Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, dan untuk itu Pemerintah membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Sedangkan di sisi lain, andalan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi memasok dana yang optimal ke kas negara. Yayasan merupakan subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yayasan merupakan subyek Pajak Penghasilan sejak saat didirikan secara sah di hadapan notaris, dan oleh karena itu sejak saat pendirian yayasan sebagai badan hukum, yayasan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dewasa ini, terjadi pergeseran fungsi yayasan, yang pada awalnya memiliki fungsi sosial bergeser ke fungsi komersial, dimana kegiatan pelayanan masyarakat berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba. Dengan diberlakukannya UU Yayasan terdapat pengaturan baru yaitu yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan sehari-hari yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan yayasan ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan badan usaha, terdapat pembatasan bagi yayasan yaitu penyertaan yang dilakukan yayasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pengaturan baru ini terdapat permasalahan mengenai kedudukan dan status badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam Sistem Perpajakan Nasional, perlakuan pajak penghasilan pada yayasan dan kendala dalam implementasi pengenaan pajak penghasilan pada yayasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan melakukan studi dokumen pada beberapa perpustakaan. Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier."

"Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui konsepsi poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu secara yuridis maupun kenyataan sekarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, menganalisa data sekunder, disamping itu juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber. Tipologi penelitian bersifat Eksplanatoris karena penulis ingin menjelaskan dan sekaligus menguji apakah permasalahan yang dikemukakan sebelumnya sudah sesuai peraturan yang berlaku. Data yang terkumpul, dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada asasnya menganut asas monogami tetapi poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ini. Seorang laki-laki yang beristeri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan ini baru dapat diajukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu sebagai berikut : adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kemampuan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Umumnya perkawinan poligami dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi sah menurut agama dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ini negara menganggap perkawinan tidak pernah ada. Anak-anak dari perkawinan ini tidak mempunyai hak mewaris dari bapaknya."

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut" atau lebih dikenal dengan "asas legalitas". Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, sangatlah tidak adil bila para pelakunya dapat terbebas dari kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik asas legalitas. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.Bahwa pelanggaran HAM berat telah diakui sebagai prinsip umum hukum internasional sebagai salah satu kejahatan yang paling keji. Sejarah telah mencatat bahwa para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia ke II, telah dituntut melalui Mahkamah Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu. Mahkamah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menyimpangi asas legalitas, yaitu "asas retroaktif". Dengan asas retroaktif, hukum dapat diberlakukan surut. Penyimpangan ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi penyimpangan ini dilakukan karena justru untuk melindungi hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi para korban, yang dilaksanakan dengan adanya berbagai persyaratan dan adanya suatu keadaan yang darurat sifatnya. Ketentuan mengenai asas legalitas dan asas retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia."

"Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menangani perlakuan terhadap monopoli Negara oleh hukum persaingan usaha. Monopoli Negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti halnya monopoli Negara di bidang jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Penyelenggaraan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN (PT Pelindo). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena monopoli yang dilakukan pemerintah melalui BUMN (PT Pelindo) menghambat pengembangan pelabuhan dan membatasi persaingan karena kurangnya partisipasi pihak swasta dan pemerintah daerah. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli di bidang jasa kepelabuhanan. Membuka kesempatan pelaku usaha lainnya untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Pemisahan fungsi regulator dan operator, fungsi regulator dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang kemudian dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional untuk melakukan kerjasama di bidang jasa kepelabuhanan. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian normatif.

---

Article 51 Law No. 5/1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition of state monopolistic handled by competition law. State monopolistic by government associated with production and or marketing of goods and or services that dominate public needs. For example, state monopolistic in port services by Law No. 21/1992 on Shipping. Organizing port which done by the government through state enterprises (Indonesia Port Corporation). Enforcement of Law No. 21/1992 must to changes because monopoly by government through state enterprises (Indonesia Port Corporation) inhibit the development of ports and restrict competition because lack of the participation of the private sector and local government. Law No.17/2008 on Shipping is form for change Law No.21/1992 on Shipping. Law No.17/2008 on Shipping contains provisions about elimination of the monopoly of port services. It is open the opportunity other businesses to conduct exploitation activities in the harbor as a port entity. Separation of the regulator and the operator; promulgation through Ministry of Transportation performed by the port authority and port operator unit. While the operator by port entity that has obtained permission to conduct activities in the port consession. Law No. 17/2008 on Shipping also provide participation of local government and private sector proportionally to perform cooperation in port services. Research methods used in this thesis is a normative research methods."

"Revitalisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sebagai Upaya Terwujudnya Negara Maritim Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia), Dosen Pembimbing: Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengetahui dan menganalisa masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan analogi terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa UU Pelayaran menggabungkan 5 (lima) aspek yaitu kepelabuhanan, navigasi, hipotek atas kapal, keamanan dan keselamatan, dan pelayaran menjadi satu undangundang. Terkait dengan hal itu, terdapat berbagai permasalahan strategis terkait materi muatan UU Pelayaran, diantaranya yaitu inkonsistensi Pengaturan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan, inkonsistensi Penerapan Asas Cabotage (dispensasi penggunaan kapal asing untuk kegiatan angkutan laut dalam negeri dan divestasi kepemilikan saham milik asing lebih dari 50% (lima puluh persen pada perusahaan pelayaran nasional), ketentuan penandatanganan perjanjian kerja laut multitafsir, belum terbentuknya badan penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard), lembaga pembiayaan atau perbankan asing tidak bersedia membiayai pengadaan kapal di indonesia, bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, dan belum terbentuknya peraturan pelaksanaan UU Pelayaran. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan UU Pelayaran yaitu dengan melakukan perubahan UU Pelayaran, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yaitu dengan cara Uji Materiil (Judicial Review) UU Pelayaran. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari UU Pelayaran, melakukan perubahan terhadap UU Pelayaran, dan selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelayaran lebih berpihak kepada pelaut dan perusahaan pelayaran nasional, serta tidak terpengaruh pada kepentingankepentingan di luar hukum seperti politik, ideologi, kepentingan golongan dan seterusnya.

---

Revitalization of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping In An Attempt to Create The Country of Indonesian Maritime (Juridical Study Concerning Positive Law in Indonesia). Promotor : Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. This research is intended to describe and analyze the provision under Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping as mentioned above. It is also intended to understand and analyze strategic problems regarding Act No. 17 Year 2008.

Furthermore it is also intended to analyze, review, and find an alternative solution which can eventually be used to sort out strategic problems regarding the provision or content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

The research method used in this research is normative legal research by using policy oriented approach and value oriented approach. The method of data analysis used in this research is based on content analysis. It is conducted by examining the content of a number of legal rules, doctrines, legal theories. It is also conducted by doing gramatical and extensive interpretation as well as analogy concerning doctrines and theories as mentioned above in reviewing the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. According to the research, Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping combines 5 aspects, namely port, navigation, mortgage on ships, safety, security, and shipping under single governing body of law. In that regard, there are a number of strategic problems regarding the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. Among those examples are inconsistency concerning the rules of the activities of enterprise in port, inconsistency concerning the implementation of the principle of cabotage (dispensation on the usage of foreign ships for domestic shipping and divestment of foreign share ownership more than 50% (fifty percent on domestic shipping enterprise), multiple interpretations concerning the provision on the signature of work agreement, sea and cost guard have not been established, fund institution and foreign banks are not willing to fund ship procurement in Indonesia. Furthermore, the violation of the principle of regional autonomy, and the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping has also not been issued. The alternative solution to resolve the issue concerning the strategic problems on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping is by doing judicial review, either partially or entirely, on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

My conclusion and recommendation of this research is that the government needs to issue the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping and as a policy maker, especially in the field of maritime and shipping matters, the government needs to be concerned more about sailors and national shipping enterprise. They are not supposed to be affected by political, ideological, and other non legal interests."

"Skripsi ini membahas tentang persaingan usaha dalam industri pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini membuka peluang bagi sektor swasta untuk turut serta dalam pengusahaan kegiatan kepelabuhan yang sebelumnya industri ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dimonopoli oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia. Persaingan usaha dalam industri pelabuhan, antara lain: persaingan antar pelabuhan, persaingan antar operator terminal dalam satu pelabuhan dan persaingan antar operator dalam satu terminal. Namun demikian, industri ini sering kali menjadi subjek dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa industri pelabuhan memiliki karakterisik monopoli alamiah yang mana didalamnya terdapat natural barrier to entry untuk dapat masuk dalam industri ini sehingga seharusnya mendapat pengecualian dari hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.

---

This thesis foccused on business competition of port industry. Law Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 concerning Shipping allows private sector to take part in port industry, in which prior to this law such practice is prohibitted and port building is monopolized by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia which was legitimized through Law Republic of Indonesia Number 21 Year 1992 concerning Shipping. Business competition in port industry includes competition between ports, operators terminal in the same port and operators on those terminal. Yet, the issue in regards to port industry is subjected to Law Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 by Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This thesis will provide analysis that proves port industry has natural monopoly character that should be given exemption from such law, due to its natural barrier to entry. This thesis used a normative juridical study in which data are mostly taken from the literature."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka secara resmi Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan semua perjanjian yang ada di dalamnya berupa Lampiran IA sampai dengan Lampiran 4(d) telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Lampiran 1C adalah lampiran mengenai Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Perjanjian mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu). Salah satu bidang dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak paten. Indonesia sejak tahun 1989 telah memiliki Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7, LN. No. 57 tahun 1994, TLN No.3564. Undang-Undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada perubahan tahun 1997 tersebut telah diadopsi aspek-aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Oleh karena masih ada beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam perubahan undang-undang paten tersebut maka dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan sesuai dengan Persetujuan TRIPs . Dengan pertimbangan tersebut, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten."