubahan pengendalian. Perlindungan hukum terhadap dampak-dampak yang telah dan akan diterima oleh para pemegang saham tersebut merupakan tantangan bagi pasar modal Indonesia dalam membangun kepercayaan publik yang merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam mengakumulasi partisipasi modal mereka di pasar modal. Perlindungan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konversi utang menjadi saham tidak terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konversi utang menjadi saham dilaksanakan dalam perdamaian dengan para kreditor dan menimbulkan akibat hukum seperti berubahnya kedudukan kreditor menjadi pemegang saham.

---

This thesis discusses about debt to equity swap conducted by PT Istaka Karya (Persero) as an effort to save the company from bankruptcy. Debt to equity swap is one of the alternatives that a company on the verge of bankruptcy often choose. This thesis uses a normative juridicial study and found that there are a few obstacles that may arise during the debt conversion process. This thesis concludes that debt to equity swap is a part of reconciliation process and causes legal consequenses such as the changed status of creditors to shareholders."

"Industri properti merupakan salah satu industri yang sangat rentan dipengaruhi kondisi makro ekonomi. Ekpansi industri bisnis sejak 5 (lima) tahun terakhir meningkat dengan pesat. ini dipengaruhi kondisi konsisi sosial politik yang relatif stabil dan kondusif, tingkat Produk Domestik Bruto meningkat dan tingkat inflasi menurun yang mengindikasikan daya beli masyarakat meningkat dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cenderung menurun dimana hal ini berdampak pada penurunan suku bunga komersial seperti suku bunga atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).BNI sebagai bank umum memiliki salah satu unit bisnis yang bergerak di bidang penyaluran kredit. BNI melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi risiko bermasalah yang dimiliki antara lain B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Pengelolaan aset Debitur, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, diskon penyelesaian kredit dan kepailitan.PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada industri properti. PT.XYZ menjadi debitur BNI sejak tahun 1997 dengan fasilitas pertama sebesar Rp.44.000.000.00 puluh empat milyar rupiah), lalu pada awal tahun 1998 mendapatkan tambahan kredit sehingga menjadi Rp. 166.841.812.000,- dan setelah dikurangi angsuran,posisi kredit terakhir PT.XYZ adalah sebesar Rp. 166.224.812.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan yang mengalami dampak atas krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997

---

The property industry is one industry that is very vulnerable to macroeconomic conditions. The expansion of the business industry since the last 5 (five) years has increased rapidly. This is influenced by relatively stable and conducive socio-political conditions, the level of Gross Domestic Product has increased and the inflation rate has decreased which indicates an increase in public purchasing power and the interest rate for Bank Indonesia Certificates (SBI) which tends to decrease which has an impact on lowering commercial interest rates such as the interest rate. interest on Home Ownership Loans (KPR).

BNI as a commercial bank has a business unit engaged in lending. BNI makes various efforts to minimize its problematic risk, including B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Debt asset management, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, credit settlement and bankruptcy discounts.

PT. XYZ is a company engaged in the property industry. PT.XYZ has been a BNI debtor since 1997 with the first facility of Rp. 166,841,812,000, - and after deducting installments, the last credit position of PT. XYZ is Rp. 166,224,812,000,- (one hundred and sixty six billion two hundred twenty four million eight hundred and twelve thousand rupiah). PT. XYZ is one of the companies that experienced the impact of the monetary crisis that hit Indonesia in mid-1997."

"Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy."

"Kepailitan memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian pembayaran utang, di mana debitor dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Salah satu mekanisme yang kerap digunakan adalah debt to equity swap yaitu konversi utang menjadi saham. Mekanisme tersebut diajukan oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang nantinya disepakati oleh para kreditor dan kemudian dihomologasi. Dalam hal ini, kreditor nantinya akan berubah menjadi pemegang saham perseroan debitor. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai akibat hukum debt to equity swap dalam rangka perdamaian di PKPU serta bagaimana perlindungan hukum kreditor pasca debt to equity swap. Secara khusus, pembahasan akan dihubungkan dengan fenomena saham tidur, yaitu saham yang tidak aktif diperdagangkan dan bersifat tidak likuid dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal. Dilakukan studi kasus atas PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk yang menggunakan konversi utang menjadi saham untuk menyelesaikan utangnya, di mana saham perseroan merupakan saham tidur. Terjadi penyelundupan hukum dikarenakan konversi utang menjadi saham telah membebaskan PT Waskita Beton Precast Tbk dari kewajibannya melakukan pembayaran kepada kreditor. Para kreditor yang semestinya mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang berujung mendapatkan pembayaran dalam bentuk saham yang tidak likuid dan susah dijual.

---

Bankruptcy serves as a mechanism for debtors and creditors to attain a resolution of debt payments, affording debtors the opportunity to restructure their indebtedness. One frequently utilized mechanism is the debt-to-equity swap, involving the conversion of debt into equity. This mechanism is proffered by the debtor and delineated in a composition plan assented to by the creditors and homologated. In this scenario, creditors are subsequently transformed into shareholders of the debtor company. This research endeavors to explicate the legal ramifications of debt-to-equity swaps within the context of the debt settlement, as well as the legal safeguards extended to creditors subsequent to debt-to-equity swaps. Specifically, the discourse will be correlated with the phenomenon of sleeping stocks—stocks that remain inactive in trading and exhibit a lack of liquidity over an extended temporal span. This research is presented in the form of a normative juridical study utilizing doctrinal research methodologies. A case study was undertaken on the debt settlement of PT Waskita Beton Precast Tbk, which employed debt conversion into shares to discharge its obligations, wherein the company's shares qualified as dormant. Legal impropriety ensued as the conversion of debt into shares absolved PT Waskita Beton Precast Tbk from its obligation to fulfill payments to creditors. In this case, creditors who were initially entitled to receive remuneration in the form of currency, ultimately received compensation in the form of shares that proved illiquid and challenging to divest."