Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan produksi minyak dan stagnannya produksi gas selama beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Berdasarkan keluhan kontraktor, salah satu penyebabnya adalah pengenaan berbagai macam pajak sejak awal tahap eksplorasi. Padahal, di sisi lain, kontraktor belum memperoleh penghasilan usaha pada tahap ini. Untuk meningkatkan produksi migas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.11/2007 yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang yang dipergunakan dalam tahap eksplorasi migas. Proses implementasi kebijakan inilah yang ingin dibahas oleh peneliti suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang untuk eksplorasi migas mencakup suatu tahapan implementasi yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara. Pada dasarnya proses pelaksanaan sudah dimulai sejak pengajuan Rencana Impor Barang oleh kontraktor yang merupakan dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan insentif hingga penyampaian laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan permintaan pembayaran penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. Konsekuensinya, pemerintah harus menganggarkan tambahan pengeluaran untuh menanggung PPN tersebut dalam APBN 2008. Namun, pengeluaran ini secara langsung akan diseimbangkan dengan masuknya penerimaan PPN. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada dana belanja yang secara riil dikeluarkan pemerintah untuk menanggung PPN tersebut. Namun demikian, kontraktor hanya dapat menerima manfaat insentif tersebut selama satu tahun karena Undang-Undang APBN 2008 yang menjadi dasar hukumnya hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun.

---

The declining of oil production and stagnancy of gas for many years have resulted in government loss. Based on the demand ask by Contractors, the taxes imposed since the beginning of exploration phase have become one of the main cause. In the other side, no income has been generated by Contractors in this phase. In order to increase the national production, government issued a tax incentive in the form of VAT borne by government for the importation of exploration goods in oil and gas sector which is regulated in Minister of Finance Regulation Number 178/PMK.011/2007. This research attempts to analyze the implementation process of this regulation in details. The approach used in the research is based on qualitative method with descriptive interpretation. From the research held, it shows that the implementation of encompass such a long process and involve some government institutions. The process has been started since Contractors submit the Import Plan, until recording tax revenue by Directorate General of Taxation based on the report delivered by Directorate General of Custom Duty and admitting subsidy expenditure by Directorate of Budgeting. This creates government obligation to budgeted additional expense to bear the VAT in General Revenue and Expenditure Budget for Year 2008. However, this expense will directly balance with the tax revenue from VAT. Thereby, there is no real expenditure by government in bearing the VAT. Nevertheless, Contractors are only able to get benefit from the incentive for one year since The General Revenue and Expenditure Budget Law valid only for one year."

"Dalam rangka memenuhi permintaan Migas masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi Migas tidak terlalu berimplikasi terhadap Pemerintah khususnya pada penambahan jumlah produksi Migas di Indonesia. Selain itu, insentif pajak Pertambahan Nilai Impor ini tidak terlalu berimplikasi terhadap pelaku industri terutama dalam hal penambahan jumlah eksplorasi di Indonesia yang hanya bertambah sebesar 1,02%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya lebih bisa mengkoordikasikan kinerja antara pihak-pihak terkait seperti perusahaan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar yang alamnya dijadikan target eksplorasi Migas.

---

To meet the demand for oil and gas of the people of Indonesia, the Government issued a Value Added Tax Incentive Policy for import of goods for Exploration of Oil and Gas. The author analyzes the policy implications of using a qualitative approach and descriptive interpretation. The results are that the policy incentives VAT on imported goods for oil and gas exploration activities are not too implications for the Government especially in the addition of oil and gas production in Indonesia. In addition, Value Added Tax Incentives Imports is not too implications for industry, especially in terms of increasing the number of exploration in Indonesia, which only increased by 1.02%. The author suggestion is the government should be more have better coordination between related parties such as businesses, governments and communities around the targeted natural oil and gas exploration."

"Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif dan kurang tepat, namun cukup responsif bagi perusahaan panas bumi. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena pemberian fasilitas tidak menyeluruh dan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai kurang tepat karena tidak memberikan fasilitas untuk kegiatan produksi listrik yang menjadi inti pengusahaan panas bumi. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap responsif karena sesuai dengan kebutuhan yang tinggi dari perusahaan panas bumi terhadap barang impor untuk kegiatan usaha mereka.

---

Pursuant to PMK No. 196 2016, zero rate VAT facility may be granted on the import of Taxable Goods for geothermal exploration and exploitation activities. The purpose of this research is to evaluate this zero rate VAT policy by using policy evaluation criterias from Dunn, i.e. effectivity, responsivity, and appropriateness. This research uses qualitative approach with field research and library study as data collection methods.

The results show that this policy is considered not quite effective and appropriate even though it is the opposite with its responsivity. This policy is said to be ineffective because the facility given does not cover all stages in geothermal activities and the presence of other factors that have greater influence on geothermal energy development in Indonesia. It is also viewed as not quite appropriate because it does not give VAT facility on the import of goods for electricity production activity which is the core of geothermal business activities. On the other side, this policy is considered responsive due to its suitability to geothermal companies rsquo significant needs of imported goods for their business activities."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."

"Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk efisiensi biaya di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena biaya tersebut merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan sharing facility. Sharing facility merupakan kegiatan pemakaian fasilitas secara bersama-sama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip pembebanan biaya (cost sharing) secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan perbedaan pendapat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility dan menganalisis pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility berdasarkan ketentuan pajak pertambahan nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi lapangan, melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian adalah dasar Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai atas sharing facility yaitu sharing facility termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai di Indonesia sedangkan dasar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi adalah sharing facility bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan perjanjian yang diatur dalam kontrak Production Sharing Contract. Sharing facility dilihat dari teori dan konsep pajak pertambahan nilai tidak termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak. Pemerintah harus membuat peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi kontraktor di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

---

Government makes efforts for cost efficiency in the upstream activities of oil and gas due to the cost of expenditure for the government. One of the efforts made by the government is implementing sharing facility. Sharing facility is a facility usage activities jointly in the upstream activities of oil and gas with the principle of charging (cost sharing) proportionally.

This study aims to analyze the basic considerations dissent Special Unit Oil and Gas and the Directorate General of Taxes in determining the imposition of value added tax on facility sharing and analyzing the imposition of value added tax on facility sharing under the terms of the value added tax.

The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. The qualitative data obtained by field studies, in-depth interviews, and literature.

The results are the basis of the Directorate General of Taxes impose value added tax on facility sharing is sharing facility included in the delivery of services taxable under the rules of the value added tax in Indonesia while the Special Task Force basic Oil and Gas are sharing facility is not a taxable service delivery and agreements set forth in the Production Sharing Contract. Sharing facility seen from the theory and the concept of value-added tax are not included in taxable service delivery. Government should pass legislation to provide legal certainty for contractors in the upstream activities of oil and gas."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."