Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan manusia akan uang pun meningkat. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman baik mengajukan pinjaman pada bank umum maupun pada koperasi simpan pinjam. Skripsi ini membahas perbandigan pemberian kredit melalui bank umum dan koperasi simpan pinjam. Bank umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam yang digunakan adalah koperasi Kodanua. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua dan dilihat apakah pelaksanaan pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau tidak dan perbandingan antara bank umum dan koperasi simpan pinjam tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pula pemberian kredit pada koperasi Kodanua. Perbandingan pemberian kredit melalui Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua terlihat jelas dalam hal penerima kredit, banyaknya kredit yang dapat diberikan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

---

Human’s need for money increases as times and technology develops. Numerous ways are done to get extra money, amongst which is to propose credits either to public bank or saving and loan cooperative. This thesis would discuss the comparison of credit approval at public banks and saving and loan cooperative. Bank Rakyat Indonesia is used as the object of research, while Kodanua Cooperative represents the saving and loan cooperative. This research would talk about how credit approval within Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative is conducted, whether the methods of approving credits have met the existing regulation, as well as the comparison between public bank and the saving and loan cooperative. The research is conducted through the normative legal method research. The result of this research is that the credit approval implementation at Bank Rakyat Indonesia meets the existing regulations, as well as the method of approving credits at Kodanua Cooperative. The comparison of how credits are approved at Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative could be clearly seen from the credit recipient, the amount of credit that is given, as well as the settlement in loans dispute."

"Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit.

---

This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods.

The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit. "

"Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan."

"Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, manusia sebagai makhluk Homo Economicus yang mempunyai kemampuan terbatas tentunya membutuhkan dana pula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Dana yang dimaksud adalah dalam bentuk permodalan dari bank yang disebut dengan kredit. Penulis membahas langkah hukum apa saja yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. Risiko-Risiko apa saja yang akan diterima oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data sekunder, tipologi penelitian eksploratoris. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang didukung wawancara dengan informan, serta metode pendekatan kualitatif dalam menganalisa data. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka diupayakan sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai (musyawarah). Bila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan somasi. Bila tetap tidak ada tanggapan dari debitur, maka dapat diajukan ke pengadilan (untuk bank-bank swasta), sedangkan untuk bank-bank milik pemerintah diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kini telah berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan, meskipun resiko akan diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur), namun debitur yang merasakan dampak paling besar. Hal ini karena harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) beralih kepada kreditur."