Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information.

The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPD diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturan tersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas. Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidak sesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT. Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam mengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yang berbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD.

---

This thesis reviews about condition of supervision conducted by The Financial Services Athority (OJK) towards Investment Managers in managing Securities Portfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays, discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence of the regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. The condition causes some parties take advantage of the discretionary is not accordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. The result showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investment managers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund. Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investment managers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properly thus created protection and legal certainty in the management of the discretionary fund."

"Paket deregulasi Oktober 1988 (paket 1988) memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi tidak diimbangi oleh kontrol maupun pengawasan yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Akibatnya tingkat persaingan antar bank yang semakin tidak sehat dan menimbulkan masalah dalam operasional, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan."