Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions."

"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas cabotage yang melarang kapal asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan cabotage pada pelayaran di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain, kebijakan cabotage yang diterapkan pemerintah dalam pelayaran minyak dan gas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, industri perkapalan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya kebijakan cabotage terhadap industri pelayaran minyak dan gas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode input-output untuk melihat pengaruh dalam perekonomian apabila kebijakan Cabotage diterapkan sepenuhnya, serta analisis dilengkapi wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan yang terkait.

---

As the largest maritime country in the world, maritime transport plays an important role in enhancing the connectivity between the island and also the value-added economy of Indonesia. In domestic sea freight transportation, Indonesia only control the proportion of 55.5 percent, while foreign companies transporting the remaining 45.5 percent. In accordance with Presidential Instruction in 2005, the government implemented cabotage principle that prohibits foreign vessels to carry out activities in Indonesian waters. The cabotage shipping policy in Indonesia has been going well, except a policy of cabotage in the oil and gas shipment are not completely worked well. Therefore, the Indonesian shipping industry has lagged far behind from other countries. The purpose of this study is to look at the impact of the cabotage policy against oil and gas shipping industry in Indonesia. Analysis were performed using the input-output method to see the effect in the economy if the cabotage policy is fully implemented, as well as in depth interviews with some of the relevant stakeholders."

"Asas cabotage di Indonesia merupakan kebijakan yang mengharuskan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh warga negara Indonesia. Asas cabotage tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana pada ketentuan peralihannya mengatur bahwa kapal asing yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tidak dapat lagi melakukan kegiatannya mulai tanggal 7 Mei 2011. Ketentuan dalam Undang-Undang ini menimbulkan reaksi khususnya di kalangan pelaku usaha industri minyak dan gas bumi karena kapal-kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai sebagian besar masih berbendera asing pada saat itu. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang mengatur bahwa kapal asing yang melakukan kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi masih tetap dapat beroperasi maksimal hingga akhir Desember 2015. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif hukum. Penulis melakukan analisis penerapan dan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang secara substansi tidak sejalan atau bertentangan dengan asas hukum bahwa norma hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi derajatnya (lex superior derogate legi inferiori).

---

Indonesia's cabotage principle is a policy that requires domestic marine transportation activities conducted by national shipping companies to use Indonesian-flagged vessels and manned by Indonesian citizens. Cabotage principle is implemented in the Law No. 17 Year 2008 on the voyage, which is the provision of its transitional states that foreign vessels serving domestic marine transportation activities shall no longer perform its activities began on May 7, 2011. The provisions in this Act had a reaction especially among oil and gas businessmen because of the oil and gas offshore support vessels are still largely foreign-flagged at that time. Thus, Government issued Government Regulation No. 22 Year 2011 regarding Amendment to Government Regulation No. 20 Year 2010 on Water Transportation governing that foreign vessels conducting business activities in the field of oil and gas are still able to operate up until the end of December 2015. The research method is a normative legal research. Authors analyze the implementation and status of Government Regulation No. 22 Year 2011 against the Law No. 17 Year 2008 on the voyage which is substantially inconsistent or in conflict with the legal principle that lower legal norms degree must not conflict with the more high legal norms degree (lex superior derogate legi inferiori)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kegiatan bank sebagai trustee agent untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan mengacu pada aturan kegiatan bank yang diatur dalam PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Di sektor perbankan sendiri, kegiatan bank sebagai trustee agent dapat dikatakan baru, khususnya untuk sektor migas. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan, peran, dan tanggung jawab bank sebagai trustee agent, serta keuntungan penggunaan trustee agent dan permasalahan yang dialami dalam menerapkan PBI No. 14/17/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trust di Indonesia mengacu pada Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 6 huruf (n) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank sebagai trustee agent berperan penting sebagai intermediary bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan migas baik tahap hulu maupun hilir. Penerapan PBI No. 14/17/PBI/2012 memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan devisa hasil ekspor bagi negara, diversifikasi sumber pendapatan, kegiatan sebagai trustee agent ramah terhadap kegiatan hulu migas, dan mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Namun dalam penerapannya masih terkendala beberapa masalah diantaranya kurangnya kesiapan perbankan Indonesia sendiri, kontrak migas yang sifatnya long term agreement, dan adanya ketidakpercayaan KKKS untuk menggunakan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about bank activity as a trustee agent in support of oil and gas business in Indonesia, related to PBI Number 14/17/PBI/2012 concerning Bank Business Activity in the Form of Trust. In banking sector, bank?s role as a trustee agent is a new, particularly for oil and gas company. This research used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. This research would focus on the regulation, bank?s role, and bank?s responsibility as a trustee agent. Also, describe about the advantages and the problems found in the implementation. The research showed that this bank?s activity based on Civil Code Indonesia (KUHPerdata) Act. 1317 and Law Number 7/1992 amended by Law Number 10/1998 (Act. 6 (n)), bank can participate in upstream and downstream activity as an intermediary. The advantages of implementinng this regulation are: improving the receipt of export proceeds, diversification of bank income sources, the activity as a trustee agent is bankable for oil and gas upstream activity, and prevent default. On the implementation, there are several problems, such as the readiness of Indonesian Banking, the characteristic of oil and gas contract, and the lack of trust of KKKS (oil and gas contractor) to use Indonesian Banking."

"Dalam industri minyak analisis real option telah lama digunakan untuk menganalisis nilai dari ladang minyak. Investasi yang signifikan sangat dibutuhkan untuk operasi pengeboran, dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai berproduksi minyak. Mendapatkan kesempatan untuk mengelola ladang minyak memberikan perusahaan suatu hak, bukan kewajiban, untuk mengebor minyak, sehingga dengan demikian munculah suatu opsi yang disebut call option. Tapi seperti opsi lainnya, hak untuk mengebor memiliki nilai dan nilai tersebut perlu ditentukan. Real option adalah metode umum yang digunakan untuk mendapatkan penilaian dalam industri minyak. Harga minyak yang mudah berubah sangat bergantung pada permintaan pasar serta keseimbangan permintaan-pasokan di pasar minyak. Namun dewasa ini, isu-isu politik dan teknologi juga mempengaruhi harga minyak. Oleh karena itu, perusahaan yang memperoleh sewa untuk ladang minyak mungkin ingin menunggu sampai ketidakpastian pada harga minyak menjadi jelas untuk membuat keputusan untuk berinvestasi. Tesis ini menunjukkan bagaimana analisis real option dapat digunakan untuk melengkapi analisis keputusan untuk memaksimalkan pengembalian dari proyek dan meminimalkan kerugian yang mungkin. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis real option memberikan nilai tambah terhadap valuasi sebuah proyek.

---

In the oil industry, real option analysis has long been used to value oil field. Sigificant investments are required for the drilling operations, and it usually takes years before the production of oil begins. getting a lease for an oil field provides a company the right, but not an obligation to drill, and then creating call option. But just like any other option, the right to drill has value and needs to be determined. Real option analysis is a common tool for valuation oil Project.

Oil prices are volatile and depend on market demand as well as the demand-supply equilibrium in the oil market. But now, political issues and technology also impact oil price. Therefore, a company that acquires the lease for an oil field may want to wait until the uncertainty on the oil prices clear befor making the decision to accept the investment.

This thesis shows how real options analysis can be used to complement decision analysis in order to maximize the returns of the project and minimize possible losses. The result show that the real options approach adds significant value to project valuations."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penetapan klasifikasi barang drilling equipment yang diimpor oleh perusahaan jasa penunjang migas Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment dalam rangka impor perusahaan jasa penunjang migas Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment yang diimpor oleh Perusahaan Jasa Penunjang Migas sebagai importir diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari Pejabat Bea dan Cukai mengenai barang barang drilling

---

This study adresses about the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company The issue of this study is how the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company This research is a qualitative research with descriptive approach The results of this study explains the reason of the emergence of differences in classification determination of drilling equipment imported by Oil and Gas Support Services Company as the importer can be caused from the lack of Officers rsquo of Customs and Excise understanding on drilling goods "

"Industri minyak dan gas bumi sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya kebutuhan akan gas bumi selalu terpenuhi, maka persediaan akan gas seharusnya dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah, bukan hanya memprioritaskan pada sektor perkotaan. PT.Perusahaan Gas Negara Tbk atau PT.PGN Tbk disinyalir melakukan monopoli yang bertentangan dengan undang-undang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilaporkan Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) pada Bulan November tahun 2013. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, yaitu usaha pengangkutan dan usaha niaga seharusnya dipisah dan infrastruktur berupa pipa gas yang ada dapat digunakan oleh badan usaha lainnya. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap dugaan monopoli tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

---

Oil and gas industry plays an important role in the Indonesian economy and it has to be optimally provided prosperity and well-being of the people. In order for natural gas demand, then the gas supply should be evenly distributed throughout the region, not only prioritize the urban sector. However, in November 2013 Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) found indications that PT. Perusahaan Gas Negara Tbk or PT. PGN Tbk held a monopoly contrary to the laws of monopolistic practices and unfair business competition. The business activities conducted by PT. PGN Tbk such as, transportation business and commercial ventures, moreover the infrastructure should be separated in the form of an existing gas pipeline can be used by other entities. The purpose of this research is to analyze the indication monopoly linked to Law No. 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."