Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai akuisisi bank, dimana bank yang diakuisisi adalah bank lokal dan pihak yang mengakuisisi adalah badan hukum asing, dengan studi kasus akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Pembahasannya mencakup dasar pertimbangan bagi masing – masing pihak dalam melaksanakan akuisisi, akibat akuisisi terhadap kepemilikan dan kepengurus bagi bank yang diakuisisi serta pengaruh pelaksanaan akuisisi terhadap nasabah, pemegang saham minoritas, kreditur, bidang usaha dan karyawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data – data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaksanaan akuisisi pada bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan memperhatikan kepentingan – kepentingan para pihak.

---

The focus of this study is the bank acquisition, where the bank who acquired is local bank and the acquiror is foreign legal entity, with case study : The acquisition of Bank Ekonomi by HSBC. This discussion is included the based considering of the acquisition by the parties, the consequence for the ownership and management for the acquiree and the effect of acquisition for customers, minority shareholders, creditors, business and employees. This research is literature law research based on literature or secondary data. The data were collected by means of analytic-descriptive. The researcher suggest that the implementation of bank acquisition should be based on the rules and conducted with due consideration of the interest of the parties."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan pada pelaksanaan Akuisisi Saham Bank Mutiara oleh JTrust, sebuah badan hukum dari Jepang. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, proses akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust. Kedua, akibat hukum akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust terhadap kepengurusan, status karyawan, kreditur, pemegang saham, dan persaingan usaha. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi Bank Mutiara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan beberapa pengecualian karena status Bank Mutiara yang merupakan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuisisi Bank Mutiara menyebabkan perubahan pada kepengurusan dan komposisi pemegang saham tetapi tidak menyebabkan akibat apapun pada status karyawan, kreditur serta persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focused on the acquisition of Bank Mutiara by JTrust, a financial company based on Japan. This research would focus on two main issues. First, the acquisition process based on the existing regulations. And the later about the effect the acquisition has on the Bank Mutiara’s management, employees, creditors, shareholders, and business competition in the banking sector . This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the acquisition process has been done in accordance to all the existing regulations about acquisition with some exceptions because Bank Mutiara’s status as currently managed by LPS. The research showed that the acquisition process also resulting in some changes in the company namely the acquiree’s management board and shareholders but did not affect the creditors, employees and banking’s sector business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing. Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi pemodal asing untuk memiliki paling banyak 99% saham di bank umum. Ketentuan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan modal bank yang disebabkan oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemodal asing untuk membeli saham bank-bank di Indonesia. Bahkan, hingga saat ini sebagian besar bank swasta di Indonesia dimiliki oleh asing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh investor asing yang telah dilakukan sejak krisis moneter sampai saat ini. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Untuk melihat tren ini, perlu ditinjau mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuisisi bank lokal oleh pihak asing, termasuk di dalamnya peraturan tentang kepemilikan saham bank umum, pemegang saham pengendali, kepemilikan tunggal, dan sebagainya. Penulis juga meneliti motif yang dimiliki oleh asing untuk mengakuisisi bank lokal. Pada dasarnya, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti dilatarbelakangi dengan niat untuk meningkatkan sinergi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam skripsi ini, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai latar belakang Indonesia sebagai target akuisisi investor-investor asing. Selain itu, penulis juga meneliti dan menganalisis dampak liberalisasi perbankan terhadap kepentingan nasional perbankan Indonesia dan juga terhadap bank yang diakuisisi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing didasari oleh bertemunya penawaran dari investor asing yang ingin memperluas pasar dan permintaan Indonesia yang membutuhkan pemodal yang kuat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindakan akuisisi oleh asing berdampak positif bagi bank-bank di Indonesia yang dapat dilihat dari performa, efisiensi, dan inovasi. Bank-bank di Indonesia semakin maju dalam digitalisasi perbankan setelah diakuisisi oleh investor asing dari negara-negara maju. Demi memenuhi kebutuhan nasabah, bank-bank juga melakukan kerjasama yang inovatif dengan penyedia jasa yang populer di kalangan masyarakat.

---

This thesis discusses the trend of acquisition of local banks by foreign corporations. The Government of Indonesia opens the door for foreign investors to own at most 99% of shares in commercial banks. The provision was established to meet the bank's capital needs caused by the monetary crisis in the late 1990s. This opportunity is utilized by foreign investors to buy shares of banks in Indonesia. In fact, until now most private banks in Indonesia are owned by foreigners. Therefore, the author is interested to discuss about the trend of acquisitions of local banks by foreign investors that have been carried out since the monetary crisis to date. Research method that used by the author is juridical-normative, whereas in this research, author refers to positive law or written norms law. To see this trend, it is necessary to review the laws governing the acquisition of local banks by foreign parties, including regulations on the share ownership of commercial banks, controlling shareholders, sole prop ownership, and so on. The author also examined foreign-owned motives for acquiring local banks. Predominantly, the acquisition actions carried out by a company must be motivated by the intention to increase synergy to obtain greater profits. In this thesis, it will be further described about Indonesia's background as the target of acquisition of foreign investors. In addition, the author also examines and analyzes the impact of banking liberalization on the national interest of Indonesian banks as well as on the banks acquired itself. The results showed that the trend of acquisition of local banks by foreign legal entities is based on the meeting of offers from foreign investors who want to expand the Indonesian market and demand that requires strong investors. This research also shows that foreign acquisitions have a positive impact on banks in Indonesia that can be seen from performance, efficiency, and innovation. Banks in Indonesia are increasingly advancing in banking digitization after being acquired by foreign investors from developed countries. In order to meet customer needs, banks also conduct innovative cooperation with service providers that are popular among the public."

"At the end of twentieth century there were acquisition dominated business transaction within national scale and also international scale. In the international term there is known acquisition across border. corporate acquisition is one amongst many business strategies for developing corporation within home country and abroad without necessitated to set up a new legal business entity. Acquisition becomes a faster and easier selection in getting financial return. A rampant acquisition of corporation at this moment need to be supervised closely and carefully by many parties since the trend of dominant acquisition many break Antimonopoly Law and Banking law as happening with Maybank acquisition of BII. There is indication that the acquisition of BII's shares have broken Bank Indonesia regulation concerning single presence policy on Indonesia Banking. Nevertheless until now, the growing activities of shares acquisition across border have not comprehensively been regulated yet into regulation of Limited Corporation Law, Antimonopoly Law and Indonesia Banking Law."

"At the end of twentieth century there were acquisitions dominated business transaction whithin national scale and also international scale....."

"Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ditindak lanjuti dengan KepMen. Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan PerMen Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, diikuti dengan SE Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 110-2871 tentang Pelaksanaan PP 41 Tahun 1996, yang pada prinsipnya sudah secara komprehensif mengatur tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 22 yang mengatur tentang kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Pangkal permasalahannya adalah perbedaan jangka waktu pemberian HGU, HGB, dan HP Atas Tanah, hal inilah yang memicu ketidakserasian. Penulis berpendapat, pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan akan memicu kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berlebihan sehingga merusak rasa keadilan masyarakat dan menyalahi landasan filosofis negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dalam menyikapi kedua perbedaan ini, sehingga investor asing dapat meyakini bahwa peraturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh WNA dan BHA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, tanpa suatu keragu-raguan dan kekhawatiran atas keberadaan mereka.

---

The legal basis of ownership of land and buildings for foreigners and foreign legal entities in Indonesia is the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph (3), the Basic Agrarian Law Article 1 Paragraph (2) and Article 2 Paragraph (1). Implementing regulations are PP No. 40 year 1996 on HGU, HGB, HP on Land and the Regulation No. 41 of 1996 on Housing Home Ownership or occupancy by Foreigner. Followed up by ministerial decree. Agrarian Affairs / Head of BPN No.. 7 / 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by Foreigner and replaced with candy Agrarian Affairs / Head of BPN No. 8 of 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by The Stranger, followed by SE Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 110-2871 on the implementation of PP 41 of 1996, which in principle has been comprehensively regulates the ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities in Indonesia. After the enactment of Law No.25 of 2007 concerning Investment, Article 22 which regulates the ease of service and / or licensing rights to the land. The base problem is the difference in term of provision of HGU, HGB, and HP on Land, this is what triggers the incompatibility. The author argues, the granting of rights to land in a long period time and it is feared will lead to ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities that excessive and damage the public sense of justice and violates the philosophical foundation of the Republic of Indonesia as an agricultural country. Therefore, necessary steps are wise and prudent in dealing with these two differences, so that foreign investors can be confident that the rules on ownership of land and buildings by foreigners and BHA truly benefit the nation of Indonesia in its people prosper, without a doubt- doubts and fears for their existence."

"ABSTRAKLembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk jaminan bagipenyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalahjaminan fidusia. Jaminan Fidusia tumbuh sebagai upaya pemenuhan kebutuhanmasyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpaharus menyerahkan benda ke dalam kekuasaan kreditor dan telah memberikanbantuan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Jaminan fidusia wajibdidaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia danjaminan fidusia tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnyajaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Tujuan pendaftaran tersebut adalahuntuk memenuhi asas publisitas dari jaminan fidusia sehingga dapat memberikankepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hakyang didahulukan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lain.Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempatkedudukan Pemberi Fidusia. Terdapat permasalahan dimana Kantor PendaftaranFidusia hanya mencakup wilayah Republik Indonesia sehingga seakan-akan badanhukum asing tidak dapat bertindak sebagai pemberi fidusia karena tidak adatempat pendaftarannya. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalampenelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian untukmenemukan suatu data sekunder melalui studi dokumen dan bahan-bahan pustakayang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penulisan ini dilakukandalam rangka untuk mengetahui jalan alternatif agar badan hukum asing dapatbertindak sebagai pemberi fidusia dan mengetahui prosedur pendaftaran jaminanfidusia yang diberikan oleh badan hukum asing untuk lahirnya jaminan fidusiayang demikian."

"Kompleksitas likuidasi bank, dalam konteks masalah 16 bank dalam likuidasi (BDL) yang dicabut izin usahanya pada 1 November 1997, pada dasarnya terletak pada posisi RUPS yang tidak proporsional; dan tidak tuntasnya mekanisme penyelesaian sisa aset BDL pada tahap akhir proses likuidasi bank. PP No.25 Tahun 1999 berikut peraturan derivatifnya yang menjadi dasar penanganan likuidasi 16 BDL, dalam perspektif pengaturan, lebih memposisikan RUPS secara dominan hanya dalam paradigma keperdataan (privat) semata. Pada sisi yang lain, pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia sebagai otoritas publik di bidang perbankan berdasar Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, tampak jelas mengandung unsur memaksa atau dipaksa, di mana pertimbangan dari aspek hukum publik lebih mengemuka. Oleh karena karakter khusus yang dimiliki bank, terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk, maka mendudukkan supremasi RUPS yang kurang proporsional terbukti penyelesaian kepentingan publik dalam kerangka likuidasi bank menjadi terhambat. Terlebih lagi dari fakta diketahui banyak masalah perbankan yang timbul, termasuk pada 16 BDL, seringkali akibat keterlibatan pemegang saham dalam urusan bank sehingga bank mengalami kesulitan keuangan.Sebagaimana diketahui pada peristiwa 16 BDL tahun 1997, demi keselamatan dana masyarakat dan sistem perbankan, negara telah turun tangan untuk memberi dana talangan, yang kemudian pengembaliannya digantungkan pada hasil pencairan aset dari proses likuidasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks likuidasi bank sudah semestinya pendekatan dari aspek hukum publik harus lebih mengemuka, dan hanya dengan cara demikian memungkinkan kewenangan RUPS untuk diambil alih guna penyelesaian kepentingan publik yang lebih besar. Di samping kaidah hukum publik yang lain, asas Lex spesialis de rogat lex generalis, merupakan prinsip yang dapat menjadi dasar pemberlakuan kaidah perbankan secara lebih powerful dibanding prinsip umumnya sebagai perseroan. Demikian pula dalam upaya penyelesaian sisa aset BDL, apapun kondisinya, secara prinsip hukum dan pertimbangan keadilan, yang lebih berhak atas sisa aset tersebut adalah negara atau pemerintah, karena secara fakta BDL masih menyisakan outstanding dana penjaminan yang belum dibayar."

"ABSTRAKPenelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhdap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

---

ABSTRACTThe characteristic of this research is prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with the secondary data that obtained through the study of literature (library research) as a source of data. Implementation of the provisions of Article 33 of Constitution of Indonesia has resulted in the monopoly structure of the sectors related to essential facility. However, obscurity of limits the implementation of a form has the potential occurrence of abuse of monopoly position such as closing access to the other business actor. In the perspective of competition law, essential facility is a resource that is essential for sustainability of the competition so that the closure of access to essential facility has a impact of lessen in the competition. Therefore, the condition required parameters, concept and the exclusion limits of competition law implementation related monopoly of essential facility."