Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"Masih terdapat polemik yang timbul pasca diperbaharuinya landasan hukum pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diantaranya perihal perubahan norma kaidah pertambangan yang baik khususnya lingkungan serta kaitan perizinan dengan kaidah pertambangan yang baik. Pendekatan yang dilakukan yakni menggunakan metode yuridis normatif dan hasil dari penelitian yakni berupa preskriptif analitis. Norma kaidah pertambangan yang baik di Indonesia menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah cukup baik, seperti sudah dimasukkannya ketentuan Kaidah Teknik Pertambangan di dalam Pasal 96, yang bilamana merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi juga di dalamnya Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Perizinan kaitannya dengan kaedah pertambangan yang baik ialah pemohon serta pemegang izin wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dimana hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaanpertambangan di Indonesia

---

There are still polemics that arise after the renewal of the mining legal basis with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including changes to Good Mining Practice, especially regarding the environment and the link between licensing and Good Mining Practice. The approach taken is using a normative juridical methodand the results of the research are in the form of analytical prescriptive. Thenorms of Good Mining Practice in Indonesia according to Law Number 3 of 2020 are quite good, as has been included in the provisions of the Good MiningPractice in Article 96 when referring to Article 3 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 of 2018, the Good Mining Practice also include the following in it the Good Mining Practice. Licensing with Good Mining Practice is that the applicant and the permit holder are required to implement Good Mining Practices which has been explicitly regulated in Law Number 3of 2020. This is important to create legal certainty in mining management andexploitation in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bahan perbandingan hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai investasi pertambangan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional sebagai unsur utama dalam menerapkan segala kebijakan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

---

The following thesis is critizing about investment aspects in Indonesian mining sector. The particular issue of this thesis will appear in a form of comparison between Law No. 11 of 1967 regarding Foremost Terms of Mining and Law No.4 of 2009 regarding Coal and Mineral Mining. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The end result of this thesis recommends the Government to soon issuing the Government Regulation which stipulates further about investment related to coal and mineral mining by considering national interest aspect as the main element."

"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan yang terdapat dalam PKP2B disesuaikan paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sebelum UU Minerba lahir sistem pengelolaan pertambangan batubara dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor, UU Minerba tidak mengenal perjanjian dalam pengelolaan pertambangan batubara. Penyesuaian PKP2B dilakukan pemerintah melalui renegosiasi dengan rancangan amandemennya, hingga saat ini proses renegosiasi telah berjalan hampir 4 tahun sejak UU Minerba diundangkan, namun belum mempunyai titik temu. Kepastian hukum atas UU Minerba menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (dalam hal renegosiasi disini tentunya pemerintah) yang berinisiatif mengubah suatu ketentuan dalam PKP2B sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati apabila di lain pihak menolak. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang dalam perjanjian apabila sebab tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun renegosiasi PKP2B saat ini tidak menemui kata sepakat, sebenarnya PKP2B telah dilakukan beberapa kali perubahan sebelum UU Minerba diundangkan. Salah satu alasan renegosiasi PKP2B tidak menemui kata sepakat karena posisi para pihak dalam renegosiasi dibatasi ketentuan UU Minerba yang merupakan produk dari pemerintah sebagai penguasa, dan di satu sisi pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian PKP2B itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam renegosiasi tersebut cenderung mengunci dan menutup kesempatan pihak lainnya untuk merundingkan hak dan kewajibannya. Bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang diantara mereka yang menyepakatinya dan para pihak harus menghormati perjanjian yang telah disepakati (asas kepastian hukum dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda).

---

This thesis discusses the legal certainty against the adjustment of coal contract of work (PKP2B) based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law). PKP2B are agreements made and agreed between the contracting parties either domestic or foreign by the government of the Republic of Indonesia in the coal mining business cooperation. PKP2B first regulated through Law No. 11 of 1967 on General Provisions of Mining. The birth of the Mining Law requires that the provision contained in PKP2B adjusted at least 1 year from the Mining Law was enacted. Before the Mining Law was born coal mining management system given through an agreement between the government and the contractor, the Mining Law does not recognize an agreement in the management of coal mining. PKP2B adjustments made by the government through the draft amendments to the renegotiation, the renegotiation process to date has been running almost 4 years since the promulgation of the Mining Law, however, does not have any common ground. Legal certainty of the Mining Law to be questionable. The question that arises is what should be done by one of the parties (in terms of renegotiation of the government here of course) who took the initiative to change a provision in an agreement PKP2B as agreed when on the other hand refused. What about the provision which provides that a cause is forbidden in the agreement if the cause is contrary to the Act. This thesis research using normative legal research approach legislation.

The results were obtained despite the renegotiation PKP2B currently not met an agreement, actually PKP2B been done several times before the Mining Law was enacted. One reason renegotiation PKP2B not meet an agreement because the position of the parties to renegotiate, under the provisions of the Mining Law is limited which is a product of government as rulers, and on one side of the government as a party to the treaty itself (PKP2B). So things are discussed in the renegotiation tends to lock and close the other parties an opportunity to negotiate their rights and obligations. That the agreement binds both parties as the Act among those who agree and the parties must honor the agreements that have been agreed upon (the principle of legal certainty in the agreement known as pacta Sunt servanda)."

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 badan legislatif mengundangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan sistem pengusahaan pertambangan batubara dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan sebagai instrumennya. Fokus permasalahan dalam skripsi ini ialah kedudukan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang wajib untuk disesuaikan dengan sistem pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan syarat sah suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas umum perjanjian, PKP2B merupakan suatu perjanjian yang dapat dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan pasal peraturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the changes in regulation of the mining system which then give rise to biased interpretations. Mining exploitation, especially in the field of coal mining in Indonesia is done by a private contractor and the Government of Indonesia with the concession system based on an Coal Mining agreement (PKP2B). To carry out the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 the legislature enacted the Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining. In the legislation introduced coal mining system by using the Mining Permit as an instrument. The problem of this thesis is the position of Coal Mining Agreement which is obligated to conform with the mining system as stipulated in Law Number 4 of 2009. This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that based on the terms of a valid treaty article 1320 of the Civil Code and the general principles of the agreement, PKP2B as an agreement can be declared null and void, because it has violated the provisions of transition on the Law Number 4 of 2009."

"Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usahajasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu,membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPKuntuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Sertaakibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakansendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubaradilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkanpemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasapertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP danIUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri.Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPKmengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkanperbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal danperusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip nationaltreatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapunakibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatanpenambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUPatau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasamadengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkangugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatanusaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangandidukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasapertambangan asing.

---

AbstractThis thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineraland Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business.Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUPor IUPK to use the services of local and/or national mining services companiesand the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining andrefining process. The method used in this study is juridical-normative approach.The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law,namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national miningservice companies and carry out its own mining and refining process. In regardsto the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage oflocal/national mining services companies, causing different treatment to foreigncompanies and local/national companies, and this violates the principles ofnational treatment which is recognized within international trade agreements. Inadditon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining andrefining process shall terminate or not renew a cooperation agreement withmining service company, and this could potentially lead to legal action. Theresult of this research suggest in general that mining service business activitieswhich are supported by mining regulation clearer about setting foreign miningservice."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa pemutusan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 ini menghapuskan sistem KK dan PKP2B serta menggantinya dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, para pemegang KK dan PKP2B diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam KK dan PKP2B tersebut dengan ketentuan baru yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009. KK dan PKP2B adalah suatu bentuk perjanjian antara Pemerintah dengan investor / kontraktor, berbeda dengan IUP yang merupakan bentuk perizinan yang diterbitkan pemerintah bagi investor yang hendak mengusahakan penambangan mineral dan batubara. Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B, serta perbedaan mendasar antara KK / PKP2B dengan IUP memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pemutusan KK dan PKP2B tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen kepustakaan yang juga didukung dengan pendekatan kasus.

---

This thesis discusses the dispute settlement on termination of Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B) which are not adjusted with the provisions of Law of The Republic of Indonesia Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The issuance of Law No. 4 of 2009 has abolished Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B), and replaced it with a system of Mining Permit (IUP). According to Article 169 letter b of Law No. 4 of 2009, the KK and PKP2B holders required to adjust the articles stated in the KK and PKP2B with existing new provisions to the Law No. 4 of 2009. KK and PKP2B is a form of agreement between the Government and the investor / contractor, in contrast to the IUP which is a form of government permits that is granted for investors to conduct mining business. Adjustment liability of KK and PKP2B, as well as the fundamental differences between KK / PKP2B with IUP giving a significant impact on the dispute resolution mechanism in the event of termination of the KK and PKP2B. This research uses a juridical normative approach that focuses on the study of literature, which is also supported by cases."

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method.

The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License."